Senin, 05 Juli 2010

Tentang GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Sejarah dan Perjalan Hidup Hasan Tiro Deklarator Gerakan Aceh Merdeka 
Wafatnya Hasan Tiro ini tentu saja meninggalkan duka yang mendalam bagi rakyat Aceh. Pria yang disapa rakyat Aceh sebagai “Paduka yang Mulia” ini memang sangat dielu-elukan. Wali Nanggroe Aceh yang lahir pada 25 September 1925 itu akan dimakamkan di samping kuburan Teungku Cik Di Tiro di Desa Murue, Indrapuri, Aceh Besar. Leluhurnya yang tercatat sebagai salah seorang pahlawan nasional.

Kecintaan rakyat Aceh itu juga terlihat saat dia pulang ke Aceh pada Oktober 2008. Massa membludak memadati Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Mereka datang dengan truk dan puluhan mobil. Banda Aceh yang tak pernah macet, hari itu mendadak menjadi kota yang macet total. Datang dari berbagai penjuru Aceh, mereka menyambut kedatangan tokoh yang disapa ”Paduka yang Mulia Wali” itu.

Maklum, Hasan sudah meninggalkan Aceh sejak 1979. Ini empat tahun setelah
Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka dan membentuk Angkatan Gerakan Aceh Merdeka di pegunungan Pidie. Hasan memperjuangkan ketertindasan rakyat Aceh dari pemerintahan Pusat pada masa lalu. Dia bercita-cita Aceh menjadi negara yang makmur dan rakyatnya bebas dari kesewenang-wenangan.

Dalam memperjuangkan nasib rakyat Aceh, Hasan sangat jelas sikapnya. Bahkan pada suatu kesempatan, dia pernah mengatakan sanggup berjuang untuk Aceh walau hanya dengan kekuatan tujuh pemuda saja. Sejak mendirikan GAM, Hasan lebih banyak bermukim di pegunungan bersama sejumlah pengikut setianya, seperti Dr. Muchtar, Zaini Abdullah, Husaini Hassan, dan Daoed Paneuek. Maklum mereka menjadi buronan TNI, dituduh sebagai separatis.

Bermodalkan senjata api tua sisa-sisa perjuangan Daoed Beureu-eh (tokoh DI/TII di Aceh), Hasan dan pendukung setianya di Aceh menghadapi TNI yang waktu itu sudah dilengkapi senjata yang modern. Suatu ketika ketika mereka sedang bersembunyi di pegunungan kawasan Aceh Utara, mereka telah terkepung pasukan TNI.

Di puncak bukit, Fauzi Hasbi Gedong, yang waktu itu adalah salah seorang panglima GAM, sedang membersihkan senjata tuanya. Tiba-tiba senjatanya meletus dengan sendirinya, dan letusan ini mengejutkan pasukan TNI yang sedang merayap hendak mengepung mereka. Tembakan balasan pun terdengar, dan kelompok Hasan pun lolos dari kepungan pasukan TNI.

Belakangan Hasan mengungsi ke Swedia, dan membangun kekuatan GAM dari sana. Merekrut pemuda-pemuda Aceh untuk berjuang bersamanya dan melatihnya di Lybia. Lalu diterjunkan ke Aceh untuk menghadapi TNI. Kendati cukup banyak yang ditangkap, namun semangat GAM tak pernah surut. Sehingga waktu itu sampai-sampai disebarkan berita bahwa Hasan Tiro telah meninggal pada 1990-an. Dua kali, Hasan Tiro diisukan meninggal. Rupanya ini hanya trik untuk merontokkan semangat GAM. Namun upaya ini juga gagal.

Dalam perjalanannya, banyak perkembangan yang terjadi di tubuh GAM. Di antara ada tokoh-tokoh GAM yang membelot dan membantu TNI, seperti Fauzi Hasbi Gedong dan Arjuna (mantan Panglima Muda GAM). Di luar negeri, GAM juga terbelah. Husaini Hassan kemudian keluar dari GAM dan mendirikan Majelis Pemerintahan GAM di Swedia pada 1998. Uniknya mereka yang sudah terpecah-pecah ini tetap menempatkan Hasan Tiro sebagai simbol perjuangannya.

Fauzi Hasbi Gedung yang sudah membelot lebih dulu punya banyak kisah tentang Hasan Tiro. Fauzi yang setelah membantu TNI sedang menyebarkan rasa benci untuk Hasan Tiro, sangat menghormati dan mengagumi Hasan Tiro. Begitu juga pada Arjuna yang juga terlibat dalam upaya menghentikan gerakan pejuang GAM, ternyata mengidolakan sosok Hasan Tiro.

Pertanyaan serupa sempat saya tanyakan pada Husaini Hassan yang hingga kini masih bermukim di Swedia. Dia sangat percaya pada gerakan yang dibangun Hasan Tiro. Bahkan dalam Majelis Pemerintahan GAM yang didirikannya itu, dia menempatkan Hasan Tiro pada sebagai pemimpin mereka.

Mereka tersinggung berat jika kita menyampaikan informasi negatif tentang Hasan Tiro. Mereka tak peduli apakah informasi itu benar atau salah, asalkan bercerita buruk tentang sang tokoh maka nyawa bisa melayang. Bagi mereka, Hasan Tiro adalah kebenaran mutlak dan penempatannya pun sebagai Paduka yang Mulia.

Dan perdamaian Helsinki pada Agustus 2005 juga terwujud sebab Hasan Tiro mengangguk setuju. Setelah perdamaian, rakyat Aceh pun semakin terbuka bersimpati kepada GAM yang dipimpin Hasan Tiro ini. Bahkan mereka memilih Irwandi Yusuf dan M. Nazar untuk memimpin Aceh juga disebabkan bendera GAM, dan itu adalah Hasan Tiro. Memilih pasangan ini, ibarat kata rakyat Aceh sebenarnya memilih simbolnya yaitu Hasan Tiro.

Said Fuad Zakaria, tokoh Golkar Aceh yang kini adalah Anggota DPR-RI juga kagum pada sosok Hasan Tiro. “Ini seorang tokoh perjuangan nyang sangat dicintai rakyat Aceh. Dia seorang demokrat sejati, peran perdamaian Aceh berada pada Hasan Tiro. Kalau bukan karena Hasan Tiro, tak mungkin ada damai di Aceh,” katanya saat berbincang dengan saya. “Hasan Tiro adalah pahlawan perdamaian Aceh. Adalah tugas kita bagaimana mengisi perdamaian ini agar Aceh menjadi makmur seperti yang dicita-citakan Hasan Tiro.”




Sumber : http://berita-lampung.blogspot.com/2010/06/sejarah-dan-perjalan-hidup-hasan-tiro.html


Sejarah Asal Mula GAM, Penyebab Gerakan GAM di Aceh

Putus sudah harapan damai di Aceh. Sejak kemarin, pemerintah mulai memberlakukan darurat militer di Aceh. Enam bulan lamanya operasi bakal dilakukan TNI. Militer diterjunkan untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mengapa dan bagaimana lahirnya ”si Anak Nakal” di Aceh itu?
BICARA GAM, mau tak mau, harus bicara kelahiran negara Republik Indonesia. Sebab, dari situlah kisah gerakan menuntut kemerdekaan dimulai. Lima hari setelah RI diproklamasikan, Aceh menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap kekuasaan pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang juga tokoh terkemuka, Tengku Nyak Arief, Aceh menyatakan janji kesetiaan, mendukung kemerdekaan RI dan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan.
Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 56 tokoh Aceh berkumpul dan mengucapkan sumpah. ”Demi Allah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir.” Kecuali Mohammad Daud Beureueh, seluruh tokoh dan ulama Aceh mengucapkan janji itu. Pukul 10.00, Husein Naim dan M Amin Bugeh mengibarkan bendera di gedung Shu Chokan (kini, kantor gubernur). Tengku Nyak Arief gubernur di bumi Serambi Mekah.
Tetapi, ternyata tak semua tokoh Aceh mengucapkan janji setia. Mereka para hulubalang, prajurit di medan laga. Prajurit yang berjuang melawan Belanda dan Jepang. Mereka yakin, tanpa RI, mereka bisa mengelola sendiri negara Aceh. Inilah kisah awal sebuah gerakan kemerdekaan. Motornya adalah Daud Cumbok. Markasnya di daerah Bireuen. Tokoh-tokoh ulama menentang Daud Cumbok. Melalui tokoh dan pejuang Aceh, M. Nur El Ibrahimy, Daud Cumbok digempur dan kalah. Dalam sejarah, perang ini dinamakan perang saudara atau Perang Cumbok yang menewaskan tak kurang 1.500 orang selama setahun hingga 1946.
Tahun 1948, ketika pemerintahan RI berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin Prawiranegara ditunjuk sebagai Presiden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), Aceh minta menjadi propinsi sendiri. Saat itulah, M. Daud Beureueh ditunjuk sebagai Gubernur Militer Aceh.
Oleh karena kondisi negara terus labil dan Belanda merajalela kembali, muncul gagasan melepaskan diri dari RI. Ide datang dari dr. Mansur. Wilayahnya tak cuma Aceh. Tetapi, meliputi Aceh, Nias, Tapanuli, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkalis, Indragiri, Riau, Bengkulu, Jambi, dan Minangkabau. Daud Beureueh menentang ide ini. Dia pun berkampanye kepada seluruh rakyat, bahwa Aceh adalah bagian RI. Sebagai tanda bukti, Beureueh memobilisasi dana rakyat.
Setahun kemudian, 1949, Beureueh berhasil mengumpulkan dana rakyat 500.000 dolar AS. Uang itu disumbangkan utuh buat bangsa Indonesia. Uang itu diberikan ABRI 250 ribu dolar, 50 ribu dolar untuk perkantoran pemerintahan negara RI, 100 ribu dolar untuk pengembalian pemerintahan RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 100 ribu dolar diberikan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintah, membiayai berdirinya perwakilan RI di India, Singapura dan pembelian dua pesawat terbang untuk keperluan para pemimpin RI. Saat itu Soekarno menyebut Aceh adalah modal utama kemerdekaan RI.
Setahun berlangsung, kekecewaan tumbuh. Propinsi Aceh dilebur ke Propinsi Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 1948 bahwa Aceh akan diberi hak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam tak juga dipenuhi.
Intinya, Daud Beureueh ingin pengakuan hak menjalankan agama di Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak minta merdeka, cuma minta kebebasan menjalankan agamanya sesuai syariat Islam. Daud Beureueh pun menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia pada April 1953. Ide ini di Jawa Barat telah diusung Kartosuwiryo pada 1949 melalui Darul Islam. Lima bulan kemudian, Beureueh menyatakan bergabung dan mengakui NII Kartosuwiryo.
Dari sinilah lantas Beureueh melakukan gerilya. Rakyat Aceh, yang notabene Islam, mendukung sepenuhnya ide NII itu. Tentara NII pun dibentuk, bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Lantas, terkenallah pemberontakan DI/TII di sejumlah daerah. Beureueh lari ke hutan. Cuma, ada tragedi di sini. Pada 1955 telah terjadi pembunuhan masal oleh TNI. Sekitar 64 warga Aceh tak berdosa dibariskan di lapangan lalu ditembaki. Aksi ini mengecewakan tokoh Aceh yang pro-Soekarno. Melalui berbagai gejolak dan perundingan, pada 1959, Aceh memperoleh status propinsi daerah istimewa.
Soekarno makin represif. Setiap ketidakpuasan dihancurkan oleh kekuatan militer. PRRI/Permesta pun disikat habis. Republik Persatuan Indonesia (RPI) pun ditumpas. Pemimpinnya ditangkapi. Tahun 1961, Presiden RPI Syfarudin Prawiranegara menyerah. Diikuti tokoh DI/TII lainnya, seperti M Natsir. Tetapi, Daud Beureueh tetap gerilya di hutan, melawan Soekarno.
Dikhianati
Beureueh merasa dikhianati Soekarno. Bung Karno tidak mengindahkan struktur kepemimpinan adat dan tak menghargai peranan ulama dalam kehidupan bernegara. Padahal, rakyat Aceh itu sangat besar kepercayaannya kepada ulama. Gerilya dilakukan. Tetapi, Bung Karno mengerahkan tentaranya ke Aceh. Tahun 1962, Beureueh dibujuk menantunya El Ibrahimy agar menuruti Menhankam AH Nasution untuk menyerah. Beureueh menurut karena ada janji akan dibuatkan UU Syariat Islam bagi rakyat Aceh (baru terwujud tahun 2001).
GAM lahir di era Soeharto. Saat itu, sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat Aceh. Efek judi melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, bar, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam dan adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara rakyat Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, kondisi ekonomi sangat memprihatinkan.
Melihat hal ini, Daud Beureueh dan tokoh tua Aceh yang sudah tenang kemudian bergerilya kembali untuk mengembalikan kehormatan rakyat, adat Aceh dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yakni sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa tercapai tanpa senjata.
Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Zainal tak lain adalah kakak Tiro. Sayang, senjata tak juga dikirim hingga Beureueh meninggal. Hasan Asleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas Leubee, dan masih banyak lagi berkumpul di kaki Gunung Halimun, Pidie. Di sana, pada 24 Mei 1977, para tokoh eks DI/TII dan tokoh muda Aceh mendirikan GAM.
Selama empat hari bersidang, Daud Beureueh ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergerilya memuliakan rakyat Aceh, adat, dan agamanya yang diinjak-injak Soeharto.
Miliki Pabrik Senjata dan Berlatih di Libia
Setelah didirikan, GAM mendapat dukungan rakyat. Hubungan dengan dunia internasional terus dibangun. Kekuatan bersenjata pun disusun. Berapa anggota GAM, bagaimana kekuatannya, jaringan internasionalnya, dan dananya?

MASIH ingat deadline maklumat pemerintah 12 Mei lalu. Hingga batas waktu ultimatum, pemerintah tak juga mengeluarkan keputusan sebagai tanda awal operasi militer ke Aceh. Konon, saat itu pemerintah menghitung kekuatan TNI di sana. Ada kekhawatiran, TNI bakal dilibas GAM melalui perang gerilya.
Secara tidak langsung, kabar ini menyiratkan ketangguhan kekuatan bersenjata GAM. Sesungguhnya jumlah anggota GAM itu sebagian besar rakyat Aceh. Filosofinya begini. Jika rakyat terus ditindas, maka seluruh rakyat itu akan bangkit melawan. Dan, hal seperti inilah yang terjadi di bumi Serambi Mekah itu. Perlawanan GAM mendapat simpati luar biasa dari rakyat Aceh. Rakyat yang lama ternista dan teraniaya.
Sambil berkelakar, Panglima Tertinggi GAM dan Wakil Wali Negara Aceh Tengku Abdullah Syafei (alm) sempat mengatakan, bayi-bayi warga Aceh telah disediakan senjata AK-47 oleh GAM. Mereka akan dididik dan dilatih sebagai tentara GAM dan segera pergi berperang melawan TNI.
Sejatinya, basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasi langsung dipimpin Hasan Tiro dari Swedia. Opini dunia dikendalikan dari sini. Sementara basis militer dikendalikan dari markasnya di perbatasan Aceh Utara-Pidie. Seluruh kekuatan GAM dioperasikan dari tempat ini. Termasuk, seluruh komando di sejumlah wilayah di Aceh dan di beberapa negara seperti Malaysia, Pattani (Thailand), Moro (Filipina), Afghanistan, dan Kazakhstan. Tetapi, kerap GAM menipu TNI dengan cara mengubah-ubah tempat markas utamanya.
Di seluruh Aceh, GAM membuka tujuh komando, yaitu komando wilayah Pase Pantebahagia, Peurulak, Tamiang, Bateelik, Pidie, Aceh Darussalam, dan Meureum. Masing-masing komando dibawahi panglima wilayah.
Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Setidaknya tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di camp militer di Libia. Saat itu, Presiden Libia Mohammar Khadafi mengadakan pelatihan militer bagi gerakan separatis dan teroris di seluruh dunia. Hasan Tiro berhasil memasukkan nama GAM sebagai salah satu peserta pelatihan. Pemuda kader GAM juga berhasil masuk dalam latihan di camp militer di Kandahar, Afghanistan pimpinan Osama bin Laden.
Gelombang pertama masuk tahun 1986, selanjutnya terus dilakukan hingga akhir 1990. Selama DOM, pengiriman tersendat. Tetapi, angkatan 1995-1998 sudah mendapat latihan intensif. Ketika DOM dicabut, prajurit dari Libia ini ditarik ke Aceh. Jumlahnya sekitar 5.000 personel dan dijadikan pasukan elite GAM (semacam Kopassus).
Jalur ke Libia memang agak mudah. Dari Aceh, para pemuda Aceh itu dikirim melalui Malaysia lalu menuju Libia. Jalur lainnya dari Aceh lalu ke Thailand menuju Afghanistan dan melanjutkan ke Libia. Dari jalur ketiga, yakni melalui Aceh menuju Filipina Selatan dan ke Libia. Tiga jalur penting ini hampir selalu lolos dari jangkauan petugas imigrasi, polisi, dan patroli TNI-AL.
Di era Syafei hingga sekarang dipegang Muzakkir Manaf, personel GAM terdiri atas pasukan tempur, intelijen, polisi, pasukan inong baleh (pasukan janda korban DOM) dan karades (pasukan khusus) serta Lasykar Tjut Nyak Dien (tentara wanita).
Wakil Panglima GAM Wilayah Pase Akhmad Kandang (alm) pernah mengklaim, jumlah personel GAM 70 ribu. Anggota GAM 490 ribu. Jumlah itu termasuk jumlah korban DOM 6.169 orang.
Sumber resmi Mabes TNI cuma menyebut sekitar enam ribu orang. Mantan Menhan Machfud MD menyebut 4.869 personel. Dari jumlah itu, 804 di antaranya dididik di Libia dan 115 dilatih di Filipina — Moro. Persediaan senjatanya terdiri atas pistol, senapan, GLM, mortir, granat, pelontar granat, pelontar roket, RPG, dan bom rakitan. Jenis senapan di antaranya AK-47, M-16, FN, Colt, dan SS-1.
Dari mana persenjataan itu diperoleh? Ada jalur internasional yang menyuplainya. Sejumlah negara disebut antara lain, gerakan separatis Pattani Thailand, Malaysia, gerakan Islam Moro Filipina, eks pejuang Kamboja, gerakan separatis Sikh India, gerakan Elan Tamil, dan Kazhakstan serta Libia dan Afghanistan. GAM juga membuat pabrik senjata. Di antaranya, di Kreung Sabe, Teunom — Aceh Barat — dan di Lhokseumawe dan Nisau-Aceh Utara serta di Aceh Timur. Jenis senjata yang diproduksi seperti bom, amunisi, senjata laras panjang dan pendek, pabrik senjata ini bisa dibongkar pasang sesuai dengan kondisi medan. Jika akan diserbu TNI, pabrik senjata telah dipindahkan ke daerah lain. Para ahli senjata disekolahkan ke Afghanistan dan Libia.
Senjata-senjata GAM juga berasal dari Jakarta dan Bandung.
Pasar gelap senjata ini dilakukan oleh oknum TNI dan Polri yang haus kekayaan. Bagi GAM, asal ada senjata, uang tidak masalah. Sebab, faktanya GAM ternyata memiliki sumber dana yang sangat besar. Jumlah pembelian ke oknum TNI/Polri ini bisa trilyunan rupiah. Sebuah penggerebekan tahun 2000 oleh Polda Metro Jaya sempat menemukan kuitansi Rp 3 milyar untuk pembelian senjata GAM di pasar gelap dari oknum TNI.
Kini, senjata yang dimiliki TNI juga dimiliki GAM. Yang tak dimiliki GAM adalah senjata berat. Sebab, sifatnya yang lamban. Prinsip GAM, senjata itu harus memiliki mobilitas tinggi, mudah dibawa ke mana-mana. Sebab, strategi perangnya yang hit and run. GAM bahkan mengaku memiliki senjata yang lebih modern daripada TNI. Misalnya, senjata otomatis yang dimiliki para karades. Senjata otomatis, berbentuk kecil mungil itu bisa tahan berhari-hari dalam air. Anggota karades inilah yang biasa menyusup ke kota-kota dan menyergap anggota TNI/Polri yang teledor.
Membeli senjata tentu dengan uang melimpah. Sebab, harganya yang tak murah. Lantas, dari mana mereka mendapatkan dana? GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri. Di antaranya, di Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Dana juga didapatkan dari sumbangan wajib yang diambil dari perusahaan-perusahaan lokal dan multinasional di Aceh.
Sebagai gambaran, tahun 2000 lalu, GAM meminta sumbangan wajib kepada seorang pengusaha lokal bernama Tengku Abu Bakar sebesar Rp 100 juta. Abu Bakar diberi surat berkop Neugara Atjeh-Sumatera tertanggal 15 Februari 2000 yang ditandatangani oleh Panglima GAM Wilayah Aceh Rajek Tengku Tarzura.
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menyebut Pupuk Iskandar Muda pernah menyetor Rp 10 milyar ke GAM untuk biaya keamanan. GAM kerap melakukan gangguan bila tidak mendapatkan sumbangan wajib tersebut. Makanya, setiap bulan, GAM mendapat upeti dari para pengusaha ”sahabat GAM” itu.
Sistem komunikasi GAM juga sangat canggih. Sistem komunikasi berlapis dilakukan GAM sebagai benteng pertahanan dan propaganda. Selain handytalky, GAM juga memiliki radio tranking, radar dan telepon satelit. GAM juga memiliki penyadap telepon. Acap kali gerakan TNI/Polri dimentahkan aksi-aksi penyadapan ini. Penggerebekan sering kali gagal total.
Sistem organisasinya yang disusun dengan sistem sel juga membantu GAM survive. Tidak mudah menemukan markas GAM. Meski, ada sebagian anggota GAM yang ditangkap. Antara anggota dan pejabat satu dengan yang lain kadang tidak berhubungan, tidak saling mengenal.
Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA) Shalahuddin Al Fatah menuturkan, sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang. Tetapi, rakyat Aceh tidak pernah ditaklukkan. Fakta sejarah pula, gerakan rakyat Aceh menentang pusat tidak pernah menang. Tetapi, TNI tidak pernah bisa menaklukkan mereka.

Sumber : http://gagiacs98.wordpress.com/2008/11/27/sejarah-asal-mula-gam-penyebab-gerakan-gam-di-aceh/



Asal mula konflik Dayak - Madura
Inilah disertasi yang paling sering disebut orang ketika membicarakan konflik etnis Madura dan Dayak di Kalimantan Barat (Kalbar). Sejatinya, penelitian almarhum Hendro bukan membahas konflik etnis, melainkan migrasi swakarsa orang Madura ke Kalbar. Namun selain memaparkan latar belakang, faktor-faktor pendorong dan penarik migrasi, ia juga meneliti hubungan dan pandangan orang Madura terhadap suku lainnya di Kalbar.
Buku yang diterbitkan oleh ISAI (Isntitut Studi Arus Informasi) ini menjelaskan hubungan dan pandangan orang Madura terhadap orang Bugis, Melayu, Cina, dan Dayak. Tak alpa pula ia menelaah penyebab konflik antara etnis Madura dan Dayak yang berlangsung sebelum tahun 1984 --saat disertasi ini ditulis. Pada bagian inilah ia menyumbangkan pengetahuan yang sangat berharga.
Hendro menjaring informasi lewat pengumpulan sumber primer dan sekunder, serta menyebar 400 kuesioner tipe pilihan kepada para migran asal Madura, ditambah wawancara terhadap puluhan informan kunci. Ia menggunakan konsep yang kini marak dibicarakan orang, yakni prasangka, stereotipe, etnosentrisme, konflik, konsiliasi, asimilasi, dan permusuhan terbuka. Kalaupun ada kelemahan dalam disertasi ini adalah: Ia tidak menggunakan sumber informasi sezaman pada periode yang ia teliti, semisal arsip, koran, dan majalah.
Berdasarkan data dan pengamatan Hendro, migrasi swakarsa orang Madura ke Kalbar telah berlangsung lama, tepatnya sejak 1902. Kebanyakan mereka berasal dari dua kabupaten di bagian barat Pulau Garam itu, yakni Bangkalan dan Sampang. Mengapa? Di dua kabupaten inilah penduduknya paling banyak (hlm. 50).
Penduduk Madura memang padat. Seperti diurai dalam disertasi Huub de Jonge (1989: 21), sejak 1815 sampai 1940 penduduk Madura malah lebih padat dari pulau Jawa. Artinya sampai 1940 Madura adalah pulau terpadat di Indonesia. Kepadatan penduduk yang tinggi ini berakibat pada sempitnya pemilikan tanah: Rata-rata 0,3 hektare per orang (hlm. 57). Faktor pendorong migrasi lainnya adalah tanah di Madura tergolong gersang.
Kepadatan penduduk, tanah gersang, keberanian, dan kebiasaan bermigrasi, ditambah satu pendukung berlangsungnya migrasi yang juga penting, yakni tersedianya armada kapal layar Madura yang mampu menjangkau wilayah jauh, sampai ke Semenanjung Malaya.
Adapun Kalbar menjadi daerah tujuan migrasi lantaran kepadatan penduduknya rendah. Pada 1980 hanya 17 jiwa per km persegi. Kalbar jelas membutuhkan pekerja untuk mengolah kekayaan alam dan membangun infrastruktur perekonomiannya. Dan kebutuhan ini, terutama pekerja kasar, diisi orang Madura.
Para juragan kapal yang sering bolak-balik ke Kalbarlah yang mula-mula membawa mereka ke sana. Bila calon migran tidak punya ongkos, juragan kapal bersedia menanggungnya lebih dahulu, dengan perjanjian akan dilunasi setelah mereka bekerja di Kalbar. Para migran ini dipikat lewat ''janji surga'' betapa gampangnya mencari kekayaan di tanah seberang. Pameo yang kondang saat itu ialah, ''Sejengkal memotong akar pinang, mendapat uang 50 ketip.''
Ternyata mulut manis juragan kapal itu ''berbisa''. Sesampainya di Kalbar para migran tersebut ''dijual'' layaknya perbudakan terselubung! Zaman penuh kepedihan dan penderitaan ini -- yang sangat jarang diceritakan kepada anak cucunya -- disebut ''Periode Perintisan'' (1902-1942). Setelah itu disambung ''Periode Surut'' (1942-1950) lantaran masuknya Jepang dan meletusnya Revolusi Kemerdekaan.
Setelah bertahun-tahun membanting tulang akhirnya para migran itu tiba pada ''Periode Keberhasilan'' (1950-1980). Pada masa ini mereka hidup layak. Mereka memiliki rumah dan kebun, bahkan menguasai sektor-sektor ekonomi informal tertentu, semisal penarik becak, penambang sampan, dan pekerja jalan darat (hlm. 84). Apa yang membuat mereka berhasil?
Hendro melihat sejumlah faktor, antara lain, pertama, mereka memiliki etos kerja dan jiwa wirausaha yang kuat sehingga sanggup bekerja keras, menderita, dan hidup hemat. Etos kerja ini didorong rasa malu ('todus') yang tecermin dalam pepatah 'ango'an potea tolang, e tebang pote mata' (lebih baik putih tulang, daripada putih mata). Maknanya adalah lebih baik mati daripada gagal dalam kehidupan di rantau (hlm. 81).
Kedua, solidaritas sosial mereka sangat tinggi. Banyak migran Madura ke Kalbar tanpa membawa modal usaha sepeser pun. Mereka yakin, keluarga atau teman-temannya di rantau akan membantu. Kombinasi solidaritas dan kerja keras itu membuat mereka menguasai sektor-sektor perdagangan tertentu, sehingga orang-orang non-Madura yang lebih dulu bergerak di bidang itu terdesak, bahkan terlempar keluar.
Belakangan, soal ini menjadi salah satu faktor penyebab meletusnya konflik etnis Madura melawan Melayu di Sambas, Kalbar. Pasalnya, migran Madura acap merebut kesempatan kerja dan pemilikan barang melalui kekerasan atau intimidasi -- tidak lagi melalui jalan yang sah (Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, ''Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis'', 'Antropologi Indonesia', Th XXIII, No. 58, 1999, hlm. 41). Lantas, faktor apa saja yang menimbulkan konflik?
Hendro mencatat, pertama, sifat dan kelakuan dari ''tanah air'' (rasa kesukuan atau 'ethnic urbanism') di Madura dibawa serta bermigrasi. Adat carok dan solidaritas kuat -- meski acap membabi buta -- mereka bawa ke Kalbar. Akibatnya pertengkaran antarindividu segera menjelma menjadi pertengkaran antarkelompok. Perkelahian antarkelompok kontan berkobar menjadi perang suku.
Kedua, pola permukiman 'reng Madure' kebanyakan pola kelompok, bukan pola sisipan. Ini membuat proses asimilasi dengan warga setempat terhalang.
Ketiga , tingkat pendidikan para migran sangat rendah. Otomatis mereka sulit mengunyah-nguyah informasi, beradaptasi, dan hanya mampu menguasai sektor formal. Dari 400 responden penelitian Hendro, 79 persen di antaranya tidak sekolah/buta huruf dan 10 persen lagi tidak tamat SD.
Hubungan etnis Madura-Dayak kurang harmonis antara lain karena faktor-faktor tersebut di atas. Sifat keras orang Madura juga terdapat pada orang Dayak. Tingkat pendidikan dan posisi ekonomi kedua suku ini hampir sejajar: Sama-sama rendah dan mengisi sektor informal. Sementara agama dan adat mereka berbeda. Di sisi lain hubungan etnis Madura-Bugis di Kalbar rukun lantaran faktor kesamaan agama.
Rendahnya kemampuan berbahasa Indonesia pada kedua suku itu menambah kekurangharmonisan. Orang Madura menggunakan bahasa Indonesia dialek Madura yang kurang sempurna. Sedangkan orang Dayak berbahasa Indonesia dengan aksen Dayak yang juga kurang sempurna. Intonasi meledak-ledak sebagai pencerminan sifat etnis Madura yang keras, mudah menimbulkan salah paham.
Toh, tak berarti dengan kekurangharmonisan ini kedua suku itu tidak bisa melakukan kontak sosial. Hubungan sosial mereka diwarnai sikap prasangka dan menjaga jarak. Yang menggembirakan bahwa di beberapa kampung, seperti di Sungai Ambawang dan Marga Mulia, terjadi perkawinan antara orang Madura dan Dayak. Hendro berharap, seandainya perkawinan macam ini makin banyak, lambat laun kekurangharmonisan dalam pergaulan sosial mereka akan berkurang (hlm. 140). Ternyata harapan mulia penulis buku ini sekarang tinggal kenangan belaka.
Setelah disertasi ini ditulis, konflik Madura-Dayak malah memuncak dan berlarut-larut. Namun buku ini tetap penting lantaran mampu menganalisis faktor penyebab konflik dan membuka jalan untuk rekonsiliasi.

Sumber : http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=76




Mengurai Akar Konflik Berkepanjangan di Ambon

 Ambon sekarang berbeda dengan keadaannya sepuluh tahun yang lalu, saat belum terjadi konflik. Kini wajah Ambon telah berganti, tidak hanya pada tatanan infrastruktur kota, tapi yang paling penting adalah pola pergaulan anak mudanya yang terus berubah. Ada batas jelas antara anak muda islam dengan kristen, baik dalam hal gaya, pilihan makanan hingga pilihan idola. Tentunya ini bukanlah perubahan baik mengingat kota yang berada di ujung teluk Nusaniwe ini selalu membawa sisi-sisi roman yang sarat dengan emosi.
Bukan tidak mungkin apabila gengsi tubuh terus menjadi trend di kota Ambon, benturan konflik akan semakin rentan terjadi. Karena apabila dicermati secara mendalam gerak tubuh sangatlah berpengaruh dengan konteks sosial dan politik yang sedang berlangsung. Apalagi mengingat penggerak gaya tersebut tidak lain adalah anak muda, yang juga berperan sebagai barometer perubahan sosial. Inilah yang jarang sekali dipahami para sosiolog, antropolog maupun pengamat sehingga ketika memotret Ambon hanyalah berdasar pada teori asal konflik semata.
Buku ini mencoba keluar dari berbagai penelitian tentang kota Ambon, yang hampir satu dekade ini hanya menyajikan tema tentang asal mula konflik, terjadinya konflik dan rekonsiliasi masyarakat Ambon pasca konflik. Penulis buku, Hatib, melihatnya dari kacamata lain, yakni bagaimana anak muda merekontruksi pascakonflik berkepanjangan di kota ambon. Hatib mengekplorasi kontruksi identitas gengsi dan gaya tubuh pada anak muda Ambon dengan menafsirkan dan menganalisis pakaian, perhiasan tubuh, tempat nongkrong, jalan dan ruang-ruang publik yang ada di kota Ambon. Ketajaman analisis diperkuat dengan menarik benang merah kesejarahan gaya tubuh selama masa kolonial di kota Ambon.
Hatib melihat bahwa kontruksi gaya tubuh anak muda Ambon dipengaruhi oleh dua pendekatan besar, yakni dari pendekatan diakronis dan pendekatan sinkronik. Pada pendekatan diakronis gaya anak muda tidak lepas dari penjangnya sejarah kolonial portugis dan belanda di ambon yang menghasilkan timbunan kebanggaan terhadap etnitsias tubuh anak muda. Perubahaan gaya dan gengsi secara mencolok terjadi pada moment signifikan, yakni masa kolonial belanda, bergabungnya ambon dengan negara kesatuan indonesia dan pasca kerusuhan 1999-2003.
Sedangkan dari pendekatan sinkronik, Hatib melakukan kajian teoritik study tubuh kontemporer dengan mengacu pada teori interaksionisme. Gaya dan gengsi dalam perspektif Hatib adalah ketika tubuh mengalami interaksi perbincangan antara dirinya sendiri dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnnya. Interaksi perbincangan inilah yang kemudian menimbulkan penaklukan, pendisiplinan, pengawasan, pengendalian dan peringatan. Pembacaan terhadap teori tubuh inilah yang dinarasikan dalam bentuk etnografi.
Secara umum fokus buku ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, melakukan analisis dengan menarik benang merah kesejarahan gaya dan gengsi tubuh selama masa kolonial Belanda di kota Ambon. Orang Ambon disebut sebagai Black Dutcmen karena kebanggaan mereka dalam mereplikasi gaya masyarakat kulit putih dan indo. Dengan bergaya seperti Belanda, anak mudanya merasa jauh lebih baik dan bergengsi dibanding etnis manapun, baik itu pendatang Jawa, Minahasa bahkan orang-orang dari Cina.
Anak muda Ambon memiliki sisi ambiguitas tersendiri. Selam masa kolonial, beberapa anggoata KNIL dari Ambon sepakat begitu saja dengan berbagai gaya yang ditawarkan oleh koloni Belanda. Anak muda Ambon pribumi merepsentasi dirinya kepada Veneer Eropa. Di lain piahk anak muda ini juga mengontruksi bahwa berbagai gaya hidup dan piihan-pilihan selera mereka tak kalah dibanding kaum koloni. Untuk menyamakan gaya dengan dengan orang-orang Eropa yang berkedudukan di Ambon, anak muda juga mempunyai hasrat dominasi dengan cara menunjukkan secara visual gaya berpakaian, bersepatu, praktik gengsi dan pilihan-pilihan lainnya.
Kedua, melihat sejauh mana imaji terhadap gaya anak muda di kota-kota besar di Jawa dan juga gaya anak muda dari wilayah pinggiran di sekitar kota Ambon, yang kemudian dikontruksikan dan dikomparasikan dengan karakterisasi gaya urban anak muda Ambon itu sendiri.
Sejarah kemunculan gaya tubuh pada masyarakat urban berhubungan erat dengan variabel kelas sosial, pendapatan dan usia muda dalam konotasi modernitas. Makna gaya lebih mengacu pada pilihan aktifitas yang hanya dilakukan pada jeda-jeda waktu tertentu. Individu menjalani pengalaman yang sifatnya rekreatif dan mencari kebebasan dari pilihan hidup yang dilakukannya.
Ketiga, mengamati pada tiga titik konsentrasi keramaian anak muda di tiga ruang publik, yakni di Ambon Plaza, Jalan Pattimura dan Lapangan Merdeka. Di tiga titik inilah anak muda saling berkontestasi gaya, saling mengoreksi kelebihan dan kekurangan perangkat tubuh yang disandang. Ditambah dengan gengsi yang harus tetap dipertahankan di depan khalayak umum.
Membaca buku ini kita akan tahu dengan perspektif beda bagaimana sejarah panjang konflik yang hingga saat ini terjadi di Ambon. Di samping itu buku ini dapat menambah khazanah literatur tentang etnografi Ambon yang selama ini jarang dijadikam sebagai field of study para antropolog, jika harus dibandingkan dengan etnografi Jawa, Minangkabau, Aceh dan Bali.

Sumber : http://gp-ansor.org/resensi-buku/12105-13072009.html




DiBalik Berita Konflik Ambon

PERKELAHIAN dua pemuda berbeda agama terjadi pada hari raya Idul Fitri, Selasa, 19 Januari 1999, di Ambon, ibukota provinsi Maluku..Begitulah awal mula kehancuran di Maluku. Mengapa perkelahian dua pemuda menyebabkan Ambon tenggelam dalam lautan darah? “Itu tradisi tahunan. Justru kalau mereka tak berkelahi orang malah bertanya-tanya,” tutur Zairin Salampessy, akrab disapa Embong, aktivis Tapak Ambon, lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik Ambon.
Konflik berkembang menjadi konflik bersenjata, dari senjata tajam, senjata api rakitan hingga senjata api organik. Dari perkelahian dua pemuda inilah kemudian lahir lika-liku perdagangan senjata dan keterlibatan orang-orang tentara dan polisi dalam konflik ini.
Tentara dan polisi yang terseret dalam konflik menjadi berita yang jamak didengar. Beberapa orang dari pihak Islam maupun Kristen yang saya wawancarai melihat, institusi tentara dan polisi tidak netral dalam penanganan konflik.
Max Markus Tamaela, mantan panglima komando daerah militer (Kodam) XVI Pattimura, seperti dimuat dalam buku Luka Maluku Militer Terlibat mengakuinya. “Isu keterlibatan aparat ini bahwa aparat tidak netral, sejak kita masuk di awal kerusuhan memang ada. Saya sendiri melihatnya. Kita melihat ada sebagian kecil prajurit. Saya mengatakannya oknum,” ujar Tamaela.
Thamrin Ely, ketua Partai Amanat Nasional setempat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, heran militer tak mampu mengatasi konflik awal itu. Ely saya temui di Jakarta. Keheranan Ely beralasan. Pasalnya, dua jam setelah peristiwa pertengkaran antara Yopie dan Salim, di beberapa tempat terjadi pengumpulan massa secara hampir bersamaan, lengkap dengan berbagai atribut dan perlengkapan perang. Sebagaimana ditulis dalam buku Luka Maluku Militer Terlibat, “Muncul orang-orang tak dikenal yang hilir-mudik membawa alat komunikasi dan memberikan komando kepada massa.”
Diki, anak seorang perwira tentara pensiunan berpangkat kapten yang tinggal di asrama tentara OSM bercerita, sebelum peristiwa 19 Januari itu, telah ada isu akan ada kerusuhan. Waktu itu diperintahkan supaya seluruh perwira mengembalikan senjatanya. Ayahnya sebagai perwira saat itu memiliki pistol. Tak lama setelah penarikan senjata itu terjadi perpecahan di dalam asrama, yaitu ketika terjadi penyerangan dari Kudamati dan Gudang Arang. Menurut Diki, karena saat itu tidak ada pengamanan dan senjata, para perwira itu kemudian menghubungi Komando Resort Militer (Korem) Ambon untuk minta bantuan. “Ternyata bantuan yang diminta tidak datang. Bantuan baru tiba setelah asrama dan rumah saya hancur berantakan,” ujar Diki. Kini Diki dan keluarganya tinggal di desa Liang, sekitar 15 kilometer sebelah timur kota Ambon.
Hal lain yang terkuak adalah peristiwa ketika Salim berteriak, “Ada orang Kristen mau bunuh saya. Mereka bilang saya maling.” Dalam persidangan Salim, mengatakan ia meneriakkan kata-kata itu karena dipaksa polisi. “Saya dihajar polisi untuk menyebut begitu,” demikian pengakuan Salim.
Dalam persidangan Salim divonis lima bulan penjara. Dino Umahuk dari Maluku Media Center (MMC), di Ambon, menambahkan pada saat kejadian itu, ada satu mobil Toyota Kijang putih yang membagi-bagi kain merah tanda pengenal untuk warga Kristen dan kain putih untuk warga Islam ke sudut-sudut kota Ambon.
Salampessy bercerita, saat kejadian 19 Januari, dari rumahnya di simpang tiga asrama Batu Merah, ia melihat sekitar tujuh orang bergerak dengan gesit sambil membawa golok yang diikat dengan kain putih dari arah bioskop Amboina. Ketujuh orang itu berlari sambil membawa jerigen yang ditumpah-tumpahkan di depan rumahnya.
“Selama saya tinggal di Ambon sejak 1975, inilah untuk pertama kalinya perkelahian pemuda Batu Merah dan Mardika sampai ada bakar-bakaran. Saya yang baru selesai salat Idul Fitri menelepon komando distrik militer dan polisi militer soal peristiwa itu tapi tak ada tanggapan. Alasannya prajurit lagi liburan Idul Fitri,” ujar Salampessy kepada saya di kantornya Jalan Mampang Prapatan.
“Siapa ketujuh orang itu?” Tanya saya.

“Saya kan pernah jadi anggota resimen mahasiswa, kalau mau bilang itu tentara silakan nilai sendiri,”
ujarnya.

……………………..
KERUSUHAN pertama ini mulai mereda pada 24 Januari 1999. Tapi tak berbilang bulan, 2 Februari 1999, bertepatan dengan kedatangan enam menteri kabinet B.J. Habibie ke Ambon, pecah lagi pertikaian yang bermula dari pasar Mardika. Dalam kerusuhan ini bom-bom rakitan mulai meledak dan mengguncang kota Ambon. Dari mana datangnya bahan peledak? Ketakutan pun semakin menebar.
Semakin hari luas wilayah dan jumlah korban kerusuhan makin bertambah. Dari Ambon melebar ke kecamatan Kairatu di Pulau Seram, terus menuju desa Karius dan desa Pelauw di Pulau Haruku sebelah timur Ambon. Tak lama berselang, kerusuhan kembali pecah di Waihaong, Batumerah, Batunaga, Tulehu, Saparua, Waai, dan Sirisori di Pulau Seram.
Selama masa kerusuhan itu peran aparat keamanan yang mencegah konflik sangat kecil. Bahkan, pada kerusuhan 4 Februari di desa Kairatu, dusun Watasi, petugas hanya berdiam diri di markas polisi sektor dan tidak mempedulikan permohonan bantuan warga.
Itu sebabnya, setiap upaya perdamaian yang digalang berakhir dengan kegagalan. Misalnya, pada Minggu, 28 Februari, diadakan kesepakatan damai yang ditandatangani para latupatti (kepala desa), tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan camat Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut di markas Korem Maluku, Ambon. Belum 24 jam berselang, kerusuhan kembali berlangsung selama seminggu di beberapa wilayah, seperti kampung Rinjani desa Batumerah, sekitar Tugu Trikora, desa Nania, Benteng Atas, desa Waai, dan Passo.
Keterlibatan aparat ini membuat kedua pihak yang berkonflik tak lagi mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang di pihak kita kawan, yang di sana musuh. Itulah yang dirasakan. Warga muslim, misalnya, merasa tentara mendukung mereka. Sementara warga Kristen lebih dekat dengan Brigade Mobil (Brimob), satuan tempur Kepolisian Republik Indonesia.
Karena protes dari berbagai pihak mengenai kelambanan dan ketidaknetralan aparat di lapangan, pada 7 Maret 1999, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk Tim 19 yang dipimpin Suaidi Marasabessy. Tim 19 ini terdiri dari lima orang perwira tinggi dan 14 perwira menengah. Pada saat tim khusus dibentuk, telah dikirim pula ke Ambon pasukan sebanyak satu brigade plus, yang terdiri dari empat batalion berkekuatan 4.000 personel militer dari Jawa. Pasukan baru ini dimaksudkan untuk mengganti pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dari Makassar, yang diprotes karena dituduh berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai.
Demikianlah, kerusuhan terus berlanjut, semakin lama semakin besar. Sementara itu saat-saat menjelang pemilihan umum semakin dekat. Diprakarsai Wiranto, panglima TNI, dibuat kesepakatan damai antara tokoh-tokoh agama dan masyarakat dari kedua kelompok yang bertikai pada 12 Mei 1999 di lapangan Merdeka Ambon. Ikrar perdamaian itu dibacakan tiga pemuda: Husain Tuasikal dari remaja masjid, Perry Nahusona dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, dan Simon Petrus Matruty dari Pemuda Paroki Keuskupan Amboina.
……………………………………………
PERJANJIAN damai itu berjalan cukup efektif. Selama hampir tiga bulan Ambon berangsur-angsur tenang. Roda-roda kehidupan sepertinya sudah mulai berputar kembali. Tak ada insiden yang cukup mencekam kecuali sedikit gangguan saat Peristiwa Obor Pattimura, 15 Mei 1999. Menurut Oktavianus Pinontoan, redaktur pelaksana Suara Maluku, pada pelaksanaan pemilihan umum penduduk yang tinggal di komunitas Islam-Kristen bisa bepergian untuk mengisi suara di tempat-tempat pemungutan suara tanpa ada konflik, apalagi pembunuhan.
Sementara itu di dalam suasana yang tenang itu struktur komando Maluku berubah. Pada 15 Mei pula Korem Maluku yang dipimpin Karel R. Rahaluhu, perwira berpangkat kolonel, ditingkatkan statusnya menjadi Kodam, yakni Kodam Pattimura yang dipimpin oleh Max Markus Tamaela, seorang brigadir jenderal. Sebelumnya parlemen setempat meminta peningkatan status Kepolisan Daerah (Polda) Maluku dari tipe C ke B. Implikasinya, jumlah personel akan bertambah, dari yang sebelumnya berkekuatan sekitar 10 ribu orang dan dipimpin perwira berpangkat kolonel, menjadi sekitar 15 ribu pasukan dan dipimpin perwira berpangkat brigadir jenderal.
Pembentukan Kodam Pattimura, tampaknya merupakan upaya TNI untuk mempercepat penyelesaian konflik. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Pada 15-17 Juli 1999, kerusuhan kembali pecah di beberapa daerah. Parade kerusuhan yang meletus pada pertengahan Juli ini oleh Jusuf Ely, pensiunan marinir yang kini menjadi aktivis Baku Bae Maluku, disebut sebagai kerusuhan tahap kedua yang eskalasi konfliknya semakin tinggi, tak terkendali. Korban jiwa dan kerusakan harta benda makin memuncak, melebihi kerusuhan tahap pertama. Keterlibatan aparat juga makin tampak jelas. Misalnya, pertikaian antara warga kelurahan Amanatelu dan tentara dari kesatuan artileri medan (Armed) yang bertugas di kawasan itu. Menurut warga setempat, saat mereka mendapat serangan dari kelompok lain, pada saat menyelamatkan diri, mereka juga harus menyelamatkan diri dari tembakan pasukan Armed.
Ketika keadaan di kota Ambon makin tak terkendali, suatu hari pada Juli 1999, di Amahai, sebuah desa di Pulau Seram, tempat tinggal Abdullah Hairy alias Buce, yang di kemudian hari meninggalkan medan perang dan jadi aktivis Baku Bae Maluku, beredar kabar bahwa kampung Batumerah di kota Ambon telah jatuh ke tangan kelompok Kristen. Masyarakat muslim dari luar kota diminta supaya membantu. Kalau tidak komunitas muslim dalam kota akan habis. “Mereka kini telah terkurung di masjid al-Fatah,” demikian bunyi kabar itu.
Berdasarkan kabar tersebut akhirnya di kampung diadakan pengumuman bahwa dalam satu kepala keluarga wajib menyumbangkan satu orang untuk berjihad ke kota Ambon. Menurut Buce, mereka kemudian mendaftarkan diri hari itu juga dan sorenya mereka dikumpulkan ke masjid.
Dalam pertemuan itu hadir seluruh pemuka agama, tokoh adat, dan kepala desa (bapa Raja) tokoh-tokoh masyarakat. Topik pembicaraan mengenai siapa yang harus memimpin pasukan yang akan berangkat ke kota. Buce bercerita, di kampungnya telah menjadi kebiasaan bahwa pemilihan ketua dilihat berdasarkan garis keturunan. Setelah diteliti akhirnya diputuskan bahwa dirinya yang diberi kepercayaan itu.

“Kenapa harus saya yang ditunjuk. Pertimbangannya apa?”
ujar Buce menirukan dialognya dengan para tokoh di desanya saat itu.
“Menurut mereka pertimbangannya pertama, dilihat dari silsilah saya sudah sesuai. Kedua, memimpin orang itu bukan cuma dia kuat, tapi kalau otaknya tak jalan percuma. Mereka punya pertimbangan, karena saya ini sarjana teknik pertukangan dan pernah bekerja di Jakarta, sayalah yang tepat untuk memikul tanggung jawab itu.”
“Apa cuma itu pertimbangannya?” tanya saya lagi.
“Tidak,” ujar mereka.
Menurut ketua adat, orang yang lebih tahu ketika menunjuk seseorang, Buce pantas untuk memimpin dan ia tak punya wewenang untuk menolak. Buce sebenarnya keberatan karena ia akan memimpin 165 orang. Ia menangis karena merasa tak mampu. Lebih-lebih ada pesan, Buce harus kembali dengan selamat bersama mereka. “Ini tanggung jawab yang sangat berat karena ini bukan acara pergi piknik,” ujar Buce mengenang kejadian itu pada saya.
Sore hari itu juga, pasukan Buce berangkat menuju Ambon. Setelah melewati jazirah Leihitu, mereka bermalam di desa Hitu dan melapor kepada Bapa Raja Hitu lama. Paginya mendaki perbukitan, tiba di Kota Jawa saat magrib, lalu mereka berbuka puasa. Lantas mereka menggunakan speedboat menuju Ambon. Pasukan ini kemudian tinggal di sebuah rumah kosong di depan gereja Silo. Waktu itu gereja Silo belum terbakar.
“Selama dalam perjalanan yang saya pikirkan adalah perang, perang antara muslim melawan Kristen. Kalau ketemu jika bukan kita yang membunuh, kita yang dibunuh,” jawab Buce.
“Mengapa sampai Anda punya pikiran bahwa ini adalah perang antara muslim lawan Kristen?” tanya saya.

“Saya kira kami waktu itu dipengaruhi oleh khotbah-khotbah para ustadz bahwa agama kita diserang, kita harus mengangkat senjata. Kalau kita tidak mengangkat senjata maka habislah agama kita,”
kata Buce.
Khotbah itu, menurut Buce, pengaruhnya luar biasa. Apalagi situasinya sangat mempengaruhi, siang-malam serang-menyerang, begitu terus-menerus. Komunikasi juga terbatas.
Buce bersama 165 pasukannya melibatkan diri dalam pertempuran hidup mati yang tak berkesudahan. Mati syahid, menjadi tujuan akhir. Tetapi, ketika makin terlibat dalam konflik, Buce merasakan, perang ini tak memiliki tujuan.
“Ketika kita menyerang satu tempat, semuanya rata dengan tanah, orangnya sudah tak ada, kita kemudian menarik diri dari tempat itu. Besoknya tempat itu sudah ditempati lagi pemilik sebelumnya. Besoknya lagi, tempat itu diserang lagi. Saya melihat ini ada yang tak beres,” ujar Buce.
Salah satu tujuan perang, menurut Buce, menguasai wilayah yang sudah direbut. Namun perang di Maluku ini sasarannya komunitas manusia. Jadi tidak untuk menguasai wilayah. “Dan itu lebih sadis. Anda kalau wawancara komunitas Kristen, polanya juga sama karena pada saat mereka menguasai daerah-daerah muslim, setelah itu ditinggalkan,” ujar Buce lagi.
Buce juga menyaksikan sendiri peran aparat keamanan yang membiarkan kerusuhan ini berlanjut terus. Menurut Buce, selama kerusuhan berlangsung, di daerah-daerah perbatasan antara komunitas Islam dan Kristen ada pos-pos pasukan keamanan. Jadi ketika kelompok Islam hendak menyerang kelompok Kristen, atau sebaliknya, mereka terlebih dahulu harus meminta izin dari pos-pos keamanan itu. “Pak kami mau masuk menyerang daerah Kristen,” ujar Buce menceritakan kembali dialognya dengan petugas yang berjaga di pos perbatasan. “Ya kalian boleh masuk tapi jangan lewat jalan sini, lewat sana biar tak kelihatan,” begitu jawab petugas.
Dari kenyataan itu Buce berpendapat aparat keamanan membiarkan dan memelihara konflik. “Mestinya mereka bisa mencegahnya,” ujar Buce.
Pasukan yang dikirim ke Maluku sangat banyak. Menurut Oktvianus Pinontoan redaktur pelaksana harian Suara Maluku, pada akhir 1999 hingga 2000, jumlah pasukan TNI di sini sebanyak satu divisi plus, sekitar 12 batalion, atau minimal terdapat 7.200 tentara. Jumlah ini belum ditambah pasukan dari satuan Brimob. “Jumlah sebesar itu, dan untuk Pulau Ambon yang luasnya hanya seperti kota Jakarta, apa itu tidak gila?” tambah Pinontoan.
Kecurigaan Buce makin menjadi ketika pasukan dari Artileri Medan VIII menembaki siapa saja yang ada di sepanjang jalan menurun dari perbukitan Karang Panjang, Agustus 1999. Menurut Buce, jumlah korban cukup banyak padahal saat itu tidak terjadi konflik sedikit pun.
Tetapi pengalaman diri sendirilah yang membuat Buce pada akhirnya meninggalkan seluruh medan pertempuran di daerahnya itu. Suatu hari, September 1999, tepatnya di desa Talake, Buce dan pasukannya ditembaki dari jarak lima meter oleh pasukan marinir Angkatan Laut. Lima tewas, 23 orang luka berat. “Padahal kami tak menyerang mereka, kami hanya memaksa melewati karena mereka tidak mengizinkan. Lalu kami maju selangkah demi selangkah,” ujar Buce.
Pasukan marinir menembaki pasukan Buce karena ada pasukan dari daerah lain yang mengebom pos marinir. Pasukan Buce tiarap sekitar setengah jam. “Ketika tembakan berhenti saya bangun. Mereka berhenti menembak karena mencari perlindungan,” ujar Buce.
KETIKA kerusuhan makin tak berujung, senjata-senjata api mulai digunakan. Jika pada kerusuhan tahap pertama senjata yang digunakan kedua kelompok yang bertikai masih sebatas persenjataan tradisional seperti tombak, parang, panah, dan pedang maka dalam kerusuhan tahap kedua mulai dengan senjata api rakitan.

“Dari kerusuhan pertama sampai kira-kira masuk tahun 2000, kami masih menggunakan peralatan tradisional seperti golok, panah, dan tombak. Sekitar Juli sampai September 1999, senjata rakitan mulai digunakan. Memasuki tahun 2000 sudah ada satu hingga dua senjata organik,”
ujar Buce.
Menurut Ivan A. Hadar, direktur Institute for Democracy Education, yang pernah melakukan riset tentang pengadaan senjata dalam konflik Maluku, penggunaan senjata rakitan sebenarnya sudah tampak sejak Februari 1999. “Kepolisian setempat dikabarkan sempat menyita sejumlah senjata yang ditemukan di desa Hila yang dipendam di dalam tanah,” ujar Hadar kepada saya saat berkesempatan ketemu di VenesiaCafe.Cikini
Tetapi penggunaan senjata rakitan ini secara masif baru terjadi pada saat kerusuhan tahap kedua. Menurut Thamrin Ely, selama konflik terjadi senjata rakitan yang terlihat seragam dan dalam jumlah besar, dimiliki kelompok Kristen. Senjata rakitan itu dibuat dengan menggunakan fasilitas politeknik di Universitas Pattimura (Unpatti). “Ketika selesai penyerangan ke Unpatti, saya sempat ke sana dan saya melihat di bengkel-bengkel itu ada bekas-bekas laras senapan. Dan itu diakui kalangan universitas bahwa memang mereka membuat suku-suku cadang itu di bengkel-bengkel politeknik,” ujar Ely.
Tetapi menurut Jusuf Ely, bagi orang Maluku, membuat senjata rakitan adalah hal yang sangat mudah. “Orang Maluku punya ketrampilan membuat senjata. Kualitasnya tidak kalah dengan senjata asli. Bisa semi otomatis, bisa otomatis,” ujarnya.
Cara lain memperoleh senjata rakitan, menurut Hadar, dengan membayar beberapa orang dari Kalimantan Barat untuk merakit senjata dan bom. Diperkirakan setiap orang dibayar sekitar Rp 500ribu untuk merakit senjata. “Dulu beta pegang rakitan laras pendek tapi bagus. Senjata itu beta dapat dari seorang teman. Katanya, kalau ndak salah, dia suruh orang di Manado yang bikin senjata itu,” ujar Berty Loupatty, pemimpin kelompok preman Cowok Keren (Coker) yang dekat dengan satuan Komando Pasukan Khusus, pasukan elite Angkatan Darat, kepada saya di rumahnya di kampung Kudamati.
Loupatty kini ditahan di Markas Besar Kepolisan di Jakarta setelah menyerahkan diri di Solo, Jawa Tengah. Loupatty bisa keluar dari Maluku dengan menyamar sebagai pasukan laskar jihad yang pulang ke Jawa setelah laskar itu dibubarkan Oktober 2002.
Permasalahannya, dari mana asal amunisi yang digunakan? Menurut Jusuf Ely, amunisi yang digunakan adalah bekas-bekas Perang Dunia II yang diambil di Teluk Ambon. Tetapi, menurut Pinontoan, memang senjata yang digunakan adalah senjata rakitan, tetapi pelurunya organik, seperti peluru senapan SS-1 dan M-16 buatan PT Pindad, Bandung. Menurut temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dan Lembaga Rekonsiliasi dan Perdamaian Indonesia, peluru dari PT Pindad itu buatan 1990, 1991 dengan kaliber 5,56 untuk senjata laras panjang, dan kaliber 38 untuk senjata laras pendek. Ada juga peluru buatan pabrik Winchester dengan kaliber yang sama.
Melihat keberadaan amunisi yang diproduksi PT Pindad itu, Oktvianus Pinontoan, redaktur pelaksana harian Suara Maluku menduga ada keterlibatan militer karena selama ini PT Pindad memegang monopoli pembuatan senjata dan amunisi. “Pada saat-saat konflik, harga peluru itu antara Rp 2.500 sampai Rp 5.000 per butir. Dan itu dijual dalam jumlah ribuan bahkan masih dalam kemasan yang asli karena di sana tercantum label PT Pindad,” ujar Pinontoan.
Besarnya harga per butir peluru sebesar Rp 2.500 dibenarkan Sandra, aktivis relawan kemanusiaan di Ambon. “Makanya ada yang bilang, nyawa orang Ambon harganya Rp 2.500 sesuai harga peluru,” tambah Buce.
Menurut Ely, amunisi seperti peluru, biasanya diperoleh melalui para tentara. Biasanya jika tugas mereka usai dan bersiap meninggalkan Ambon, amunisi yang tersisa dan harus dibawa pulang dijual.
Munculnya senjata rakitan di lapangan, di kedua kelompok mulai ketika terjadi pengorganisasian massa yang lebih rapi, lebih tertib, dan lebih memiliki kemampuan tempur tinggi. Dari sinilah muncul istilah-istilah seperti, sipil terorganisasi, sipil terlatih, dan sipil yang dipersenjatai atau disebut juga paramiliter. Kelompok-kelompok inilah yang paling banyak menggunakan senjata rakitan. Munculnya senjata rakitan dan kelompok sipil bersenjata ini melahirkan apa yang disebut sebagai pasukan siluman, yang beroperasi secara tidak terorganisasi. Hal ini juga masih ditambah dengan hadirnya penembak jitu yang beroperasi di gedung-gedung bertingkat.
Bisa ditebak, konflik bukannya mereda malah menggila. Jika sebelumnya setiap terjadi rentetan tembakan, dentuman bom, warga kedua kelompok bertikai bisa dengan segera mengidentifikasi aparat sebagai pelakunya, kini hal itu lebih sulit.
Memasuki September 1999, di daerah konflik mulai ditemukan sejumlah senjata api yang menyalak dari tangan massa. Hadar mengatakan senjata-senjata api tersebut diperoleh dari penjarahan beberapa instalasi tentara dan polisi, seperti penjarahan kantor polisi resort (Polres) Pulau Ambon dan Kepulauan Lease. Loupatty mengaku ketika terjadi pembersihan di asrama militer OSM, ia memperoleh senjata api jenis M-16.
“Tapi, saya memegangnya hanya selama dua minggu. Setelah itu saya kembalikan kepada kepala staf Kodam XVI Pattimura,” ujar Berty Loupatty sambil tertawa.
Memasuki tahun 2000, penggunaan senjata api semakin meningkat, terutama sejak Mei 2000. Menurut Hadar, diperkirakan sekitar 600 pucuk senjata api beredar di tangan kelompok sipil bersenjata dan masyarakat umum. Menurut Pinontoan dan Corputty, jenis senjata yang ditemui di lapangan berjenis AK-47 buatan Rusia, Revolver, Jingle, Roger Mini, SS-1, senjata serbu M-16 buatan Amerika Serikat, pistol 9 mm buatan PT Pindad Bandung, Gerund, Moeser, AR , dan Brand. Dari mana asal-muasal senjata api yang makin banyak itu? Menurut Hadar, sumbernya bisa dari senjata rampasan milik anggota tentara atau polisi yang terbunuh di lapangan. Tetapi sumber utama keberadaan senjata organik itu, menurut Sandra, dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Jawa, dan ada yang diimpor dari Filipina melalui Manado. Sumber lainnya dari militer dan polisi.
Rolly Leatemia, mantan anggota pasukan siluman dari pihak Kristen, kini aktivis Baku Bae Maluku, mengatakan senjata yang berada di kelompok Kristen umumnya diperoleh dari Kupang, terutama dari senjata bekas milisi Timor Timur. Modusnya, mereka melakukan transaksi di Timor Timur lalu di bawa ke Kupang. Kemudian ada agen yang pergi ke Kupang untuk membawa senjata ini ke Maluku. “Dengan kapal masuk ke Maluku Tenggara, baru ke Ambon. Kalau dengan kapal Pelni dia akan ketangkap,” ujar Leatemia. Kapal Pelni yang dimaksud Leatemia adalah kapal penumpang milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), maskapai milik pemerintah.
Mereka menggunakan kapal penyeberangan antarpulau. Dari Maluku Tenggara ada kapal penyeberangan antarpulau yang biasa disebut kapal perintis. “Saat itu aparat tidak pernah melakukan sweeping terhadap kapal-kapal perintis. Mereka hanya mememeriksa kapal-kapal Pelni,” ujar Leatemia.
Kapal-kapal perintis tidak diperiksa mungkin karena kondisinya yang buruk. Di Ambon ada ungkapan, manusia yang naik kapal itu sama dengan hewan karena manusia dan hewan di kapal itu dijadikan satu. Leatemia menduga aparat tak yakin bahwa senjata itu akan disuplai lewat kapal-kapal itu karena perjalanan dari Maluku Tenggara ke Ambon memakan waktu empat hari dan kapal perintis itu tak sanggup mengarungi lautan selama itu.
George Corputty, aktivis yayasan Baileo sependapat dengan Leatemia. Menurutnya, ia pernah berkenalan dengan beberapa kapitan perang yang mengatakan bahwa ada pasokan senjata dari Kupang. Modusnya, para kapitan ini datang ke Timor dan membayar di sana tetapi diterima di Ambon. Modus ini dianggap aman karena kalau dibawa sendiri risikonya besar. “Tapi itu menurut saya jumlahnya tidak lebih dari 50 pucuk karena mereka tidak punya uang banyak untuk membelinya,” tambah Corputty.
Menurut hasil Survey Perdagangan Senjata 2002, di Kepulauan Maluku, harga senapan serbu M-16 yang diperdagangkan secara illegal sebesar US$ 700. Menurut Hadar, jika dibandingkan dengan Thailand dan Kamboja, harga satu buah AK-47 di Indonesia relatif mahal. “Kalau di Kamboja, harga AK-47 sekitar US$ 40, di Thailand sekitar US$ 100-200. Di Indonesia tergantung momentum, kalau di daerah konflik seperti Maluku, harganya bisa mencapai Rp 5 juta sampai Rp 10 juta,” ujar Hadar.
Jalur lain lain yang digunakan sebagian kelompok Kristen, seperti Berty Loupatty dan mendiang Agus Wattimena, menurut Sandra, adalah membeli dari Kupang lewat Bali.
Jalur lain peredaran senjata di Ambon, melalui pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara. Menurut Sandra, jalur ini merupakan jalur pembelian senjata dari Filipina. Hadar menambahkan senjata dari Filipina dibeli dari gerilyawan Moro National Liberation Front (MNLF) yang sudah berdamai dengan pemerintah, juga dari gerilyawan Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang butuh duit. Dari Bitung dengan menggunakan kapal-kapal kayu kecil, seperti kapal motor Wahai Star atau Nusa Teratai, mereka melayari rute Bitung-Ternate-Ambon. Kapal-kapal ini lolos karena tidak masuk ke pelabuhan besar, tapi berlabuh di pelabuhan kecil di Gudang Arang. Jalur lain melalui kapal Pelni, tapi sebelum memasuki pelabuhan Halong, Ambon, senjata-senjata itu dibuang di perairan di luar teluk di Tanjung Alang. Setelah keadaan dianggap aman senjata-senjata itu nanti dijemput speedboat.
Sedangkan senjata yang ada di tangan kelompok Islam, terutama yang dipegang laskar jihad, menurut Hadar dibawa masuk dari Pulau Jawa. Barang selundupan itu dimuat dalam empat kontainer dengan kapal barang dari Surabaya, melalui Pulau Buru. Empat kontainer itu berisi senjata, peluru, dan rompi antipeluru. Namun senjata ini tak sempat masuk ke Ambon karena keburu disita aparat. “Senjatanya dari mana saya tak tahu, tapi kalau dilihat dari jenis-jenisnya, sebagian kecil senjata yang bisa diperoleh dari tentara,” ujar Hadar lagi.
Menurut Oktvianus Pinontoan, penyelundupan empat kontainer itu terjadi ketika Pangdam Pattimura masih dijabat oleh Max Tamela. “Memang ada yang mengatakan kontainer-kontainer itu isinya hanya bahan-bahan baku, baju, sepatu, dan obat-obatan. Tapi kenapa satu kontainer hilang?” tanya Pinontoan.
Buce ikut membongkar kontainer-kontainer milik laskar jihad. Ketika laskar jihad datang, cerita Buce, ada isu mereka membawa senjata yang dimuat bersama barang-barang lainnya dalam dua kontainer. Jenderal Tamaela hendak memeriksa dua kontainer itu. Namun warga muslim menghalangi pemeriksaan itu dengan membuat konflik di depan pelabuhan Halong sehingga dua kontainer itu bisa dibawa pergi. “Saya ikut membongkar dua kontainer itu dengan harapan dapat senjata. Begitu kontainer itu dibongkar, semua barang ada dalam 16 peti dan diangkut ke kampung Rata. Tetapi, begitu peti selesai dibongkar, tidak ada satu pun senjata. Yang ada mesin las dua biji, pipa kecil-kecil, ratusan seragam tentara, sepatu, kopel, sangkur, dan helm. Itu semua barang tentara, lalu ada baju olahraga. Saya kecewa betul,” kata Buce.
Jusuf Ely juga membantah. “Bagaimana senjata masuk, setiap kapal berlabuh selalu digeledah di pelabuhan. Saya tahu persis tidak pernah laskar jihad bawa senjata dalam kontainer-kontainer itu,” ujarnya dengan mimik serius.
Tetapi, menurut Thamrin Ely, justru penyelundupan senjata paling aman melalui pelabuhan laut. “Saya kira di semua pelabuhan tidak ada detektor, itu dilakukan secara insidental. Apalagi di Ambon pemeriksaan itu kadang-kadang saja dilakukan,” ujarnya.
Lemahnya pengawasan aparat keamanan di daerah pelabuhan memungkinkan kegiatan penyelundupan senjata berjalan mulus. Menurut Hadar, masih ada ribuan senjata organik yang dicoba diselundupkan masuk ke Maluku pada April-Mei 2000.
DARI seluruh jalur pengadaan senjata organik, jumlah terbesarnya adalah senjata yang sebelumnya dimiliki aparat dan polisi. Dari penelusuran di lapangan, ada tiga asal-muasal memperoleh senjata dari tentara dan polisi. Pertama, dengan menyewa dari anggota TNI atau polisi. Tidak banyak informasi tentang tarif penyewaan senjata api ini.
Modus lain, dengan membantu praktik penyelundupan senjata melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Ambon. Seperti dikatakan Sandra, untuk menghindari pemeriksaaan aparat di pelabuhan, senjata-senjata yang diselundupkan itu dijemput polisi atau tentara. “Kalau yang jemput adalah tentara atau polisi, mereka ini kan tidak diperiksa,” ujar Sandra.
Hasil riset yang dilakukan Ivan Hadar juga menunjukkan kesesuaian dengan apa yang dikatakan Sandra. Untuk melakukan ini mereka terpaksa melakukan kucing-kucingan dengan petugas kepolisian dan angkatan laut, baik di laut maupun di dermaga. Beberapa dari mereka bisa ditangkap tetapi pada umumnya berhasil lolos. Bukti mengenai keterlibatan aparat adalah tertangkapnya dua anggota polisi saat mencoba menyelundupkan senjata api ke Maluku di pelabuhan milik Angkatan Laut di Ambon, pada 25 Juni 2000.
Pada Agustus 2000, menurut Adi Haryono, panglima Armada Timur Angkatan Laut, pasukannya menyita 4.000 pucuk senjata api yang akan diselundupkan ke Maluku dengan menggunakan perahu motor angkutan antarpulau.
Cara lain untuk memperoleh senjata organik dari aparat militer, berasal dari oknum-oknum yang desertir. Pasokan terbesar senjata organik di lapangan, terutama yang dipegang kelompok Islam, diperoleh dari penyerbuan markas Brimob yang terletak di desa Tantui pada 23 Juni 2000. Menurut cerita Buce yang ikut serta dalam penyerbuan markas Brimob itu, ada beberapa kejanggalan yang terjadi. Misalnya, para penyerbu tidak kesulitan membuka gudang senjata karena kuncinya yang sebesar kepalan tangan orang dewasa, sudah digergaji. “Kuncinya tinggal diputar, lalu dibuka,” ujar Buce.
Proses jatuhnya markas Brimob itu pun relatif mudah, massa tinggal menyerbu masuk sehingga Buce berkesimpulan penyerangan itu tak hanya dilakukan kelompok sipil. Menurut Harian Siwalima, gerakan para penyerbu dilindungi berondongan tembakan senjata otomatis yang tiada henti-hentinya. Bunyi senjata dan granat itu diidentifikasi berasal dari senjata yang biasa digunakan oleh kesatuan-kesatuan angkatan darat. “Saya juga tak ngerti panser kok habis dibakar dan senjata yang terletak di atas panser itu diambil. Itu tak mungkin dilakukan oleh warga sipil yang tidak terlatih,” ujar Buce.
Kecurigaan mengenai adanya keterlibatan aparat dalam penyerangan markas Brimob Tantui itu disampaikan sendiri oleh Kapolda Maluku, Dewa Astika, bahwa ada oknum-oknum TNI dari Batalion 405 dan polisi. Dalam penyerangan itu wakil komandan Brimob Edy Susanto tewas ditembak.
Dari markas Brimob yang jatuh itu jumlah senjata yang berhasil dijarah massa sebanyak 1.063 pucuk senjata api, terdiri dari 660 pucuk senjata genggam, 51 pucuk senjata pinggang, 217 senjata bahu, 115 pucuk senjata jenis SMR, 20 pucuk senjata mortir, 501 buah roket antitank, dan amunisi dari berbagai jenis sebanyak 878 ribu butir. Menurut Buce, senjata rampasan itu umumnya senjata tua. Ia sendiri mengambil senjata jenis SKS yang kekuatannya rendah. “Jika diukur kekuatannya maka yang paling besar kekuatannya adalah M-16, disusul SS-1, M-16 buatan Indonesia, baru AK-47 dan setelah itu baru SKS,” ujar Buce.
Tetapi menurut Diki, anak pensiunan tentara di Ambon yang bertempur di pihak muslim, senjata jenis AK-47, MK-33, SS-1, dan Gerund yang menyalak di lapangan umumnya diperoleh dari penyerbuan terhadap asrama Brimob. George Corputty, aktivis yayasan Baileo, sependapat dengan Diki bahwa senjata yang dijarah dari markas Brimob itu campuran antara senjata baru dan lama.
Bobolnya gudang senjata Brimob Tantui membuat konflik di Ambon mencapai tahap genting. Mungkin atas dasar itu Presiden Abdurrahman Wahid pada Juni 2000 mengeluarkan surat Keputusan Presiden Nomor 88/2000, yang menetapkan Maluku sebagai kawasan darurat sipil. Dilihat dari materinya, darurat sipil yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 ini memang memberikan kewenangan yang besar pada pemerintah pusat dan daerah untuk memberangus setiap gejala gerakan massa yang bisa mengarah ke kekerasan fisik.
Sebagai tindak lanjut di lapangan, Gubernur Maluku Mohamad Saleh Latuconsina sebagai penanggung jawab pemerintahan darurat sipil di Maluku dan Maluku Utara mengeluarkan surat Keputusan Gubenur Nomor 1 pada 27 Juni 2000, yang isinya antara lain: jam malam akan diberlakukan di provinsi Maluku, antara pukul 22.00 hingga 06.00; tidak diperbolehkan berkumpul lebih dari 10 orang tanpa tujuan yang jelas; dan senjata-senjata rakitan maupun tipe standar angkatan besenjata dan kepolisian harus diserahkan selambat-lambatnya pada 30 Juni 2000.
Tetapi penguasa darurat sipil ini tidak efektif di lapangan. Dalam razia senjata, petugas hanya bisa menyita 129 pucuk yang dijarah dari gudang senjata Brimob.
Cara mendapatkan senjata dari aparat juga melalui kerja sama penyerangan di lapangan. Menurut Rustam Kastor, mantan kepala staf Kodam Trikora yang ikut berperang di pihak muslim, di bukunya Suara Maluku Membantah Rustam Kastor Menjawab, kerja sama ini terjadi karena ada hubungan emosional antara aparat muslim dan warga muslim di lapangan.
Salah satu momen kerja sama itu, diceritakan Diki, ketika mempersiapkan penyerangan desa Waai, 6 Juli 2000. Waai sebuah desa yang mayoritas penduduknya Kristen, diapit dua desa yang mayoritas Islam yakni, Tulehu dan Liang. Waai diserang dari Liang dan Tulehu. Bunyi ledakan mortir, bom-bom rakitan, dan letupan senapan organik sahut-menyahut. Dari mana asal senjata itu?
“Jujur saja saat itu kami dapat mortir sebanyak 23 buah dari Kodam. Transaksinya kami tunggu di Waihau ada juga di masjid al-Fatah, jadi dua tempat,” ujar Diki yang menyatakan diri sebagai salah satu panitia penyerangan ke desa Waai.
Menurut Diki, pada saat mau menyerang, panitia desa mengumumkan bahwa tanda untuk menyerang atau tidak adalah harus ada aparat. Pada saat itu disepakati, penyerangan harus dilakukan tepat pukul 05.00, dan senjata yang digunakan adalah senjata organik dari jenis M-16, AK-47, MK-3, Minimi, Colt, Revolver, dan pistol. Menurut Diki, ada semacam perjanjian antara pasukan di desa Tulehu dan desa Liang bahwa pasukan Tulehu baru boleh menyerang setelah mendapat persetujuan dari pasukan Liang.
Kalau Liang bilang ‘masuk’ baru Tulehu ‘masuk’ karena koordinasinya di Liang, pasukan siluman itu konsentrasinya di Liang. “Saya merasa ada yang aneh di sini, ada skenario TNI, kalau kita mau serang desa Wae yang Kristen, tentu tak perlu menunggu aparat toh. Kalau perang agama kita langsung naik saja,” ujar Diki.
Pasukan seharusnya menyerang tepat pukul 05.00 pagi. Tapi lantaran aparat terlambat, penyerangan diundur sampai pukul 05.30. Pasukan di Tulehu sudah tak sabar, mereka kemudian masuk lebih dulu. Dalam serangan beruntun yang didukung militer itu, menurut Diki, hanya dalam waktu satu jam 15 menit desa Waai direbut. Dalam serangan massal itu, 17 orang Waai tewas, 10 luka berat dan ringan. Selebihnya, tak satu bangunan pun tersisa. Ketika saya mengunjungi tempat itu yang ada hanya semak-belukar dan reruntuhan rangka rumah yang menunjukkan bahwa secara ekonomi penduduk desa ini dulunya terbilang berkecukupan.
PADA 21 Agustus 2001, Abdurrahman Wahid digulingkan dari kursi kepresidenan oleh sebuah koalisi politik di parlemen. Pada hari itu juga Megawati Soekarnoputri diambil sumpahnya sebagai presiden yang baru.
Perubahan peta politik nasional itu sedikit demi sedikit berimbas ke daerah, termasuk Maluku. Selama dua hari, dari 11 sampai 12 Februari 2002, di desa Malino, Sulawesi Selatan, diprakarsai Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla, pihak-pihak yang bertikai di Maluku duduk semeja. Pihak muslim diwakili Thamrin Ely sedangkan Kristen diwakili Tony Pariela. Kesepakatan yang dikenal dengan Deklarasi Malino II itu menelurkan 11 butir kesepakatan.
Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Malino II itu aparat keamanan mengimbau kedua pihak yang bertikai agar segera menyerahkan senjata yang dimiliki. Razia senjata digelar dan berhasil mengumpulkan sekitar 1.718 pucuk senjata rakitan dan 249 bom rakitan. Seluruh senjata itu lantas digilas dengan mesin giling dan dibakar di lapangan Merdeka. Para pejabat tinggi Jakarta menyaksikannya.
Meski tampaknya belum semua senjata diserahkan, perlahan-lahan ketenangan mulai tercipta, rakyat dari kedua belah pihak mulai kembali menjalani kehidupannya sehari-hari. Memang akibat konflik, penduduk muslim dan Kristen hidup terpisah. Hanya dalam jarak tempuh 500 meter, kedua kelompok ini tak bisa saling mengunjungi. Apalagi ledakan bom, masih sesekali terdengar di mana-mana. Tetapi ini semua tak menggerakkan rakyat untuk kembali saling serang.
Pasar-pasar mulai ramai dikunjungi pembeli. Para pedagang kaki lima menggelar berbagai dagangan, mulai dari buku agama hingga tabloid yang mengumbar paha dan dada. Sekolah-sekolah juga mulai terisi para siswa. Kaum remaja yang selama masa konflik sibuk menenteng senjata, kini mulai memutar lagu-lagu rock, berjoget bersama meluapkan kegembiraannya. “Saya yakin masyarakat sudah jenuh, saya yakin bahwa masyarakat sudah terlalu susah, jangan tambahkan lagi kesusahan itu,” ujar Jusuf Ely. Maka, ketika bom-bom masih meledak, tak mengherankan jika Abdullah Hairy bertanya, “Siapa yang melakukan itu?”
Sumber :  http://myinvisiblezone.wordpress.com/2008/11/02/dibalik-berita-konflik-ambon/


KONFLIK POSO
Sampai Kapan Teror Akan Berakhir



Senin, 7 November 2005
Poso terus saja bergejolak. Korban tewas terus berjatuhan di wilayah yang masuk provinsi Sulawesi Tengah itu. Terakhir, sungguh biadab, tiga pelajar putri dibantai tanggal 29 Oktober 2005 lalu. Kepala mereka dipenggal.




Mereka adalah siswi SMA Kristen Poso, yakni Teresia Morangki (siswi kelas 3), Ida Sambua (kelas 1) dan Alfitha Poliwo (kelas 1). Ketiga gadis belia ini diduga kuat dihabisi pelakunya saat dalam perjalanan menuju sekolah yang berjarak sekitar sembilan kilometer dari rumah mereka.
Tubuh ketiga siswi mengenakan seragam pramuka tersebut ditemukan di Jalan Bumboyo Kelurahan Bukit Bambu, sementara penggalan kepala mereka berada di lokasi lain.
Dua penggalan kepala ditemukan di wilayah Kecamatan Lage, sekitar 100 meter dari Markas Polsek setempat atau sekitar 10 kilometer dari tempat kejadian peristiwa (TKP) dan satu kepala lagi di Kelurahan Kasiguncu sekitar 20 kilometer dari TKP atau tepatnya di depan Gereja Kasiguncu.
Selain korban tewas, tiga siswa SMU Kristen yang juga warga Kelurahan Bukit Bambu menderita luka bacok serius, seorang di antaranya bernama Noviani.
Siapa pelaku tindakan sadis itu? Sampai saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Identitas pelaku kabarnya sudah diketahui, namun polisi masih merahasiakan. Akankah pelakunya tertangkap, waktu juga yang akan menjawabnya.
Ketua Badan Kerjasama Umat Kristiani (BKSUK) Sulteng, Drs Sarewigading Pelima menyebut para pelaku sebagai "orang-orang biadab yang tak berperikemanusiaan dan perlu menjadi musuh bersama (umat beragama--Red.)."
Yang pasti, memang banyak kasus di Poso belum terungkap siapa pelakunya. Sebelum pembantaian tiga siswa itu, kasus terakhir adalah penembakan terhadap seorang anggota polisi yakni Briptu Agus Sulaeman (27).
Agus Sulaiman yang bertugas di bagian identifikasi satuan reserse Polres Poso, tanggal 12 Oktober lalu sekitar pukul 18.00 Wita, ditembak saat duduk di beranda rumah kontrakannya di Lorong Jayani Jalan Pulau Sumatera Kelurahan Gebangrejo, Kota Poso.
Almarhum tewas akibat tembakan yang diduga dari jarak dekat. Peluru tepat mengenai pelipis kanannya. Sampai kini pelakunya, belum terungkap.
Sekalipun tidak menimbulkan kepanikan warga dalam skala yang luas, warga kota Poso mengharapkan polisi dapat segera mengungkap kasus tersebut guna memulihkan kepercayaan masyarakat. "Anggota polisi yang jelas-jelas punya senjata menjadi korban, apalagi warga biasa," kata Kadri (43), warga Kayamanya Kota Poso.




* * * *
Seorang ahli politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit (66), berpendapat serangkaian aksi kekerasan yang melanda tanah Poso merupakan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai teror. "Konflik Poso termasuk aksi teror karena telah mengancam serta menimbulkan rasa teror di kalangan masyarakat. Kekerasan tidak hanya mengancam keselamatan jiwa umat Muslim tapi juga Kristen," kata Arbi.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa konflik di Poso merupakan masalah yang akut dan berdasarkan perbedaan agama. Layaknya apa yang terjadi di Ambon, lanjut Arbi, konflik Poso dieksploitasi oleh orang-orang setempat dan orang-orang dari luar Poso.
"Setelah beberapa lama Poso tenang, orang-orang yang berkepentingan itu merasa bahwa bila keadaan tenang maka mereka tidak mendapatkan keuntungan. Disinilah awal mula mengapa aksi kekerasan kembali melanda Poso," ujar dosen Ilmu Politik itu.
Ia juga menjelaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari munculnya konflik adalah beragam fasilitas yang mengalir ke Poso, antara lain dana pengungsi dan bantuan-bantuan serupa.
"Bila sudah berorientasi keuntungan dari berbagai bantuan tersebut, maka tak heran jika nyawa pun tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang berharga," katanya.
Khusus mencermati tentang penilaian bahwa Polri "sudah tumpul" ketika berhadapan dengan konflik Poso, Arbi mengatakan bahwa tenaga polisi sangatlah terbatas.
"Polisi tidak bisa menyebar ke pelosok-pelosok, bahkan tentara sekali pun tidak bisa terjun ke pelosok. Bedanya tentara bisa menggencarkan sistem komando teritorial (koter), sementara polisi tidak bisa," ujar dia.
Bila terjadi konflik sosial yang luas seperti konflik yang berbasis agama, kata Arbi, pemerintah memang harus mencari langkah-langkah penyelesaian yang menyeluruh.
"Harus ada peraturan yang jelas tentang penyelesaian terhadap orang-orang yang menghasut dan mengambil keuntungan dari kekerasan yang terjadi, mereka harus segera dikeluarkan dari Poso," katanya.




* * *
Sejauh ini, masyarakat harus sabar menerima pernyataan Kapolri Jenderal Sutanto dan Kapala Badan Intelijen Nasional (BIN) Syamsir Siregar yang menduga orang luar sebagai pembantai tiga siswi itu.
Dugaan itu tentu membuat bisa membuat "penasaran" masyarakat luas dalam menunggu hasil pengusutan kasus itu. Bagi masyarakat, apakah pelakunya dari luar atau dari dalam Poso, sama saja yakni menimbulkan penderitaan. Karena itu, siapapun pelakunya harus diringkus. Agar konflik Poso tidak terus berlarut-larut.
Pernyataan bahwa pelaku pembantaian tiga siswi adalah orang luar Poso, juga menimbulkan tanda tanya. Sebab jika merunut ke belakang pengungkapan kasus-kasus sebelumnya di Poso, maka pelaku tersebut adalah "orang dalam", meski kemudian ditangkap di luar wilayah Poso.
Contohnya, bulan September lalu AAM alias MAM (40) warga Poso, salah satu otak dan penyandang dana aksi teror dan peledakan bom di Pasar Tentena dan sejumlah tempat di Poso, ditangkap tim gabungan Polda Sulteng yang dipimpin AKBP Drs Suko Haryanto dan Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin AKP Piyoyo Agung Yuwono SIK.
"Tersangka kami tangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Karangwuni, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY yang selama ini menjadi tempat persembunyiannya," kata Kapolda DIY Brigjen Pol Drs Bambang Aris Sampurna Jati.
Menurut Kapolda, tersangka yang berprofesi sebagai kontraktor bangunan tersebut melarikan diri dan bersembunyi di Karangwuni.
Tersangka yang juga menjabat Ketua Presidium Aliansi Kemanusiaan Poso itu, langsung dibawa ke Polda Sulteng untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Dari informasi yang kami kumpulkan, tersangka ini ternyata juga berasal dari Yogyakarta," katanya seperti dikutip Antara.




* * * *
Meski Polri kerap dituding tidak optimal menangani berbagai kasus di Poso, namun penangkapan terhadap AAM itu memperlihatkan bahwa Polri telah berupaya keras menuntaskan kasus konflik di Poso. Polri harus didukung semua pihak untuk mewujudkan wilayah Poso yang aman dan kondusif. Namun Polri sendiri tidak boleh "tutup kuping" atas desakan berbagai kalangan untuk penyelesaian masalah di Poso.
Desakan itu memang tidak berlebihan. Misalnya desakan dari Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI). Sekretaris Umum PGI, Pdt Dr Richard M Daulay, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyebutkan, PGI mencatat sejumlah kasus yang belum tertuntaskan. Di antaranya adalah konflik horizontal, penembakan Pendeta Susianty Tinulele saat berkotbah di gereja, peledakan bom di Gereja Imanuel, peledakan bom di Pasar Tentena, dan terakhir pembunuhan tiga siswi SMA Kristen di Poso.
PGI mendesak pemerintah untuk mengubah keadaan yang meresahkan di Poso dan Sulteng itu menjadi keadaan yang damai, aman, dan penuh persaudaraan sejati dalam konsep NKRI. "Kami juga menyerukan kepada umat Kristiani dan seluruh masyarakat agar tetap tenang, dan marilah kita saling membangun relasi lintas etnis dan agama agar tercipta persaudaraan dan kerukunan di bumi NKRI tercinta ini," kataya.
Sementara itu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengritik kinerja kepolisian di Sulawesi Tengah terkait dengan kasus serangan terhadap siswa SMA Kristen, Poso, yang menyebabkan tiga orang tewas. "Kita sangat sedih dan kecewa karena republik ini ternyata belum aman dan polisi sekali lagi kecolongan," kata Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar Semarang Muhaimin Iskandar.
Menurut Muhaimin, Sulteng sudah terbukti merupakan wilayah rawan. Maka seharusnya polisi senantiasa menerapkan siaga I serta menjalankan fungsi intelijen yang efektif sehingga dapat dicegah munculnya kasus kekerasan yang dapat memicu pertikaian di daerah konflik itu.
"Kinerja intelijen di Sulteng sangat memalukan karena itu Kapolri harus mengefektifkan jajaran intelijennya di kawasan itu," ujarnya.
Ia juga meminta warga Sulteng untuk tidak terpancing dengan kasus kekerasan yang diduga dimaksudkan untuk memancing agar terjadi bentokan antar agama seperti yang sudah pernah terjadi.




* * *
Pihak Mabes Polri mempersiapkan empat langkah antisipasi peristiwa pembunuhan sadis terhadap tiga siswi, SMP Kristen Poso dengan melakukan kegiatan deteksi, langkah-langkah pencegahan, penggelaran pasukan dan penegakan hukum.
"Ada empat langkah yang dilakukan oleh kepolisian. Ini sebagai tantangan dari pengembangan fungsi intelijen," kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Soenarko DA.
Menurut dia, langkah pertama yaitu kegiatan deteksi di lapangan untuk memantau potensi kerawanan yang harus mampu diditeksi oleh unsur-unsur Uniform (polisi bereragam).
Langkah kedua yaitu langkah antisipasi, dengan memberikan penerangan, penyuluhan, pembinaan atau penggalangan kepada semua pihak. Ketiga, yaitu penggelaran kekuatan keamanan yang stasioner maupun bergerak.
Terkait dengan itu, kata Soenarko, lebih lanjut akan dilakukan pola-pola pemeriksaan yang selektif dan prioritas. Bukan hanya pada lokasi tertentu tapi juga yang bersifat bergerak termasuk pada kendaraan, barang bahkan orang.
Sedangkan langkah keempat, terkait masalah penegakan hukum. Pihak kepolisian mengkaji seluruh data sampai pasca kejadian untuk merumuskan kekuatan dan cara bertindak. (Dwi Putro AA)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=126302


KERUSUHAN POSO DAN MOROWALI,
AKAR PERMASALAHAN DAN JALAN KELUARNYA

————————————————————————
Oleh George Junus Aditjondro
PENGANTAR:
AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI. Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.
Sepintas lalu, surat itu menjawab kerinduan masyarakat Poso khususnya, yang pada tanggal 28 Desember lalu genap memperingati lima tahun pecahnya kerusuhan sosial yang telah menelan korban sedikitnya empat ribu nyawa. Apalagi selama tahun 2003 saja, insiden-insiden kekerasan tidak berkurang, bahkan sampai tanggal 27 Desember lalu, menurut catatan Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Poka RKP) mencapai 69 insiden, di mana ancaman dan ledakan bom menempati posisi teratas (35 insiden), disusul oleh penembakan dan pembunuhan oleh pelaku-pelaku yang tidak teridentifikasi (Radar Sulteng, 29 Desember 2003).
Tapi di fihak lain, surat pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu segera membawa ingatan kaum terpelajar asal Poso dan Morowali akan keadaan di Maluku, di mana status darurat sipil telah dijadikan justifikasi untuk penambahan penempatan pasukan TNI dan Polri di wilayah seribu pulau itu. Apalagi karena darurat sipil hanyalah selangkah menuju darurat militer, seperti di Aceh, di mana militer praktis berkuasa mutlak, dan kedudukan gubernur berada di bawah kedudukan panglima militer di sana. Praktis hanya itulah beda darurat militer dengan darurat sipil, di mana kedudukan penguasa darurat sipil berada di tangan Gubernur, yang umumnya kini dipegang oleh pejabat sipil.
Selain itu, status darurat sipil, kalau itu diberlakukan di daerah Poso dan Morowali, dapat membawa sesat berfikir dalam penanggulangan kerusuhan di sana. Pemberian status darurat sipil seolah-olah merupakan pembenaran bahwa kedua komunitas agama yang terbesar di Poso dan Morowali, yakni Nasrani dan Muslim, tidak lagi dapat memecahkan sengketa di antara warga-warga mereka dan hidup berdampingan secara damai. Padahal, baik akar kerusuhan di Poso dan Morowali, maupun faktor penyebab di balik berlanjutnya gangguan keamanan di kedua daerah itu, lebih banyak berada di luar masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang akan diuraikan dalam makalah ini.
Supaya jelas gambaran perkembangan kerusuhan di Poso dan Morowali, saya akan lebih dulu membeberkan periodisasi konflik di daerah itu. Selanjutnya saya akan menguraikan akar-akar permasalahan yang mencetuskan dan melanggengkan konflik di sana, serta fihak-fihak yang sampai sekarang mendapatkan keuntungan dari pelestarian konflik itu, sebelum mengajukan saran-saran jalan keluar dari kemelut ini.
PERIODISASI KONFLIK DI DAERAH POSO-MOROWALI:
Gangguan keamanan di wilayah yang di akhir 1998 masih termasuk satu kabupaten (Poso) ini, sesungguhnya harus dibagi dalam tiga periode, yang ditandai oleh jenis gangguan keamanan yang tidak seluruhnya sama. Periode pertama, antara pecahnya kerusuhan di kota Poso tanggal 28 Desember 1998 s/d ‘gencatan senjata’ melalui pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2001. Periode kedua adalah periode pasca Pertemuan Malino s/d gelombang penyerangan terhadap Desa Beteleme di Kabupaten Morowali dan tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso antara tanggal 10 dan 12 Oktober 2003. Sedangkan periode ketiga, pasca penyerangan terhadap Desa Beteleme sampai saat makalah ini ditulis.
Periode I: 25-28 Desember 1998 s/d Pertemuan Malino, 20- 21 Desember 2001:
Konflik antar komunitas ini sering diberi label sederhana, yakni “konflik agama”, dengan mengacu pada satu karakteristik dari komunitas-komunitas yang bertikai. Memang, pada awalnya konflik ini tercetus oleh perkelahian di antara dua orang pemuda yang berbeda agama, kemudian berkembang menjadi perkelahian di antara komunitas kampung-kampung Muslim dan Kristen, di mana selama gelombang kerusuhan pertama (Desember 1998) dan kedua (April 1998), terutama kelurahan-kelurahan Kristen di kota Poso menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran, dibarengi dengan gelombang pengungsian penduduk Kristen dari kota Poso ke kota-kota Tentena (di Kabupaten Poso sebelah selatan), Palu, dan Bitung serta Manado (Sulawesi Utara).
Dalam saling menyerang antara komunitas Kristen dan Muslim di kota Poso itu, masing-masing fihak didukung oleh massa seiman dari luar kota Poso. Komunitas Muslim dibantu oleh orang-orang Tojo dari daerah Ampana (sebelah timur kota Poso; sekarang jadi ibukota Kabupaten Tojo Una-una) dan Parigi (Kabupaten Parigi Moutong, sebelah barat kabupaten Poso). Sementara komunitas Kristen dibantu oleh orang-orang Lage dari Desa-Desa Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage (sebelah tenggara kota Poso).
Selanjutnya, sejak bulan Mei 2000 mulai berlangsung serangan-serangan balasan dari milisi Kristen yang terbentuk dari kalangan pengungsi Kristen di Tentena, yang terutama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok Ondae di Kecamatan Pamona Timur. Kelompok sub-etnis Pamona ini adalah yang paling akhir memeluk agama Kristen, dan masih punya budaya perang – dan mengayau – yang baru satu generasi tertekan ke bawah permukaan.
Serangan balasan milisi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat Ondae ini dibantu oleh relawan dari Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara), yang tersinggung oleh pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang-orang Parigi yang melintasi wilayah kekuasaan orang Napu di Poso Pesisir ketika membantu serangan komunitas Muslim di kota Poso. Selain itu, ada juga dukun-dukun dari suku Da’a (Kabupaten Donggala, Sulteng) dan Toraja (Sulsel) yang ikut membantu milisi Ondae dan Napu, termotivasi oleh semangat ‘membantu saudara seiman’, sama seperti motivasi orang Tojo dan Parigi membantu komunitas Muslim di kota Poso.
Ternyata, serangan balasan milisi-milisi suku-suku asli yang dominan Kristen ke kota Poso, kecamatan Lage dan kecamatan Poso Pesisir, yang semula dimaksudkan hanya untuk menangkap para provokator kerusuhan Poso gelombang I dan II, berkembang menjadi penghancuran kampung-kampung yang mayoritas berpenduduk Muslim di Kecamatan Lage dan Poso Pesisir. Ini terjadi setelah gugurnya Ir. Adven Lateka, pejabat asal Ondae yang memimpin serangan pertama yang gagal menangkap dan menculik para provokator, dan setelah kelompok-kelompok milisi penduduk asli yang mulai bermunculan secara spontan mendapat pengarahan dari seorang pensiunan militer asal Toraja, Tungkanan.
Dampak serangan balasan yang paling sering disorot adalah hancurnya kompleks pesantren di Km 9, selatan kota Poso, yang terkenal dengan sebutan Pesantren Walisongo. Peristiwa inilah kemudian di-blow up oleh sejumlah media Islam bergaris keras untuk menjustifikasi deployment lasykar-lasykar mujahidin dari Jawa, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, bahkan Sumatera Utara, membantu lasykar mujahidin lokal pimpinan Ustadz Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso asal Sulawesi Selatan.
Kebebasan bergerak berbagai kelompok mujahidin dari luar – termasuk yang kemudian diidentifikasi sebagai Jamaah Islamiah — dijamin sepenuhnya oleh sejumlah pejabat pemerintah di Palu (provinsi) dan Poso (kabupaten). Sebelumnya telah beredar petunjuk-petunjuk perakitan senjata api di antara kedua komunitas agama di sana, yang serta merta menumbuhkan industri perakitan senjata di kedua komunitas. Hal ini dibarengi penyebaran amunisi ke kedua komunitas yang berasal dari sumber utama senjata dan amunisi Angkatan Darat, yakni PT Pindad. Namun dukungan yang lebih terbuka, yang sesungguhnya sudah dirintis oleh sejumlah perwira polisi dan tentara sejak pertengahan 2000, lebih banyak dinikmati oleh milisi Muslim, yang walaupun sangat majemuk dan penuh persaingan satu sama lain, seringkali hanya diberi satu label, yakni Lasykar Jihad.
Maka sempurnalah eskalasi konflik di antara kedua komunitas menjadi konflik bersenjata api, di mana komunitas Muslim berada di atas angin. Ini terbukti dari kehebatan serangan kilat ke lima desa di Kecamatan Poso Pesisir tanggal 27 s/d 29 November 2001, di mana serangan milisi Muslim mendapat dukungan sejumlah kendaraan dan alat-alat berat milik dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Poso. Peristriwa ini yang kemudian mengundang tekanan internasional, yang akhirnya mendorong Menko Kesra Yusuf Kalla memprakarsai pertemuan di kota dingin, Malino, 19-20 Desember 2001.
Memang, pertemuan di kota dingin itu berhasil memaksakan semacam “gencatan senjata” di antara kedua komunitas yang bertikai. Namun pertemuan itu juga melanggengkan ‘sesat fikir’ dalam melihat akar permasalahan konflik itu. Sebab yang ditekankan dalam pertemuan itu, serta berbagai pertemuan pendahuluannya yang juga dimediasi oleh Jusuf Kalla dan pejabat-pejabat lainnya, hanyalah agama dari para aktor. Bukan faktor-faktor lain, seperti etnisitas dan kelas.
Padahal, akar konflik itu, seperti yang akan saya uraikan di bagian-bagian berikut, adalah upaya komunitas-komunitas pribumi Poso – khususnya suku-suku Lore, Pamona, dan Mori – untuk memperjuangkan kedaulatan mereka di kampung halaman mereka sendiri. Kedaulatan yang mereka rasa sudah terancam oleh dominasi para migran dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Terutama setelah pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi mempermudah arus migrasi dari Selatan ke Kabupaten Poso yang kaya dengan berbagai sumber daya alam.
Perlawanan komunitas-komunitas pribumi Poso sejak kerusuhan gelombang ketiga, juga lebih bercorak etnis ketimbang Kristen. Baik ritus-ritus yang dijalankan untuk menyiapkan penyerangan – seperti ritus dimandikan oleh orang-orang tua yang dipandang punya kekuatan magis, untuk mendapatkan kekebalan — sampai dengan pantangan menyembelih hewan piaraan di kampung, selama milisi pergi menyerang, bukan digali dari tradisi Kristen, tapi lebih banyak dari tradisi-tradisi Pamona pra-Kristen. Memang, ada kepercayaan yang dipegang teguh oleh milisi-milisi penduduk asli yang sejalan dengan ajaran Kristen, misalnya larangan memaki, mencuri, serta memperkosa perempuan komunitas lawan yang diserang.
Tapi jangan keliru, larangan-larangan itu dipegang teguh bukan untuk memperoleh keselamatan di sorga, melainkan untuk memperoleh kemenangan dalam perang. Makanya, Wens Tinagari, satu-satunya anggota milisi yang diketahui melakukan pemerkosaan dalam penyerangan ke kompleks pesantren Walisongo, dieksekusi oleh kawan-kawannya sendiri. Hukuman, yang tentu saja bertentangan dengan ajaran Kristen. Sementara semboyan yang ditanamkan di antara para anggota milisi adalah bahwa mereka berperang untuk merebut kembali tanah adat mereka dari para pendatang yang telah mencemarkan tanah adat mereka. Kelakuan para pendatang dianggap mengingkari Maklumat Raja Talasa Tua, raja Poso yang terakhir, ketika membagi-bagi Poso kepada para pendatang dari luar pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 1947.
Makanya, paradigma ‘konflik agama’ sudah harus diganti dengan paradigma ketergusuran komunitas-komunitas pribumi Kabupaten Poso. Makalah ini lebih menyoroti komunitas-komunitas pribumi yang beragama Kristen, sebab merekalah yang kini paling tergusur dari pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya.
Periode II: pasca Deklarasi Malino s/d penyerangan terhadap empat desa Kristen di Morowali dan Poso:
Sementara sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino mulai disosialisasikan, gangguan keamanan di Kabupaten Poso dan Morowali, yang telah dimekarkan dari kabupaten induknya, mulai berubah bentuk. Baku serang di antara kedua komunitas praktis sudah tidak terjadi, dan gangguan keamanan berubah bentuk menjadi teror dari ‘kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi’ terhadap rakyat di kedua kabupaten itu. Dari silih bergantinya sasaran teror tersebut, tampaknya teror itu bertujuan untuk memprovokasi konflik antar komunitas kembali. Namun kenyataannya, kedua komunitas tidak terprovokasi.
Ada tiga bentuk teror yang dialami penduduk di kedua kabupaten itu. Bentuk teror pertama yang paling sering terjadi adalah ancaman dan ledakan bom. Bentuk teror yang kedua yang sedikit lebih rendah frekuensinya adalah penembakan oleh penembak profesional yang tidak teridentifikasi jati dirinya (‘penembak misterius’). Sedangkan bentuk teror yang ketiga, yang lebih jarang terjadi adalah serangan kilat oleh perusuh terlatih bersenjata otomatis di saat fajar atau tengah malam, pada saat penduduk sedang terlelap.
Periode III: Medio Oktober 2003 sampai sekarang:
Spiral kekerasan tercetus kembali dengan serangan ‘pasukan terlatih bersenjata’ – meminjam istilah rekan saya, Arianto Sangaji – ke Desa Beteleme di Kabupaten Morowali, tanggal 10 Oktober 2003, yang disusul dengan serangan ke tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir, dua hari berikutnya.
Operasi keamanan gabungan TNI dan Polri yang segera dilansir setelah penyerangan beruntun di Morowali dan Poso itu mendapat sorotan media nasional dan internasional, mengungkapkan bahwa para aktor di lapangan kebanyakan adalah aktivis-aktivis Muslim yang berasal dari daerah Poso, Ampana, dan Morowali sendiri. Celakanya, penyidikan lebih jauh tentang siapa yang mengorganisir mereka, menemukan jalan buntu dengan terbunuhnya tokoh yang dianggap pemimpin penyerangan ke Beteleme, yakni Muhamadong alias Madong.
Akibat kecerobohan aparat keamanan gabungan itu, bukan hanya Madong yang tertembak mati, melainkan juga sejumlah aktivis Muslim lain yang berasal dari Poso, Ampana dan Poso Pesisir. Kecerobohan itu dampaknya bagaikan menyiram bensin ke api. Bagaikan mengelu-elukan para pejuang intifada di Palestina, penguburan aktivis-aktivis Muslim yang ditembak mati oleh aparat menjadi ajang mobiliasi semangat jihad baru, tidak hanya jihad melawan komunitas Kristen tapi juga jihad terhadap aparat Polri. Memang, pada saat arak-arakan keliling kota Poso mengantar jenazah Aswan, salah seorang di antara enam tersangka penyerang Desa Beteleme, beredar selebaran berisi lima butir imbauan berjihad. Begitu pula, setelah Hamid tertembak oleh Brimob di Poso Pesisir, jenazahnya juga diarak oleh massa Muslim sebelum dikuburkan di pekuburan Muslim di Kelurahan Lawanga di kota Poso (Kedaulatan Rakyat, 17 Nov. 2003; Manado Post, 17 Nov. 2003; Komentar, 17 & 22 Nov. 2003).
Dalam suasana panas beginilah, Bendahara Majelis Sinode GKST, Oranye Tadjodja (58), dibunuh setelah disiksa di bangunan bekas Hotel Kartika di tepi Jalan Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Kayamanya pada hari Sabtu siang, 15 November 2003. Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Poso itu dibunuh bersama Yohannes (“Butje”) Tadjodja, keponakan yang juga jadi sopirnya waktu itu, yang lehernya hampir putus ditebas. Nampaknya untuk mengalihkan jejak, kelompok pembunuhnya melarikan mobil Toyota Kijang DN 440 E milik almarhum bersama jenazah kedua korban ke Kecamatan Poso Pesisir dan meninggalkannya di lembah Sungai Puna. Dengan demikian, bisa timbul kesan bahwa tokoh Kristen itu dibunuh oleh massa Muslim di Poso Pesisir yang sedang marah akibat ditembaknya seorang warga mereka, Hamid alias Ami, oleh satuan Brimob yang datang menangkap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam penyerangan di Poso Pesisir tanggal 12 Oktober 2003 (RKP News, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Bernas & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).
Dugaan itu masuk akal, lantaran semangat baku balas dendam sedang menggelora kembali. Ribuan warga Muslim yang berdemonstrasi di depan Markas Polres Poso pada hari Minggu, 16 November, memprotes penembakan Hamid dan menuntut pembebasan dua orang kawannya, Irwan bin Rais dan Sukri. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada Deny Lingkuwa (22), seorang warga Desa Wawopada, Kabupaten Morowali yang baru saja lulus dari testing calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama Poso. Pemuda malang berambut cepak itu tewas dianiaya massa yang keliru menyangka dia intel polisi. Motor Yamaha Shogun yang korban kendarai hangus dibakar massa. Begitu pula sebuah motor sumbangan Menko Kesra Jusuf Kalla yang diparkir di depan Markas Kompi IV Pelopor Brimob Polda Sulteng di Kelurahan Mo-engko di pinggiran barat kota Poso (RKP News, 16 Nov. 2003; Radar Sulteng, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Komentar & Manado Post, 17 Nov. 2003; sumber-sumber lain).
Sementara itu, dua bentuk teror, yakni bom dan penembakan misterius, terus terjadi. Sebuah bom juga meletus di daerah Lembomawo ketika umat Kristen di sana sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, 25 Desember lalu. Untunglah tidak sampai ada korban. Tapi yang lebih menguntungkan lagi adalah bahwa gangguan-gangguan keamanan itu tidak sampai membakar kembali semangat baku serang di antara kedua komunitas agama, yang sesungguhnya mewakili masyarakat asli dan masyarakat pendatang, atau mewakili yang tersisih dan yang menjadi kelompok dominan di bidang politik, ekonomi dan budaya.
AKAR PERMASALAHAN:
(a). Faktor-faktor lokal:
a.1. Marjinalisasi terbalik:
Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso – di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan 1998-2000.
a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:
Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama, marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkan kelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang. Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi profesi dari petani ke pegawai (ambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawai gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.
Agama baru yang disebarkan oleh para misionaris itu, seperti di banyak tempat di Nusantara, juga mengakibatkan desakralisasi alam dan pelunturan hak ulayat. Ini pada mulanya lebih berlaku di tanah-tanah yang ditanami tanaman perdagangan, seperti cengkeh, sementara di daerah yang ditanami padi berbagai upacara yang berakar di agama suku, misalnya padungku, pesta syukur sesudah panen, masih berlaku. Tapi lama kelamaan, hak ulayat sudah mulai meluntur juga di daerah pertanian padi.
Transformasi sosial-ekonomi yang mula-mula berjalan perlahan kemudian dipacu akibat pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi, yang memicu arus migrasi besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Arus migran Bugis, Makassar, Mandar, Luwu, dan Toraja semakin memacu peralihan penguasaan tanah dari penduduk asli ke pendatang.
Permintaan tanah oleh pendatang kemudian bersinerji dengan penjualan tanah oleh penduduk asli untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan selesai dari pendidikan tertier, tanah dijual lagi untuk membiayai sogokan untuk menjadi pegawai negeri, yang di daerah Palopo dan Palu sudah naik dari Rp 15 juta s/d Rp 25 juta, untuk pos-pos yang tidak terlalu basah di bidang pendidikan. Bayangkan berapa lagi yang harus dibayar untuk menjadi pegawai dinas-dinas yang lebih basah, seperti PU, Dinas Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Sementara marjinalisasi ekonomi penduduk asli beragama Kristen berjalan, muncul juga marjinalisasi di bidang politik. Kemunculan tokoh-tokoh penduduk asli Kristen di bidang politik banyak terhambat oleh rivalitas di antara ketiga kelompok etno-linguistik itu (Pamona, Mori, dan Lore), dan tidak kalah hebatnya, di antara anak-anak suku Pamona sendiri.
Sementara itu, muncullah generasi muda beragama Islam yang juga sudah berpendidikan tertier, baik yang berasal dari masyarakat turunan Gorontalo dan Jawa di kota Poso, maupun dari suku-suku asli yang dominan Muslim, seperti Tojo dan Bungku. Mereka juga mulai menuntut lebih banyak posisi di bidang pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan mereka, mulai lebih banyak berkiprah di berbagai partai, ormas, dan organisasi lain yang dapat memberikan paspor ke pusat kekuasaan, seperti ICMI, Golkar, dan untuk sementara waktu, Partai Daulat Rakyat (PDR), yang dibentuk oleh para pendukung Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono. Kompetisi yang semakin tajam ini tampaknya kurang diantisipasi oleh generasi muda terpelajar yang beragama Kristen.
Mereka sudah jatuh, ditimpa tangga. Setelah mengalami marjinalisasi di bidang ekonomi dan politik itu, penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen mulai mengalami marjinalisasi di bidang budaya, terutama di tahun-tahun menjelang pecahnya konflik Poso. Ada beberapa faktor yang mendorong marjinalisasi itu, seperti sejumlah larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni larangan bagi orang Islam berjabat salam antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan suami isteri; larangan bagi orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada kerabat dan kenalan mereka yang beragama Kristen; dan larangan menyelenggarakan acara-acara Natalan bersama di kantor-kantor pemerintah.
Faktor-faktor lain adalah semakin dominannya peranan ICMI dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri, dominasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang puritan dan kurang simpatik terhadap budaya-budaya setempat; serta dominasi para pendatang dari Sulawesi Selatan sampai ke tingkat imam mesjid dan melalui para dai utusan Pesantren Hidayatullah, Kaltim, sampai ke desa-desa, khususnya di Kecamatan Tojo dan Poso Pesisir.
Marjinalisasi kultural terhadap penduduk asli yang beragama Kristen semakin memuncak setelah para mujahidin dari berbagai lasykar menguasai roda pemerintahan di kota Poso. Lasykar-lasykar penganut aliran Wahabi dari Arab Saudi memaksa semua perempuan mengenakan jilbab di luar rumah. Mereka juga melarang modero, tari pergaulan Poso, di tempat-tempat publik, melarang peredaran minuman beralkohol, termasuk saguer (nira pohon aren), sampai-sampai melarang penggunaan logat Poso yang dipengaruhi logat Manado di tempat-tempat umum.
a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:
Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998. Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal ditolerir oleh Raja Talasa Tua (Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal 11 Mei 1947, jam 10 pagi:
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Hai kamu orang Arab
Hai kamu orang Tionghoa
Hai kamu orang Jawa
Hai kamu orang Manado
Hai kamu orang Gorontalo
Hai kamu orang Parigi
Hai kamu orang Kaili
Hai kamu orang Tojo
Hai kamu orang Ampana
Hai kamu orang Bungku
Hai kamu orang Bugis – orang Wotu
Hai kamu orang Makassar
Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah
(Damanik 2003: 41).
Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas atas lama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966 dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi. Kelas menengah lama terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.
Sebelum munculnya rezim Orde Baru, buruh pelabuhan terhimpun dalam tiga organisasi. Pertama, Serikat Buruh Pengusahaan Pelabuhan (SBPP) yang bernaung di bawah SOBSI, yang pada gilirannya bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Kedua, organisasi buruh yang bernaung di bawah PNI, dan ketiga, organisasi buruh yang bernaung di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Akibat Surat Perintah 11 Maret 1966, SBPP dibubarkan, dan para anggotanya dikenakan wajib lapor setiap hari Senin di kantor Kodim 1307 Poso. Selanjutnya, setelah gerakan organisasi-organisasi massa binaan Angkatan Darat melanjutkan agitasinya untuk menggulingkan pemerintah Soekarno yang berbasis di PNI, organisasi buruh berideologi nasionalis pun dibubarkan. Tinggallah organisasi buruh pelabuhan di bawah PSII, yang dipimpin oleh Yahya Mangun, seorang migran asal Gorontalo yang bermukim di Kelurahan Lawanga. Organisasi itu kemudian memegang hegemoni kekuasaan dalam pengorganisasian buruh di kota Poso, dan menjadi tulang punggung Muhammadiyah cabang Poso serta organisasi-organisasi Muslim militan yang muncul ke permukaan sesudah gelombang pertama kerusuhan Poso.
Antara bulan Maret-April 1966, meletuslah peristiwa pertama yang mengarah pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Bupati Bartolomeus Lallung (B.L.) Sallata (1962-1967). Alasannya, Bupati yang berasal dari PNI itu merupakan unsur Orde Lama, bukan orang asli Poso (ia kelahiran Desa Batualla, Makale, Toraja), dan beragama Kristen. Untuk itu sang Dandim berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati sendiri mendapat dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.
Di luar forum Panca Tunggal, kampanye penggulingan Bupati Sallata mendapat dukungan dari Yahya Mangun, tokoh buruh PSII, dan seorang tokoh Muslim, Ali Adam, Direktur SGA Negeri Poso. Tetapi usaha penggulingan sang bupati secara legal susah, sebab DPRD-GR Kabupaten Poso waktu itu didominasi oleh PNI, dan diketuai oleh seorang politikus asal Pamona yang beragama Kristen, J. Santoyu. Makanya, karena sudah tidak sabar, Dandim mengerahkan pasukannya untuk mengepung kantor DPRD-GR Poso, untuk memaksa para wakil rakyat mencabut dukungan mereka pada Sallata. Sebelumnya, kantor dan rumah Bupati sudah dikepung juga oleh personil militer Kodim Poso.
Usaha kudeta itu gagal, karena anggota BPH Bidang Ekonomi yang juga seorang kader PNI, H. Usman Sondeng, berhasil lolos dari kepungan militer, dan melaporkan tindakan sang Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Sutikno Slamet serta Raden Bey dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres, dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing. Sementara itu, para anggota Panca Tunggal diganti semua, kecuali sang Bupati, yang diberi kesempatan menyelesaikan masa jabatannya sampai tahun 1968 tanpa halangan. Begitu tutur Usman Sondeng yang kini anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, kepada penulis di Palu, akhir Desember lalu.
Sesungguhnya, menurut Sondeng, motif utama usaha perebutan kekuasaan militer yang beraliansi dengan kelompok Muslim ekstrim di kota Poso adalah perebutan hegemoni perdagangan kopra. Waktu itu, Bupati Poso secara ex officio menjabat sebagai ketua Pusat Koperasi Kopra (PKK), yang berhak membagi-bagi jatah ekspor kopra kepada berbagai organisasi ekonomi dan politik di Kabupaten Poso. Sang Dandim tidak puas dengan jatah ekspor kopra yang diberikan kepada Kodim Poso, dan ingin mendapatkan jatah yang lebih besar. Maklumlah, kopra merupakan komoditi yang sangat menguntungkan waktu itu. Terbukti bahwa kegiatan pemerintahan Kabupaten Poso hampir sepenuhnya dibiayai dari hasil ekspor kopra.[1]
Sementara itu, proses marjinalisasi kelas bawah kota Poso terus berlangsung. Anak-anak buruh pelabuhan yang orangtuanya terlibat dalam ormas buruh yang berafiliasi ke SOBSI, jadi korban kebijakan ‘litsus’ (penelitian khusus bersih lingkungan) di masa kekuasaan Menko Polkam Admiral Sudomo. Walaupun mereka punya ijazah SLTA atau Sarjana, mereka tidak dapat melamar pekerjaan di lingkungan pemerintahan. Banyak di antara mereka kemudian berpaling ke laut, menjadi nelayan.
Akhirnya, kelas bawah kota Poso itu sudah jatuh ditimpa tangga pula. Pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi semakin mempersempit lapangan kerja mereka. Kalau dulu setiap hari ada kapal yang berlabuh dan membongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan Poso, setelah jalan lintas Sulawesi itu terbangun, sekarang praktis hanya ada sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan itu setiap bulan. Sementara itu, bandara Kasiguncu dekat kota Poso sudah lebih dulu mati, setelah penerbangan pesawat perintis Merpati dan MAF berhenti menghubungkan kota-kota Tentena dan Poso dengan Lembah-Lembah Pegunungan Tokolekaju dan kota Palu (lihat Aditjondro 2003: xxi-xxii).
Proses marjinalisasi kelas bawah itu, dibarengi dengan proses radikalisasi komunitas Muslim di kota Poso. Migrasi orang Gorontalo dari Utara dan orang-orang Bugis, Makassar, Luwu dan Mandar dari Selatan semakin memperkuat posisi Muhammadiyah di kota Poso. Salah satu kiprah organisasi massa Islam itu adalah pesantren Walisongo di Km 9 sebelah selatan kota Poso, yang didirikan oleh Ali Adam, tokoh Muslim Poso yang pernah berkolaborasi dengan Dandim Poso dalam kudeta gagal tahun 1966.
Pertumbuhan kelompok radikal Muslim di antara para migran asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan agak tertekan ke bawah permukaan selama masa pemerintahan bupati-bupati Poso yang berlatarbelakang militer, yakni Kol. RPMH Koeswandi (1973-1984) dan Kol. Soegijono (1984-1988). Lebih-lebih di bawah Koeswandi, perwira TNI/AD asal Madura, yang beragama Kristen Protestan, dan aktif berusaha menumbuhkan semangat pluralisme di antara komunitas-komunitas agama di kota dan kabupaten Poso. Hal ini tidak disukai oleh tokoh-tokoh Muslim yang ingin memperjuangkan hegemoni politik Islam di kota dan kabupaten Poso.
Mereka baru mendapat angin di masa pemerintahan Bupati Arief Patanga, yang juga mengawali konflik antar agama dan suku di Poso. Sebelum memangku jabatan Bupati pun, Arief Patanga sudah terlibat dalam usaha mengadu domba kelompok-kelompok etnis di Kabupaten Poso lama. Tahun 1983, ia dikonsultasi oleh alm. Holy Abdul Karim, seorang pejabat asal Una-una (waktu itu masih termasuk Kabupaten Poso), yang menulis surat tentang kemampuan beberapa kelompok etno-linguistik (suku) di kabupaten itu untuk menjadi Bupati Poso.
Dalam surat setebal 3-4 halaman yang dimaksudkan sebagai masukan untuk Bupati Koeswandi dalam rangka suksesi jabatannya, disebutkan bahwa hanya orang Tojo yang dapat dipercayai memangku jabatan Bupati di Poso. Orang Pamona, menurut penulis surat itu, hanya punya kepedulian utama untuk membangun gereja, sementara orang Bungku terlalu malas. Munculnya surat yang kemudian dikenal sebagai “surat SARA” mengundang kemarahan tokoh-tokoh Pamona di kota Poso. Masalah itu akhirnya diselesaikan secara adat walaupun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria (Tengko, t.t.; sumber-sumber lain).
Surat Holy Abdul Karim nyaris berbuntut perkelahian antara Holy dengan seorang mahasiswa suku Pamona, yang di kemudian hari memimpin serangan balasan orang Pamona ke kota Poso. Adven Lindo (A.L. Lateka), yang waktu itu masih menuntut ilmu di Makassar, datang menemui Holy di ruang kerjanya, a.l. karena namanya ikut disebut dalam surat itu. Lindo hampir saja memukul Holy, tapi masih dapat menahan diri dan hanya memukul meja kerja dan menendang kaki sang birokrat asal Una-una. Begitu tutur seorang narasumber, yang mengenal almarhum A.L.Lateka sejak 1964.
Akibat munculnya surat itu, suksesi Bupati Poso menampilkan seorang tentara lagi, yakni Kol. Soegijono (1984-1988), disusul oleh seorang pejabat bupati asal Toraja, J.W. Sarapang (1988-1989), sebelum Arief Patanga berhasil mengorbitkan diri menjadi Bupati, tahun 1990. Di saat itulah iklim politik nasional selama sewindu terakhir kepresidenan Soeharto sudah menjadi semakin sektarian, yang direspons dengan lihai oleh Patanga sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Di bawah ketiak Patanga, kelompok Muslim yang menolak pendekatan kultural yang lebih pluralis sangat mendapat angin. Secara finansial mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso yang dilimpahkan kepada mereka sebagai kroni bisnis keluarga Patanga.
Menjelang gelombang pertama kerusuhan di Poso mereka mengorganisir diri menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang diketuai oleh Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso, dengan Sekretaris, Hasan Lasiata. Cikal bakal organisasi itu adalah pertemuan rutin yang sering diadakan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati, di rumah dinas bupati, bersama delapan orang tokoh Muslim garis keras di Poso. Karena jumlahnya sembilan, kelompok ini dikenal dengan sebutan “Wali Songo” (sembilan wali).
a.2. Melebarnya jurang kaya-miskin yang tumpang-tindih dengan komunitas agama dan etnis:
Sesungguhnya, komunitas asli Poso yang mayoritas Kristen juga punya andil dalam mempertajam hubungan antar komunitas di kota Poso. Sejumlah pejabat yang beragama Kristen, yang mulai direkrut oleh Bupati Koeswandi, merintis praktek korupsi dana-dana publik di kabupaten itu. Sebagai contoh dapat disebutkan peranan J. Santoyu, bekas Ketua DPRD Kabupaten Poso di zaman Bupati Salata, yang lama menjabat sebagai Kepala Dinas P&K di zaman Bupati Koeswandi. Atau J. Kogege, Ketua Bappeda Kabupaten Poso di bawah tiga orang Bupati, yakni Koeswandi, Soegiyono, dan Arief Patanga di masa jabatannya yang pertama (Aditjondro 2003: xxii-xxiii).
Di masa jabatan Koeswandi, hasil korupsi itu belum dipamerkan dalam bentuk rumah-rumah megah dan mewah di Kelurahan Lombogia, sebab Koeswandi sendiri dikenal sebagai bupati yang bersih. Tapi selesai masa jabatan Koeswandi, rumah-rumah dan mobil-mobil mewah – tentu saja, untuk ukuran kota Poso – mulai bermunculan di Lombogia, yang tentu saja menjadi duri pencocok mata penduduk Lawanga, kelurahan miskin tetangganya. Sedangkan Kogege lebih lihai menginvestasikan kekayaan hasil korupsinya dalam sebuah hotel, Alamanda, di jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo.
a.3. Oposisi rakyat + PDI versus demo preman pro-rezim:
Di masa jabatan Arief Patanga, arena politik di Poso ditandai dengan meningkatnya peranan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) setempat sebagai partai oposisi yang mendukung perlawanan rakyat di basis-basis ekonomi yang dirambah oleh proyek-proyek pembangunan yang direstui oleh pemerintah Kabupaten Poso, sejak pertengahan 1990-an. Meningkatnya gerakan oposisi itu direspons oleh Arief Patanga dengan memobilisasi preman-preman untuk berdemonstrasi mendukung rezimnya dan menentang opoisi PDI. Kebetulan, pendukung PDI kebanyakan berasal dari kelompok etnis Minahasa dan suku-suku asli yang mayoritas beragama Kristen, yakni Pamona dan Mori. Sedangkan preman-preman yang dikerahkan untuk menghadapi oposisi rakyat setempat, kebanyakan berasal dari anakbuah kroni-kroni Bupati yang berasal dari suku Bugis dan Makassar.
a.4. Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga:
Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga, Bupati Poso dari tahun 1989 s/d 1999, sesungguhnya merupakan faktor yang paling dominan di balik meletusnya kerusuhan Poso gelombang pertama (Desember 1998) dan kedua (April 2000). Seperti yang telah disinggung di atas, korupsi telah sangat merasuk dalam pemerintahan daerah di Kabupaten Poso, dirintis oleh pejabat-pejabat asli yang beragama Kristen. Tapi di bawah Arief Patanga, korupsi itu mencapai puncaknya. Mengikuti jejak Soeharto di Jakarta dan Gubernur Azis Lamadjido di Palu, Patanga juga menerapkan nepotisme dalam birokrasi Kabupaten Poso. Isterinya, Ny. Rahmah Patanga-Malewa diangkatnya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan seorang adiknya, Agfar Patanga, diangkatnya menjadi Kepala Bagian Pembangunan. Dibantu oleh dua orang kunci di birokrasi Poso, banyak proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso – yang waktu itu masih mencakup Kabupaten Morowali sekarang – jatuh ke tangan pemborong-pemborong yang masih termasuk marga Patanga atau Malewa (Aditjondro 2003: xxviii-xxix).
Untuk menutupi jaringan korupsinya, lapis kedua pemborongan proyek-proyek PU dibagi-bagikan oleh sang adik, Agfar Patanga, kepada kroni-kroni yang dapat diajak berlindung di balik selubung ICMI Poso yang diketuai oleh sang bupati sendiri. Kroni-kroni itu, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan belum satu generasi bertempat tinggal di Poso, kemudian juga kecipratan dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang lebih banyak dipakai untuk kampanye kepresidenan Adi Sasono, Menteri Koperasi & UKM di bawah Presiden Habibie, dengan menggunakan kendaraan Partai Daulat Rakyat (PDR).
Jejaring korupsi (cabal) Arief Patanga juga meliputi segelintir anggota DPRD Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian ikut memicu kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua. Ikut menggenapi jejaring korupsi itu adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa, Steven Lianto, dan seorang pengusaha keturunan Arab yang sudah bermukim di Jakarta, Hasan Nazer, yang memasok komponen senjata SS1 ke PT Pindad, pabrik senjata milik Angkatan Darat. Kebetulan ibu Hasan juga berasal dari marga Malewa, sama seperti marga isteri Arief Patanga (Aditjondro 2003: xxix-xxxii; wawancara dengan Hasan Nazer di Jakarta; sumber-sumber lain).
Nah, ketika tiba giliran Patanga untuk mengorbitkan calon pengganti Sekwilda dan Bupati, ia selalu mengajukan calon-calon yang beragama Islam. Ini bertentangan dengan apa yang sudah jadi konsensus tidak tertulis di Kabupaten Poso, yakni bahwa untuk menghormati keragaman agama di daerah itu, jabatan bupati selalu dirotasi antara tokoh Kristen dan Islam. Apalagi Sekwilda Kabupaten Poso, Yahya Patiro, seorang birokrat beragama Kristen dan asli Poso, sudah didrop oleh Gubernur Azis Lamadjido ketika menyetujui pengangkatan Arief Patanga sebagai bupati, agar dipersiapkan untuk menjadi bupati Poso berikutnya.
Dalam situasi ketegangan politik itulah meletus kerusuhan pertama antara tanggal 24 s/d 28 Desember 1998. Selama kerusuhan itu beredar selebaran gelap yang menuduh sejumlah tokoh Kristen berusaha melakukan kudeta terhadap Bupati Arief Patanga. Setelah diselidiki oleh Laboratorium Forensik Polri di Makassar, ternyata selebaran itu ditulis tangan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati.
Selebaran itu adalah hasil pertemuan kelompok Agfar Patanga dan sahabat-sahabatnya, yang berapat di rumah jabatan Bupati Patanga pada tanggal 22 Desember 1998. Hadir dalam pertemuan itu Agfar Patanga sendiri serta sejumlah tokoh Muslim asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan, yakni Adnan Arsal, Hasan Lasiata, Nani Lamusu, Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Atmajaya Marjun, dan Mukhtar Lapangasa. Kelompok ini kemudian mengformalkan dirinya menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang kemudian berganti nama menjadi Forum Pembela Umat Islam (FPUI) yang dipimpin oleh Adnan Arsal sebagai ketua dan Hasan Lasiata sebagai sekretaris. Tanggal 24 Desember 1998, selebaran itu sudah siap untuk diedarkan. Tinggal menunggu momen politik yang tepat, yang diciptakan dengan memanipulasi perkelahian yang lumrah di antara dua orang pemuda yang kebetulan berbeda agama, menjadi peristiwa pelecehan umat Islam yang dipicu oleh minuman keras.
Gara-gara selebarannya, Agfar Patanga diperiksa oleh polisi, di tengah-tengah iklim politik di kota Poso yang makin memanas akibat intimidasi kelompok pendukungnya yang mengancam akan membuat kerusuhan lagi apabila Agfar tidak dibebaskan. Keadaan tidak menentu itu berjalan terus sepanjang tahun 1999, selama jabatan Bupati untuk sementara diisi oleh seorang tentara, Haryono, yang sebelumnya adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan juga eks Danrem 132/Tadulako.
Pemilihan Bupati yang definitif baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1999, di mana Bupati Poso sekarang, Abdul Muin Pusadan, aktivis Golkar yang sebelumnya PR III Universitas Tadulako, ‘terpilih’ dengan suara terbanyak tapi juga dengan sogokan tertinggi kepada para anggota DPRD Kabupaten Poso, yakni Rp 20 juta seorang. Orang ini ternyata juga sudah membuat deal dengan bupati sebelumnya, sebab ia tetap mengikutsertakan Agfar Patanga dalam jajaran birokrasi Pemda Poso sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Poso. Baru sesudah Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Agfar pada tanggal 20 November 2000, Bupati Muin Pusadan membebastugaskan Agfar Patanga dari jabatannya. Tapi demi perimbangan, rupanya, seorang pejabat yang beragama Kristen juga dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Kecamatan Lage, tanpa alasan yang jelas (Damanik 2003: 12-21; sumber-sumber lain).
Celakanya, di bawah kepemimpinan Muin Pusadan, kerusuhan Poso gelombang kedua meletus pada tanggal 17-21 April 2000. Kerusuhan ini meletus pada saat proses pengadilan terhadap Agfar Patanga masih sedang berjalan, dan pada saat proses pemeriksaan terhadap para manipulator dana KUT sedang dijalankan oleh Kapolres Poso, Letkol (Pol) Deddy Woeryantono. Meninggalnya tiga orang demonstran akibat tembakan peluru tajam Brimob yang dikerahkan untuk mencegah massa membakar gereja GKST terbesar kedua di kota Poso kemudian digunakan sebagai alat propaganda untuk menuntut pencopotan Kapolres yang tegas itu, selain menuntut penarikan Brimob dari kota Poso. Walhasil, Deddy Woerjantono ditarik ke Jakarta, Agfar Patanga sementara itu sudah dikenakan tahanan luar, dan pemeriksaan manipulasi dana KUT terbengkalai (Tengko t.t.; Aditjondro 2003: xxxiv-xxxv).
Patut juga dicatat, bahwa seperti kerusuhan gelombang pertama, kerusuhan gelombang kedua ini juga tidak terlepas dari persiapan yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam FSPUI. Sebab pada hari Jumat, 14 April 2000, sesudah salat Jumat, diadakan pertemuan di Mesjid Agung Baiturahman Poso yang dipimpin langsung oleh Adnan Arsal dan Hasan Lasiata. Hadir juga dalam pertemuan itu Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Kasmad Lamuka, Mukhtar Lapangasa, Yusup Dumo, Ahmad Laparigi, dan sejumlah anggota RISMA Baiturahman.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk membuat kerusuhan guna menuntut pembebasan Agfar Patanga dari tuduhan, pengangkatan Damsyik Ladjalani sebagai Sekretaris Kabupaten Poso, serta pencopotan Yahya Patiro dari jabatannya sebagai Asisten IV Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu menurut wawancara Syafrudin Lukman dengan suratkabar Morowali Pos, tanggal 25 April 2000 (Damanik 2003: 25-29).
Sejak saat itulah, saling menyerang dan saling membakar rumah ibadah mulai semakin gencar di antara kedua komunitas. Selama bulan Mei 2000, kompleks Gereja Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko dibakar oleh massa Muslim, dan sebaliknya kompleks pesantren Walisongo di Desa Sintuwulemba, sembilan kilometer sebelah selatan kota Poso dibakar oleh massa Kristen.
Sekarang, ke mana larinya mantan Bupati Poso yang adik dan para kroninya ikut mencetuskan kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua? Juga, berapa besar dana publik – khususnya kekayaan rakyat Poso – yang telah dibawanya hijrah ke luar Poso? Ternyata, selesai masa jabatannya, Arief Patanga membeli tanah di kompleks Pepabri di daerah Gedong Kuning, Yogyakarta. Maklumlah, ia cukup mengenal Yogya dari masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di sana. Setelah merubuhkan rumah tua di tanah itu, dibangunnya rumah baru senilai Rp 500 juta, dan memboyong isteri dan empat dari lima orang anaknya ke sana. Di sana ia membangun empat tempat pondokan mahasiswa. Salah satunya, yang terbesar, mungkin, punya 40 kamar di daerah Condong Catur senilai Rp 300 juta. Selain usaha bersama buat keluarga Patanga di Yogya itu, masing-masing anak diberinya aset-aset untuk berbisnis.
Dewi, anak perempuannya yang tertua, dibelikannya butik pakaian Muslim di Jalan Sultan Agung di daerah Pakualaman. Setelah menikah, dibelikannya Dewi rumah di perumahan Green House. Total nilai butik dan rumah Dewi sekitar Rp 400 juta. Belakangan ini, barangkali untuk mengurangi sorotan masyarakat Poso di Yogya, Dewi dan suaminya telah pindah ke Palu, tinggal di rumah keluarga Patanga di Talise, di mana suami Dewi membuka bisnis telepon seluler.
Taufik dan Hidayat, kedua anak kembar Patanga, juga dibelikannya aset berbisnis. Taufik dibelikannya ruko di Jalan Taman Siswa, juga di daerah Pakualaman, di mana ia membuka penyewaan player dan CD, laundry dan wartel. Nilai totalnya sekitar Rp 200 juta. Hidayat dibelikannya ruko di daerah Kali Mambu seharga Rp 150 juta. Gafur, anak bungsu Patanga, telah mendirikan sebuah production house, Orange Digital Video, di Jalan Timoho No. 32, Yogyakarta. Rumah produksi film-film pendek untuk disiarkan di televisi, dan telah mendapatkan order kecil-kecilan.
Seluruh keluarga Patanga di Yogya dibelikannya empat buah mobil, yakni sebuah mobil Toyota Starlet 1999 senilai Rp 120 juta, sebuah mobil Toyota Kijang 1998 senilai Rp 80 juta, sebuah Toyota Corolla 2000 senilai Rp 140 juta, dan sebuah Mazda Van Trend 1996 senilai Rp 60 juta. Sebelumnya, Patanga sudah memperoleh hadiah rumah kayu yang lumayan mewah di Jalan Yos Sudarso No. 16 senilai Rp 100 juta, di kawasan Pantai Talise, Palu, dari seorang kontraktor di Poso. Rumah itu kini dihuni oleh putra sulung Patanga, Fahmi, satu-satunya anaknya yang menjadi pegawai negeri dan bekerja di kantor Gubernur Sulteng. Selain untuk kesejahteraan di dunia, Patanga tidak lupa memikirkan kesejahteraan keluarga besarnya di akhirat. Antara tahun 1999-2000, ia mensponsori sepuluh orang anggota marga isterinya (Malewa) dan 15 orang anggota marganya sendiri (Patanga) untuk naik haji (Aditjondro 2004a).
Belakangan ini, mungkin karena sudah merasa disoroti oleh masyarakat Poso di Yogya, Patanga mulai mengalihkan aset-asetnya ke luar Yogya. Bersama bekas Gubernur Sulteng, Banjela Paliuju, Patanga menanam modal dalam sebuah industri mebel kayu jati di Jepara. Dewi menjual butiknya di Yogya, dan bersama suaminya pindah `ke Palu, di mana suaminya membuka bisnis ponsel di rumah milik keluarga Patanga di Talise.
Semua yang telah dibeberkan di atas adalah kekayaan keluarga besar Arief Patanga yang tampak, yang nilainya mendekati Rp 2 milyar. Berapa lagi kekayaan Arief Patanga yang tidak tampak, alias yang tersembunyi diam-diam di rekening-rekening banknya? Sebab tidak mungkin seseorang membeli sekian banyak rumah dan mobil mewah, kalau tidak ada dana yang minimal sama banyaknya di bank untuk biaya pemeliharaan aset-aset yang tampak itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Arief Patanga telah meninggalkan Poso, tidak hanya dengan kerusuhan, tapi juga dengan deposito beberapa milyar rupiah di bank.
a.5. Warlordism Ambo Dae di Morowali:
Tana Mori, yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kabupaten Morowali, pada awalnya tidak tersentuh oleh kerusuhan di kota Poso, walaupun banyak orang Mori dari kota Poso mengungsi ke sana. Baru di bulang Agustus 2002, Morowali mulai ikut tersentuh kerusuhan itu, dengan penyerangan ke desa-desa Peleru dan Mayumba, tanggal 13 dan 15 Agustus.
Agak berbeda dengan konteks di Poso, gejolak sosial di Morowali, khususnya di Tana Mori, sangat dipengaruhi oleh figur seorang warlord di Kecamatan Mori Atas bernama Ambo Dae. Tokoh asal Sulawesi Selatan ini pada awalnya adalah anak buah pemimpin DI/TII, Kahar Muzakkar, yang hijrah ke Sulawesi Tengah untuk melarikan diri dari pengejaran TNI. Bersama anak buahnya ia menetap di Desa Peleru Bugis, waktu Desa Peleru Bugis dan Desa Peleru Pamona belum dilebur oleh pemerintah.
Selama puluhan tahun menetap di Kecamatan Mori Atas, Ambo Dae berhasil membangun kerajaan bisnisnya, yang pada awalnya bermula dari penangkapan dan penjinakan sapi-sapi liar yang banyak berkeliaran di padang rumput Mori Atas. Dari situ bisnisnya melebar ke perkebunan coklat dan penyewaan mobil truk, dengan mempekerjakan orang-orang Bugis. Rumah-rumah mewahnya tersebar di Desa-Desa Tomata dan Taliwan. Ia beristeri tiga orang, Bugis dan Mori, dan karena telah naik haji, status sosialnya semakin meningkat di kalangan migran Bugis di Tana Mori.
Setelah Desa Peleru Bugis dilebur dengan Desa Peleru Pamona, masyarakat majemuk yang terdiri dari kelompok etnis Bugis (Muslim) serta kelompok etnis Pamona dan Mori (Kristen) semuanya berada di bawah pengaruh Ambo Dae dan klannya. Soalnya, Kepala Desa Peleru, seorang Pamona yang beragama Kristen, dijadikan kaki tangannya dalam menjarah hasil hutan secara illegal. Pelanggaran hukum itu mendapat beking dari Babinsa di Peleru. Pengolahan kayu hasil curian itu dilakukan di bukit Korontouw, yang menjadi basis perusuh waktu penyerangan ke Beteleme tanggal 10 Oktober 2003.
Klan Ambo Dae tidak cuma punya pengaruh di dataran Mori (Morowali), tapi juga di kota Poso. Beberapa orang kerabatnya punya posisi yang cukup berpengaruh di komunitas Muslim di sana, selama kerusuhan-kerusuhan yang lalu. Mereka itu adalah seorang kemanakan Ambo Dae bernama dokter gigi Fatimah, yang akrab dipanggil dokter Timang, dulu Kepala Puskesmas Tentena dan sejak 2001 dipindah menjadi Kepala Puskesmas di Kelurahan Lawanga; Syamsudin Gomo yang tinggal di Kelurahan Bonesompe; dan Rapriani Ndobe, Kepala Bagian Keperawatan RSU Poso.
Kembali ke jaringan Ambo Dae di Morowali. Bisnis kriminal klan Ambo Dae mulai menjadi persoalan, ketika kaki tangan sang raja ternak pergi mencuri sapi milik masyarakat Desa Kamba di Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Masyarakat desa itu termasuk anak suku Onda’e, yang masih tebal budaya perangnya, mula-mula hanya menggerutu, karena tidak berani melawan Ambo Dae dan anak buahnya. Baru setelah orang Onda’e memelopori serangan balasan ke kota Poso, masyarakat Kamba pun mulai melawan. Sapi-sapi mereka yang dulu dicuri oleh anak buah Ambo Da’e mereka rampas kembali, dengan bantuan milisi Onda’e. Dalam keadaan terdesak, Ambo Dae melarikan diri untuk menyusun kekuatan di Kolonedale.
Bekas gerilyawan DI/TII yang merasa terhina itu, kemudian melakukan aksi balasan. Pasukannya dipusatkan di bukit Korontou, tempat salah satu rumah dan pusat penggergajian kayu Ambo Dae. Dari Korontou pasukan yang dipimpin anak sulung Ambo Dae, Abidin, menyerang dan membakar rumah-rumah masyarakat Kristen di Desa Peleru dan Mayumba di Kecamatan Mori Atas, di hari Selasa dan Kamis, 13 dan 15 Agustus 2002. Serangan yang salah alamat, sebab konflik yang sesungguhnya adalah antara orang Kamba dan anakbuah Ambo Dae.
Dalam serangan ke Peleru dan Mayumba, ada indikasi bahwa dokter Timang membantu penyaluran amunisi dari kota Poso ke Morowali. Menjelang penyerangan ke Peleru dan Mayumba di bulan Agustus 2002, seorang narasumber di Tentena mengalami kejadian yang dapat dijadikan indikasi penyaluran amunisi untuk serangan-serangan itu. Pada hari Jumat, 9 Agustus 2002, narasumber ini naik bus Tomohon Indah dari Makassar ke Poso, yang waktu itu hanya berisi sembilan orang penumpang.
Salah seorang penumpang membawa sekitar 20 peti, memenuhi lorong di antara penumpang. Masing-masing peti sangat berat, sehingga harus diangkat dengan susah payah oleh empat orang laki-laki dewasa ke atas bus tersebut. Menurut penumpang bus yang misterius itu, barang-barang bawaannya adalah kiriman untuk RSU Poso, yang akan diserahkannya ke dokter Timang. Tiga dan lima hari kemudian, Desa-Desa Peleru dan Mayumba diserang. Empat orang meninggal dunia di Mayumba. Dua regu aparat keamanan yang melakukan penyisiran di desa itu menemukan dua butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm. Begitu menurut narasumber lain di Palu.
Sebagai reaksi atas penghancuran rumah-rumah masyarakat Kristen di Peleru dan Mayumba, milisi Onda’e yang sedang mengikuti padungku (pesta syukuran panen) di Kamba menyerang perkampungan orang Bugis dari Tiwa’a sampai Ensa di Kecamatan Mori Atas, termasuk di Desa Tomata, ibukota kecamatan. Berpakaian hitam-hitam, milisi Onda’e itu menghancurkan dan membakar rumah-rumah orang Bugis dan mengusir semua orang Bugis yang mereka temukan.
Setelah kejadian itu, untuk menghindarkan kemungkinan balas dendam kelompok Kristen barangkali, Timang menyingkir ke rumah pamannya, Syamsuddin Gomo, di Taripa. Ibukota Kecamatan Pamona Timur itu, penduduknya kebanyakan termasuk anak suku Onda’e, yang ikut melakukan pembalasan dendam atas penyerangan desa-desa Peleru dan Mayumba. Setelah rumah Gomo dibakar oleh massa Onda’e, Timang lari lagi ke Kolonedale ke rumah kerabatnya yang lain, Haji Majid. Dari sana ia terus lari ke Makassar dengan menumpang kapal Tilongkabila.
Sedangkan Syamsuddin Gomo, tetap bertahan di Kolonedale sebagai manajer CV Tunggal Utama (Fakta, Sept. 2003: 18). Perusahaan kontraktor itu bergerak dalam pembangunan jalan dan bangunan serta pengadaan barang-barang dinas di Kolonedale, sementara di Poso bergerak dalam jual-beli beras.
Sementara itu, Ambo Dae semakin sakit hati dan kembali menyusun kekuatan di Kolonedale. Aparat keamanan yang sudah mengetahui lokasi persembunyiannya tidak berani – atau tidak mau – menangkap Ambo Dae untuk memproses serangan anakbuahnya ke Peleru dan Mayumba, yang melahirkan serangan balasan itu. Pjs. Bupati Morowali, Tato Masituju malah mencoba merangkul pemuka masyarakat Bugis itu dengan memberinya kesempatan terlibat dalam proyek-proyek Kabupaten, dengan jaminan tidak melakukan kerusuhan di Peleru.
Berbekal proyek-proyek itu, Ambo Dae kemudian menikahi seorang gadis Mori yang belum genap 20 tahun usianya, sebagai isteri keempatnya. Sebelumnya ia sudah memiliki tiga orang isteri dari suku Bugis dan Mori.
Belum jelas apakah Ambo Dae atau anak buahnya ikut terlibat menyiapkan atau membiayai serangan perusuh di Beteleme, 10 Oktober lalu. Yang jelas, ia sekarang sudah masuk D.P.O. Polda Sulteng, mungkin karena sebagian perusuh itu melarikan diri ke Korontou. Juga, ada informasi bahwa awal November lalu segerombolan orang di bawah pimpinan Abidin masih bertahan dan sedang siap siaga di Korontou.
(b). Kepentingan-kepentingan nasional:
b.1. Pemutihan korupsi Adi Sasono dan jaringan PDRnya:
Ketika menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di masa kepresidenan B.J. Habibie, anak buah Adi Sasono dari Partai Daulat Rakyat (PDR) memanipulasi trilyunan rupiah dari program JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan KUT (Kredit Usaha Tani) untuk mendukung kampanye kepresidenan sang Menteri. Dari dana KUT sendiri antara Rp 8,3 dan 8,4 trilyun tidak sampai ke tangan petani. Hasil audit BPKP menunjukkan bahwa penyaluran KUT sepanjang tahun 1998-199 hanya 39,74% yang berhasil.
Di Kabupaten Poso dan Morowali, antara tahun 1998-1999, ada Rp 5,7 milyar yang ditunggak oleh empat lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Poso, yang sebagian besar dipimpin oleh pengurus PDR Wilayah Sulawesi Tengah dan Cabang Poso. Ketika Kapolres Poso waktu itu bermaksud menahan tokoh-tokoh PDR itu untuk mengusut korupsi dana KUT itu, mereka terjun memprovokasi massa pemuda di kota Poso, sehingga meletuslah kerusuhan Poso gelombang kedua di bulan April 2000 (Aditjondro 2003: xxix-xxxv; Aditjondro 2004a).
b.2. ICMI-nisasi birokrasi pemerintahan daerah oleh rezim Soeharto dan Habibie:
Seperti yang telah disinggung di depan, ketika Arief Patanga berusaha mendapat restu Gubernur Sulawesi Tengah, Azis Lamadjido, untuk menjadi Bupati Poso, restu itu diberikan dengan catatan bahwa Patanga harus menyiapkan calon penggantinya dari komunitas Kristen. Untuk itu, Gubernur Lamadjido mendrop seorang birokrat asli Poso yang beragama Kristen, Yahya Patiro, sebagai Sekwilda di Poso. Begitu dijelaskan oleh Usman Sondeng, anggota DPRD Provinsi Sulteng asal Bungku (kini masuk Kabupaten Morowali), yang selama 14 tahun menduduki jabatan Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Ternyata, bukan Yahya Patiro yang dicalonkan oleh Arief Patanga untuk mengganti dirinya menjadi Bupati Poso, tapi Damsyik Ladjalani. Sebelumnya, selama masa jabatannya yang kedua, Arief Patanga gencar sekali menggeser pejabat-pejabat yang beragama Kristen dari administrasi pemerintahannya, untuk digantikan oleh pejabat-pejabat yang se daerah asal dan se iman. Sementara loyalitas mereka kepada dirinya diperkuat lewat posisi dirinya sebagai Bupati merangkap sebagai Ketua ICMI Kabupaten Poso. Kebijakan itu tidak melawan kehendak pemerintah Pusat, sebab trend itu sudah dirintis oleh Soeharto sendiri dan dilanjutkan oleh penggantinya, B.J. Habibie. Tapi dengan demikian, semakin sempurnalah marjinalisasi dan alienasi birokrat-birokrat yang beragama Kristen – dan secara etnis mewakili mayoritas penduduk asli Kabupaten Poso – di luar daerah Tojo dan Bungku dalam tampuk pemerintahan kabupaten itu.
b.3. Kepentingan aparat keamanan:
b.3.1. Pemekaran Kodam dan Batalyon:
Era kepresidenan B.J. Habibie sejak Mei 1998 s/d September 1999, tidak saja ditandai dengan berhembusnya angin kebebasan bagi pers dan partai politik, tapi juga diimbangi dengan keinginan militer untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Begitu diangkat sebagai Menhankam merangkap Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto tidak saja merintis pelepasan Polri dari ABRI, yang kemudian berubah sebutannya menjadi TNI, tapi juga mengumumkan rencananya untuk menghidupkan kembali Kodam-Kodam yang sudah ditutup di zaman Benny Murdani. Berarti, jumlah Kodam yang sudah menciut dari 17 menjadi sepuluh, akan dikembalikan menjadi 17 lagi.
Itulah kebijakan Wiranto yang kemudian dikenal dengan istilah “pemekaran Kodam”. Untuk memekarkan Korem-Korem yang mau dikembalikan menjadi Kodam, perlu ada penempatan pasukan-pasukan di sana, yang dapat ditingkatkan statusnya dari pasukan sementara alias BKO menjadi pasukan organik. Untuk itu, gangguan keamanan di daerah-daerah itu harus dilanggengkan. Strategi ini sudah berhasil dijalankan di Kepulauan Maluku, di mana setahun sesudah meletusnya konflik di Ambon, Korem Pattimura telah dimekarkan menjadi Kodam (Aditjondro 2001: 120).
Walaupun Wiranto sudah lengser dari jabatan kemiliterannya, tidak berarti bahwa rencana pemekaran Kodam itu sudah ditinggalkan. Hari Selasa, 15 Oktober 2002, di depan peserta jambore nasional Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu menegaskan: “Saya tidak akan membubarkan Kodam. Bahkan, kalau bisa ditambah” (Kompas, 17 Okt. 2003).
Kenyataannya, kalangan militer berulangkali maju mundur tentang rencana menghidupkan kembali Kodam XIII Merdeka yang berpusat di Manado. Namun setahun sesudah penandatanganan Deklarasi Malino, rakyat Sulawesi Tengah mendapat ‘hadiah Tahun Baru’ berupa penegasan Danrem 132/Tadulako bahwa TNI/AD akan segera membentuk satu batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso yang berkedudukan di Poso. Menurut Danrem 132/Tadulako waktu itu, batalyon baru dengan ketiga kompinya akan bertugas menangani masalah keamanan sepanjang pesisir pantai timur Sulawesi Tengah. Termasuk menjaga keamanan daerah pertambangan migas Senoro-Tiaka, yang terbentang dari Kecamatan Batui di Kabupaten Banggai s/d terumbu karang Tiaka di Teluk Tomori, Kabupaten Morowali, yang akan dieksploitasi oleh Pertamina bersama PT Exspan Tomori Sulawesi milik pengusaha politikus PDI-P, Arifin Panigoro.
Dengan pembentukan batalyon baru itu, Provinsi Sulteng dengan luas wilayah lebih kurang 68 ribu km persegi akan dijaga dua batalyon TNI/AD, yakni Yon 711/Raksatama di Palu yang menjaga keamanan di wilayah yang terentang dari Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Utara dan Yon 714/Sintuwu Maroso di Poso, yang menjaga keamanan di daerah Sulawesi Timur. Kedua batalyon itu tetap berada di bawah koordinasi Kodam VII/Wirabuana di Makassar (lihat Aditjondro 2004b).
Untuk mewujudkan kehadiran batalyon baru itu telah dipersiapkan tanah seluas 2,5 hektar di Kelurahan Ranonuncu di perbatasan selatan kota Poso. Di lokasi itu akan berdiri markas batalyon lengkap dengan barak-barak yang akan ditempati 747 personil Angkatan Darat, yang akan menjaga keamanan Poso secara permanen. Selain markas batalyon baru, akan dibangun juga markas Kompi A di Luwuk (ibukota Kabupaten Banggai), markas Kompi B di Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) dan markas Kompi C di Pendolo, ibukota Kecamatan Pamona Selatan (Kabupaten Poso). Kedudukan Kompi C akan menggantikan Kompi B Batalyon 711/ Raksatama yang kini berkedudukan di Kawua di pinggiran selatan kota Poso. Untuk lokasi Markas Kompi C di Pendolo telah dibebaskan lahan seluas sembilan hektar yang tadinya milik 21 orang warga Pendolo. Biaya ganti rugi sebesar Rp 206 juta disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Poso (lihat Aditjondro 2004b).
Sementara itu, yang sudah siap dibangun dan ditempati adalah markas Kompi B di Desa Mohoni (Kecamatan Petasia), di perbatasan wilayah Mori dan Bungku. Makanya, ketika menyerang Desa Beteleme di Kecamatan Lembo, Mori Bawah, perusuh dapat bergerak dengan bebas karena para serdadu di daerah Morowali sedang dikerahkan untuk penyelesaian pembangunan markas mereka yang baru di Mohoni.
Prioritas yang diberikan kepada pembangunan markas Kompi C di Morowali dapat dianggap sebagai indicator pentingnya rencana investasi kelompok Artha Graha di mata aparat keamanan. Maklumlah, konglomerat yang dipimpin taipan muda, Tomy Winata (45 tahun), yang ikut memutar bisnis Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD berencana menanam AS$ tiga juta dalam usaha tambang marmer seluas 150 hektar di Morowali. Selain tambang marmer, taipan yang sedang berperkara dengan majalah Tempo itu juga berminat mengembangkan berbagai usaha lain di Morowali, seperti pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, tebu dan jambu mete, serta pengumpulan hasil-hasil hutan seperti rotan. Untuk itu, Artha Graha berencana membangun 270 km jalan dari Kolonedale sampai ke Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara. Ruas sepanjang 120 km dari jalan poros itu akan dijadikan jalan tol. Semua rencana itu akan membengkakkan investasi kelompok Artha Graha di pantai timur Sulawesi sampai Rp 300 milyar (Aditjondro 2004b).
Dari situ dapat kita lihat betapa kerusuhan Poso dijadikan dalih oleh fihak militer untuk memperluas kehadiran pasukannya di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, dan bukan hanya di Kabupaten Poso. Kita juga dapat melihat betapa perencanaan struktur teritorial militer berkaitan erat dengan kepentingan pengamanan usaha-usaha bermodal besar di Sulawesi Tengah bagian Timur.
b.3.2. Usaha perebutan anggaran keamanan Kabupaten Poso dan Morowali antara Polri dan Angkatan Darat:
Sementara militer menambah kehadiran pasukannya di Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya di Timur, fihak Polri juga tidak mau ketinggalan. Mulai akhir Juni 2003, satu kompi Brimob telah ditempatkan secara permanen di Poso. Markas mereka yang baru telah dibangun di perbukitan di daerah Mo-engko, di pinggiran barat kota Poso. Mengikuti pola penyebaran pasukan organik TNI/AD, markas-markas kompi serupa akan didirikan pula di daerah Kolonedale dan Luwuk.
Dari situ dapat kita lihat, walaupun anggaran keamanan Kabupaten Poso dan kabupaten-kabupaten tetangganya tidak meningkat, fihak militer dan polisi akan saling bertarung memperebutkan porsi terbesar dari anggaran itu. Makanya dapat diduga bahwa pelestarian konflik di daerah Poso dan Morowali juga mencerminkan persaingan di antara satuan-satuan intelijen TNI dan Polri, untuk memperebutkan hegemoni penjagaan keamanan di daerah yang kaya sumber daya alam itu. Hal itu juga mencerminkan keengganan fihak militer untuk menyerahkan penjagaan keamanan dalam negeri, khususnya di Poso, kepada aparat Polri.
Di fihak lain, Polri yang terlalu lama berada di bawah ketiak militer belum terlatih mengatasi kerusuhan tanpa menembak mati sejumlah perusuh. Maklumlah, satuan tempur Polri, yakni Brimob, terlalu terbiasa mengatasi kerusuhan dengan cara-cara militer, berkat persenjataan dan teknik tempur mereka yang juga sangat militeristik. Ini sudah terbukti tidak saja di Poso, tapi juga di daerah-daerah konflik yang lain, seperti Papua Barat dan Aceh.
Selanjutnya, karena baik Angkatan Darat maupun Polri berkepentingan untuk memperebutkan posisi hegemonis dalam penjagaan keamanan di daerah Poso dan Morowali, kedua kekuatan bersenjata itu sama-sama berkepentingan untuk memelihara keberadaan pasukan-pasukan paramiliter bersenjata di kedua daerah itu.
b.3.3. Politik “ cuci gudang” PT Pindad?
Seperti halnya di Aceh, jenis amunisi yang paling banyak beredar di Poso dan Morowali adalah peluru buatan PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Khususnya peluru kaliber 5,56 mm, yang dapat dipakai sebagai amunisi buat senapan otomatis jenis SS-1, yang juga buatan Pindad, dan M-16 buatan AS. Selain itu, yang banyak beredar saat-saat pertempuran sedang berkecamuk, yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang yang tidak jelas identitasnya, adalah peluru jenis FN dan Colt buatan Pindad pula. Sebagian amunisi itu, bukanlah barang yang baru saja diproduksi. Ada juga stok lama.
Sehari setelah penyerangan perusuh ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, pada malam Minggu, 1 Desember 2001, ditemukan satu peti peluru kaliber itu di desa itu. Pada kotak berlogo PT Pindad yang berkapasitas 1400 butir peluru ada tulisan dengan spidol, “Poso”, serta tulisan dengan cat “B”. Dari situ dapat ditafsirkan bahwa kotak peluru seberat 25 kg itu adalah jatah Kompi B Batalyon 711/Raksatama di Kawua, Poso, tapi entah bagaimana caranya, “terbawa” oleh para perusuh ke kedua desa yang naas itu.
Menurut keterangan di peti peluru itu, amunisi buatan PT Pindad bulan Maret 1989 didasarkan pada kontrak No. KJB/004/DN/M/1988, tertanggal 12 Maret 1988. Makanya masih merupakan teka-teki, bagaimana kotak peluru itu bisa sampai ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, lebih dari 12 tahun kemudian (lihat Aditjondro 2004b).
Selain kejadian itu, senjata dan amunisi buatan PT Pindad berulangkali dicoba untuk diselundupkan ke Poso dan Morowali (lihat Aditjondro 2004b). Ada yang lolos, ada juga yang berhasil dipergok dan disita oleh petugas, seperti kisah tertangkapnya Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir (37) dan Siswanto Ibrahim alias Anto (26) di Pelabuhan Pantoloan, Palu, pada hari Rabu, 2 Oktober 2002, sekitar jam 12 tengah malam. Dari bagasi mereka yang baru turun dari KM Nggapulu disita sebuah peti berisi 2846 butir peluru dari beberapa kaliber Colt dan SS-1 buatan PT Pindad, 15 pucuk senjata api dari beberapa jenis (SS, Baretta, dan FN), tiga buah sangkur M-16 berserta sarungnya, serta empat buah teleskop jenis Rifle Scope Narconia buatan Jerman, tersembunyi di antara 12.942 buah petasan. Amunisi dan senjata api itu, menurut penasehat hukum Yasir dan Anto yang kini mendekam di Rutan Maesa, Palu, adalah titipan dari ‘Tarjo’ di Mapane, ibukota Kecamatan Poso Pesisir (Aditjondro 2004b).
Nah, kalau ini bukan kasus ‘korupsi biasa’, kita perlu bertanya, apakah memang ada kebijakan untuk membuang stok lama PT Pindad, dengan menyalurkannya ke daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso? Khusus dalam kasus Poso, ada informasi bahwa semacam petunjuk perakitan senjata SS-1, sudah beredar di Kabupaten Poso, menjelang pecahnya kerusuhan gelombang kedua dan ketiga tahun 2000. Makanya, baik komunitas Muslim maupun Nasrani waktu itu, buru-buru mengerahkan bengkel-bengkel bubut dan pandai besi mereka untuk membuat senjata rakitan.
Dari situ dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar ada orang Poso, atau orang Poso yang dekat ke PT Pindad, yang membantu melariskan produk-produk Pindad – peluru dan senjata – di Poso. Karena satu-satunya orang Poso yang dikenal punya hubungan bisnis dengan PT Pindad adalah Hasan Nazer (56 th), penulis menanyakannya langsung ke Hasan Nazer di rumahnya di Jalan Cemara, Menteng, tanggal 29 Oktober 2003.
Hasan Nazer dengan tenang tapi tegas menyangkal segala tuduhan ke alamat diri maupun saudara-saudaranya bahwa mereka pernah terlibat dalam pemasokan senjata atau amunisi ke Poso. Ia membenarkan bahwa perusahaan pengecoran logamnya punya kontrak dengan PT Pindad. Tapi itu terbatas pada pembuatan tiga komponen SS-1, yakni pelatuk, hammer, dan vicier. “Nilai order Pindad itu tidak seberapa. Saya kerjakan hanya supaya dapat lisensi dari Pindad bahwa perusahaan saya mampu membuat komponen-komponen yang memerlukan presisi yang begitu tinggi. Dengan lisensi itu mudah dapat order dari perusahaan-perusahaan di Eropa”, begitu keterangan Hasan Nazer kepada penulis.
Jadi, siapa yang harus bertanggungjawab atas politik “cuci gudang” yang diterapkan PT Pindad di Poso dan juga di Aceh? Bukankah ini tanggungjawab Kepala Staf Angkatan Darat juga, yang secara ex officio merupakan Komisaris Utama PT Pindad? Atau kalau mau ditarik ke belakang, bukankah ini juga merupakan tanggungjawab B.J. Habibie juga, yang sebagai Kepala Badan Pengendali Industri Strategis (BPIS), yang membawahi PT Pindad, membiarkan pabrik itu mengalami kelebihan produksi peluru, yang tidak dimusnahkan, tapi dibiarkan “bocor” ke daerah-daerah konflik?
b.3.4. Kolusi aparat keamanan dengan kelompok-kelompok paramiliter setempat:
Sama misteriusnya seperti sumber dan jalur penyebaran amunisi dan senjata Pindad itu adalah jaringan organisasi yang memobilisir penyerangan, bom, dan penembak-penembak misterius di Poso dan Morowali. Bahkan belakangan wilayah gangguan keamanan a la Poso sudah menyebar pula ke Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Makanya cukup mengejutkan ketika dalam kunjungannya ke Poso, pasca penyerangan ke Beteleme dan Poso Pesisir, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa sejumlah “kamp teroris” sudah ditemukan di pedalaman Poso. “Lokasi-lokasi itu dijadikan pusat latihan yang terorganisasi untuk aksi kekerasan dan kekacauan baru di daerah itu”, katanya di Palu. Ia menamai para perusuh itu sebagai “gerombolan pengacau keamanan (GPK)”, yang terdiri dari orang luar Poso yang bekerjasama dengan penduduk lokal (Suara Pembaruan & Manado Post, 17 Okt. 2003).
Orang yang semestinya paling tahu tentang komplotan itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendroprijono secara terpisah memastikan bahwa pelaku kerusuhan di Poso (dan Morowali) merupakan pihak-pihak lama yang sempat bertikai dua tahun lalu (maksudnya, tahun 2001). Tapi mengenai dugaan keterlibatan fihak militer, yang diindikasikan dengan penemuan senjata dan amunisi standar TNI, Hendroprijono meminta semua fihak untuk tidak berspekulasi. Sebab kalau berspekulasi, begitu menurut Kepala BIN, keadaan bisa menjadi tidak baik (Manado Post, 15 Okt. 2003).
Di Palu sendiri, Danrem 132/Tadulako, Kol. (Inf.) M. Slamet dan Kapolda Sulteng, Brigjen M. Taufik Ridha juga sibuk cuci tangan. Menurut Kapolda, aparat tak terlibat dalam kerusuhan di Poso, sedangkan menurut Danrem, bukan hanya TNI/AD yang menguasai amunisi buatan Pindad, tapi juga angkatan-angkatan lain dan Polri (Suara Pembaruan, 21 Okt. 2003).
Nah, kalau sekarang sanggahan Hendroprijono, Slamet dan Taufik Ridha kita hadapkan dengan pernyataan Yudhoyono bahwa ada “pusat latihan pengacau” alias “kamp-kamp teroris” di pedalaman Poso, masihkah kita bisa berbicara tentang ketidakterlibatan aparat dalam “memelihara” kelompok-kelompok perusuh itu? Bedanya mungkin hanyalah, bahwa ada satuan atau “oknum” militer atau polisi yang aktif terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok itu. Ada pula satuan atau “oknum” militer atau polisi yang sengaja “membuang muka” saat kelompok perusuh itu sedang menuju ke tempat latihan mereka, atau ke tempat operasi mereka. Sedangkan senjata dan amunisi, begitu pula sepatu lars, seperti terbukti di Timor Lorosa’e dan Aceh, dapat dibeli dari militer atau polisi yang korup.
Tempat-tempat latihan tempur buat kelompok bersenjata terlatih, menurut sumber-sumber penulis di Poso dan Morowali, memang ada dan tersebar di tiga tempat. Kalau dulu lebih terkonsentrasi di daerah Tojo, yang kini masuk Kabupaten Tojo Una-una, belakangan ini lebih bergeser ke Kecamatan Poso Pesisir. Khususnya di atas Desa Tokorondo serta di Pada Lembara, dataran tinggi dekat Desa Pinedapa. Namun tempat latihan di daerah Tojo-Ampana masih tetap berfungsi, khususnya untuk memudahkan operasi ke kawasan Mori Atas dan Mori Bawah di Kabupaten Morowali.
Lalu, untuk memudahkan melarikan diri melintasi perbatasan ke Sulawesi Selatan, hutan sekitar Desa Pandajaya yang dihuni transmigran dari Pulau Lombok (NTB), dekat Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, juga merupakan tempat latihan bagi kelompok-kelompok militan. Mereka ini berafiliasi dengan Lasykar Jundullah di Sulawesi Selatan dan ke Ambo Dae, ex-anak buah Kahar Muzakkar yang jadi raja ternak di Mori Atas. Serangan-serangan ke Pendolo, biasanya dilancarkan dari situ (ICG 2002: 20; sumber-sumber lain).
Tanpa membongkar tempat-tempat latihan itu, dan tanpa membongkar jaringan tidak resmi antara kelompok-kelompok paramiliter itu dengan berbagai kesatuan dan oknum militer dan polisi, rakyat Poso dan Morowali akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan, karena sewaktu-waktu bom bisa meledak, pistol atau senapan penembak misterius menyalak, dan gerombolan perusuh menyerang saat orang sedang tidur lelap.
FIHAK-FIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI PELESTARIAN KONFLIK DI DAERAH POSO DAN MOROWALI:
(a). Aparat keamanan Polri dan TNI, termasuk satuan-satuan intelijen dan Kepala Badan Intelijen Negara:
Dari sudut makro, penempatan semakin banyak personil TNI/AD dan Polri di daerah Poso dan Morowali, berarti semakin besar dana operasi yang harus disediakan buat mereka. Semakin besar dana operasinya, semakin banyak yang dapat dikorupsi dari dana operasi tersebut. Belakangan ini, jumlah uang operasi per anggota sudah ditingkatkan menjadi Rp 20 ribu per hari, yang mencakup uang saku dan uang lauk pauk, yang secara normal dibayarkan sepuluh hari sekali. Uang operasi itu dimanfaatkan oleh anggota untuk makan di warung, terutama mereka yang bertugas di pos-pos penjagaan di tepi jalan raya. Sedangkan mereka yang bertugas di desa-desa, memberikan uang kepada orang kampung untuk memasakkan makanan bagi mereka. Itu terjadi misalnya di Kelurahan Madale di Kecamatan Poso Kota, menurut pengamatan seorang narasumber penulis, awal November lalu.
Dalam prakteknya, tentara dan polisi yang bertugas di pedalaman Poso tidak sabar untuk menerima uang operasi mereka sepuluh hari sekali. Mereka lebih senang menerima uang operasi mereka sebulan sekali. Di situlah uang operasi mereka disunat sampai 16 persen, sebab uang operasi yang diambil setiap 30 hari sekali, yang semestinya berjumlah Rp 600 ribu seorang, biasanya hanya diterimakan Rp 500 ribu seorang. Jadi untuk seorang anggota serdadu atau polisi, Bendahara atau Bagian Keuangan kesatuannya dapat menyunat Rp 100 ribu. Nah, kalau yang bertugas di Kabupaten Poso dan Morowali itu rata-rata 2000 orang setahun, maka sebulan dapat disunat Rp 200 juta, atau setahun yang dikorupsi dapat mencapai Rp 2,4 milyar!
Besarnya korupsi uang operasi itu bukannya tak diketahui oleh para prajurit dan polisi yang bertugas di lapangan. Anehnya, jarang sekali terdengar pernyataan keberatan dari bawahan terhadap tingkat korupsi sebesar itu. Memang, menurut dua orang narasumber, tahun 2001 sejumlah anggota Brimob protes ke Polda Sulawesi Tengah di Palu terhadap pemberian uang operasi mereka. Karena protes mereka yang begitu keras, akhirnya Polda menyalurkan uang operasi mereka secara utuh. Berarti, dana operasi itu sebenarnya sudah tersedia di Palu, atau, dana yang disunat entah di jenjang yang mana dapat segera dikembalikan ke Palu. Ada juga kejadian di tahun 2002, bahwa personil TNI dari Zeni Tempur (Zipur) yang bertugas di Poso datang ke kantor SAKSI (Solidaritas Anti Korupsi Sulawesi Tengah) di Palu, untuk melaporkan pemotongan uang operasi mereka.
Langkanya ekspresi ketidakpuasan para bawahan terhadap penyunatan uang operasi mereka cukup menarik. Bagaimana kita dapat menjelaskan tingkat tolerasi para bawahan sebesar itu? Apakah kepatuhan pada atasan saja dapat menjelaskan tingkat toleransi terhadap korupsi atasan mereka? Ataukah ada penjelasan lain? Menurut hemat penulis, justru di situlah fungsi bisnis kelabu militer di daerah operasi seperti Poso, yakni memberikan kompensasi pada bawahan agar tidak memprotes korupsi uang operasi oleh para atasan mereka. Dengan kata lain, para atasan mencari tambahan pendapatan dari uang operasi bawahan mereka, sementara para bawahan mencari tambahan pendapatan langsung dari rakyat setempat.
Dari studi kepustakaan, wawancara dengan sejumlah narasumber, serta pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada duabelas jenis bisnis kelabu militer dan polisi di Tana Poso (dan dalam beberapa hal, juga di Morowali dan Banggai), yakni (a) pemerasan secara langsung oleh ‘oknum’ berbaju seragam; (b) perlindungan bagi prostitusi terselubung; (c) sabung ayam; (d) bisnis satpam; (e) perburuan dan penyelundupan flora dan fauna langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir serta ikan sogili dari Danau Poso; (f) perdagangan hasil hutan; (g) pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h) bisnis pengawalan; (i) pungutan di pos-pos penjagaan; (j) proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat tertentu; (k) bisnis proteksi operasi perusahaan-perusahaan bermodal besar; dan (l) perdagangan ilegal senjata api dan amunisi (lihat Aditjondro 2004b).
Dari pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan bersama kawan-kawan dari Kelompok Kajian Tana Poso LOBO di Tentena, 48 pos penjagaan yang terentang sepanjang Jalan Raya Trans Sulawesi di pos Tumora dekat perbatasan Kabupaten Parimo di Barat s/d pos Watumaeta di dekat perbatasan Sulawesi Selatan, setiap hari mengutip rata-rata Rp 20 juta dari truk, bus, mobil pribadi dan penumpang yang melintas sepanjang jalan itu (lihat Aditjondro 2004b).
Taksiran itu masih lebih rendah dibandingkan dengan seorang narasumber yang biasa melintas sepanjang jalan raya dari Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) sampai ke Palu, yang memperkirakan bahwa penghasilan pos-pos penjagaan sepanjang trayek itu antara Rp 35 sampai 30 juta sehari.
Sementara itu, dari kalangan petinggi dan purnawirawan TNI dan Polri, Letjen (Purn.) A.M. Hendropriyono termasuk yang punya kepentingan pribadi paling kental dengan pasang surut kerusuhan di Sulawesi Tengah, melalui bisnis anaknya, Ronny Narpatisuta Hendropriyono.
Ronny adalah komisaris dan pemegang saham PT Hardaya Inti Plantations, yang areal perkebunan kelapa sawitnya seluas 52 ribu hektar meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Perusahaan itu adalah anggota konglomerat CCM (Cipta Cakra Murdaya) milik Nyonya Hartati Murdaya, salah seorang Bendahara Golkar di era kepresidenan Soeharto. Latar belakang pelibatan Ronny Hendropriyono dalam perkebunan kelapa sawit itu mungkin ada hubungannya dengan posisi ayahnya sebagai Menteri Transmigrasi di masa kepresidenan B.J. Habibie. Apalagi kiat bisnis Ny. Hartati Murdaya begitu lihai, dengan menjadikan Azis Lamadjido, Gubernur Sulteng waktu itu, juga sebagai komisaris di perusahaan perkebunan itu.
Dengan demikian, pernyataan Hendropriyono akhir 2001, bahwa Al Qaeda dan RMS terlibat dalam kerusuhan antar agama di Poso (detik.com, 12 Des 2001), tidak dapat dilepaskan dari kepentingan perkebunan kelapa sawit anaknya di Sulawesi Tengah. Maklumlah, dengan mempertinggi citra ancaman luar negeri di Sulawesi Tengah, kehadiran pasukan TNI dan Brimob di provinsi itu dapat ditingkatkan. Pada gilirannya, pasukan-pasukan bersenjata otomatis itu dapat dimanfaatkan untuk menekan perlawanan rakyat terhadap perkebunan kelapa sawit itu, yang sudah sering menghadapi aksi-aksi petani dan aktivis lingkungan.
Bukan itu saja kepentingan bisnis keluarga Hendropriyono, yang bias tumpang tindih dengan jabatan publiknya sebagai Kepala BIN. Hendropriyono juga adalah Komisaris Utama PT Kia Mobil Indonesia, yang punya lisensi untuk mengimpor 12 jenis mobil buatan Kia Motors Corporation di Korea Selatan. Ronny Narpatisuta kembali lagi muncul di sini sebagai salah seorang direktur perusahaan itu, bersama Fayakun Muladi, anak Menteri Kehakiman di era kepresidenan B.J. Habibie. Tapi yang lebih penting adalah bahwa PT KMI ini adalah anggota Artha Graha Group milik Tomy Winata, pengusaha muda yang dekat dengan kalangan TNI/AD. Dan memang, Yayasan Kartika Eka Paksi memiliki 20% saham Bank Artha Graha, bank induk konglomerat ini.
Makanya, loyalitas Hendropriyono sebagai pejabat publik dapat diragukan. Sebab di bidang publik, dia berada di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, malah ikut menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi di bidang bisnis, ia berada di bawah kepemimpinan Tomy Winata.
Keterkaitan antara Hendropriyono dengan kelompok bisnis Artha Graha ini sekali lagi menimbulkan kejumbuhan dengan jabatan publiknya. Apakah selaku Kepala BIN, ia lalai mencium sepak terjang kelompok-kelompok perusuh yang mengacau keamanan rakyat di Kabupaten Poso dan tetangganya, Kabupaten Morowali? Ataukah kerusuhan-kerusuhan itu merupakan strategi yang direstui – setidak-tidaknya dibiarkan – oleh BIN, untuk melegitimasi eskalasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, khususnya Brimob, di bekas Kabupaten Poso sebelum pemekaran itu? Apalagi karena kelompok Artha Graha kini berkepentingan untuk menambah kehadiran pasukan demi pengamanan ekspansi bisnis mereka di Kabupaten Morowali?
Soalnya, seperti yang telah disinggung di depan, konglomerat pimpinan Tomy Winata itu kini ingin membuka 150 hektar tambang marmer di Kabupaten Morowali, yang mungkin akan diperluas dengan tambang-tambang marmer di Kabupaten Poso.
Yang jelas, baik perkebunan kelapa sawit di Buol dan Toli-Toli, maupun pertambangan marmer di Morowali dan Poso, dapat diuntungkan oleh pemekaran batalyon TNI/AD yang ditempatkan di Sulawesi Tengah. Dengan dalih pengamanan Kabupaten Poso, sebuah batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, telah dibentuk, berpusat di Poso tapi dengan satu kompi yang akan ditempatkan di Morowali. Sedangkan batalyon lama, Yon 711 Reksatama, ditugaskan untuk pengamanan Sulawesi Tengah bagian Barat, dari Buol dan Toli-Toli di Utara sampai dengan Donggala di Selatan (lihat Aditjondro 2003: xlvi). Maka sempurnalah dwifungsi Hendropriyono sebagai boss intelligence dan sebagai pengusaha (lihat Aditjondro 2004a).
(b). Aparat sipil yang terlibat dalam manipulasi aliran dana bantuan pengungsi dan dana kemanusiaan:
Kerusuhan di Poso dan Morowali telah melahirkan arus pengungsi dari kedua kabupaten itu ke daerah-daerah yang relatif aman di pedalaman Tana Poso dan Tana Mori, Palu, Bitung, dan Manado. Keberadaan ribuan pengungsi itu Sulawesi Tengah itu mengundang kucuran bermilyar-milyar rupiah dari Jakarta ke Palu, Poso dan Kolonodale, yang pada gilirannya memperkaya sejumlah pejabat dan keluarga mereka. Apalagi selain bantuan untuk pengungsi ada juga bantuan untuk penduduk yang tidak mengungsi tapi dianggap terkena dampak konflik di kabupaten-kabupaten Poso dan Morowali.
Sejak Deklarasi Malino s/d Oktober 2003, pemerintah pusat telah mengucurkan Rp 33,5 milyar dana bantuan kemanusiaan melalui Departemen Kimpraswil dan Menko Kesra Jusuf Kalla. Sedangkan Departemen Kesejahteraan Sosial telah mengucurkan Rp 68,24 milyar dari Januari 2003 s/d Mei 2003 untuk bantuan kemanusiaan di tujuh kecamatan di Kabupaten Poso dan dua kecamatan di Kabupaten Morowali (Harli 2003).
Dana sebesar itu meliputi biaya hidup (bidup ) sebesar Rp 2,5 juta/KK untuk 12.746 keluarga pengungsi, untuk jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1,25 juta/KK untuk 508 keluarga pegawai negeri, serta bahan baku rumah (BBR) sebesar Rp 4,5 juta/rumah berupa kayu, semen, tripleks, dan atap seng untuk 5.813 rumah pengungsi yang ingin kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian masih ada dana lauk pauk dan beras untuk orang miskin (raskin) yang diprioritaskan untuk pengungsi pula, serta santunan sebesar Rp 2 juta/kk bagi 768 ahli waris korban kerusuhan (Harli 2003; Fajar, 12 Agustus 2003).
“Industri” pengungsi ini telah mencetak kekayaan bagi sejumlah pejabat. Makanya pemeo yang populer di Poso adalah: “Sementara pengungsi makan supermi, pejabat makan Super Kijang”. Pemeo itu sudah sampai ke telinga Menko Kesra Jusuf Kalla, sehingga ia menyodok Dinas Kesejahteraan Sosial agar tidak menjadikan pengungsi sebagai “lahan”. Itu dikatakannya di depan pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso dan Morowali di ruang Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, Senin, 15 Desember yang lalu (Radar Sulteng, 16 Des. 2003).
Namun sekedar sindiran semacam itu tidak mempan. Seorang pejabat yang ditengarai paling banyak mengecap keuntungan dari dana bantuan buat pengungsi dan rakyat yang kena dampak konflik adalah Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan.
Untuk memahami bagaimana Bupati Muin Pusadan memperkaya diri, keluarga dan kroninya, tidak cuma dari dana bantuan buat pengungsi, tapi juga dana pembangunan di Kabupaten Poso, kita perlu mengenal jejaring korupsi yang telah dibangunnya. Pengertian jejaring korupsi atau cabal di sini diambil dari teori korupsi William J. Chambliss, yang berpendapat bahwa korupsi sistemik seringkali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan kota di Amerika Serikat, dan merupakan satu sindikat yang meliputi empat unsur, yakni (a) birokrat, (b) politisi, (c) pengusaha, dan (d) aparat penegakan hokum, di mana kepentingan ekonomis para anggota jejaring korupsi diproteksi lewat sogokan maupun tekanan fisik terhadap setiap usaha oposisi dari warga masyarakat yang dikuasai oleh jejaring korupsi itu (lihat Aditjondro 2004a).
Jejaring korupsi Muin Pusadan berkaitan dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Poso yang juga kontraktor (warisan dari era Arief Patanga), jaringan politisi yang se daerah asal, yakni Bungku (kini di Kabupaten Morowali), jaringan alumni HMI yang telah membantu mengorbitkannya ke kursi Bupati dalam pemilihan bupati, 30 Oktober 1999 (dengan mengalihkan suara dari para pendukung calon dari PPP), jaringan pejabat Golkar di tingkat provinsi, jaringan kontraktor sebagai kolega bisnis anaknya, dan tentu saja, aparat penegak hukum (lihat Harli 2003).
Selanjutnya, marilah kita lihat oligarki yang dibangun Muin Pusadan untuk menjaga agar dana publik yang dikelolanya tidak jatuh ke orang yang jauh dari radius pengaruhnya. Suatu oligarki berlapis tiga.
Lingkaran pertama oligarki Pusadan terdiri dari anggota keluarga batihnya, saudara-saudara iparnya, serta kerabat dan kroni dari Bungku. Putra tertuanya, Muhammad Reza, adalah pemilik perusahaan kontraktor CV Sindang Laya Pratama. Berkat bantuan adiknya, Abdul Rasyid Pusadan, yang juga seorang kontraktor di Poso dan ketua Kerukunan Keluarga Bungku (KKB), diaturlah bahwa tender proyek-proyek pembangunan di Poso sering dimenangkan oleh perusahaan milik Reza atau Rasyid. Salah satu proyek yang dimenangkan oleh perusahaan keluarga Pusadan adalah proyek perbaikan teras dan plafon kantor Bupati Poso, yang rencananya akan digunakan sebagai kantor Gubernur Sulawesi Timur apabila Poso berhasil menjadi ibukota provinsi yang sedang diperjuangkan itu (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).
Lingkaran kedua oligarki Pusadan terdiri dari kerabat dan kroni Pusadan dari Bungku yang ditempatkan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Poso. Antara lain, Amirullah Sia, saudara sepupu sekali Pusadan yang diangkat menjadi Kepala Badan Kesbang dan Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta Asni Radi, kemanakan Pusadan yang diangkat menjadi Bendahara Kesbang dan Linmas. Dengan penempatan yang strategis ini Pusadan dapat mengatur irama pengucuran proyek dari Badan Kesbang dan Linmas (Harli 2003).
Selanjutnya, lingkaran ketiga oligarki Pusadan terdiri dari para alumni HMI yang membantu memenangkan Pusadan dalam pemilu Bupati tahun 1999. Antara lain, Haris Rengga (Infokom), Sukarti Kaleleng (Badan Pengawas Keuangan Daerah (Bawasda) Poso), Arif Latjuba (Perikanan), dan Kusmunandar Husein (Sekretaris RSU Poso) (Harli 2003).
Ketiga lingkaran oligarki Pusadan itu juga diisi oleh birokrat-birokrat yang setia padanya, dalam arti, bisa diajak bersama-sama menikmati dana-dana publik yang mereka kelola. Strategi ini sekaligus adalah untuk mengakomodasi pengelompokan etnis non-Bungku di antara para pejabat dan birokrat di Poso, agar tidak timbul oposisi terhadap dominasi Bungku dalam birokrasi Poso, sementara orang Bungku sesungguhnya sudah dapat berkiprah di kabupatennya sendiri, yakni Morowali. Apalagi sudah timbul suara-suara sinis, seolah-olah Poso sudah dikuasai oleh “PBB” – Persatuan Bungku-Bungku, mengingat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Poso, Akram Kamarudin, juga orang Bungku.
Di antara tokoh-tokoh non-Bungku yang ditempatkan oleh Pusadan dalam birokrasi pemerintahannya itu terdapat Suryadi Ngewa, orang Ampana yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Poso, merangkap Pimpinan Proyek Rehabilitasi Sekolah di Ampana. Tokoh-tokoh lain adalah Johanes Tumiwa, Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) dan Mashuri Lahai, Kepala Dinas Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) Kabupaten Poso. Rivalitas di antara kedua tokoh yang pernah berseberangan ini diakomodir Pusadan dengan memecah Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Praswil dan Dinas Kimtawil. Kini kedua orang itu menjadi orang yang (merasa) paling dekat dengan sang Bupati.
Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Bahrun Latjuba, orang Tojo yang diangkat menjadi Asisten II Setkab bidang Administrasi Pembangunan. Posisi ini sangat strategis, sebab dari sinilah hampir semua proyek kesejahteraan sosial terkucur. Tokoh ini cukup kontroversial, sebab pada tahun 2002 ia pernah diperiksa polisi dalam kaitan dengan manipulasi pembagian beras miskin (raskin) yang dikelolanya. Ada indikasi bahwa sebagian beras itu dijualnya untuk membangun rumah mewah di Jl. Tanjung Bulu, Ampana. Tapi ada indikasi juga bahwa ia pernah membagikan dua ton raskin untuk operasi Lasykar Jihad di Poso, sebelum organisasi paramiliter Muslim itu dibubarkan (Harli 2003).
Bahrun Latjuba juga punya kontribusi lain dalam oligarki Pusadan: ia merupakan mata rantai antara kepentingan bisnis keluarga besar Pusadan dan keluarga besar Sekretaris Kabupaten Poso, Awad al-Amri, lewat pernikahannya dengan seorang adik Awad al-Amri.
Mengikuti jejak Muin Pusadan, sang Sekkab mengangkat sejumlah kerabat dan kroninya dalam birokrasi pemerintahan di Poso. Isterinya sendiri, dokter gigi Asnah al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Badan Kesehatan Poso. Andi Rahmatullah Yusuf, suami dari Yaya al-Amri yang juga seorang adik Awad, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Catatan Sipil Poso. Iparnya yang lain, Bahrun Latjuba, diangkatnya menjadi Asisten II Setkab Poso. Seorang kerabat lain, Munir al-Amri, diangkatnya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso (Harli 2003).
Berkat sinerji antara Muin Pusadan dan Awad al-Amri beserta kerabat dan kroni-kroni mereka, oligarki ini dapat mengatur penerimaan pegawai dan pengucuran proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga mereka. Makanya tidak mengherankan bahwa BPK menemukan 51 paket proyek bernilai milyaran rupiah yang dinyatakan 100% selesai selama tahun anggaran 2001-2002, tapi kenyataannya sebagian besar tidak pernah dikerjakan atau dikerjakan secara serampangan (Harli 2003; Fakta, Desember 2003: 33).
Satu hal menarik perlu dicatat tentang siasat politik oligarki ini. Di satu fihak, Muin Pusadan juga mengakomodir sejumlah birokrat Kristen, atau yang berlatar belakang suku-suku asli Poso yang beragama Kristen. Asisten III Setkab bidang Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah seorang Pamona. Asisten I Setkab bidang Pemerintahan, Hari Kabi, berasal dari Lembah Napu, Kecamatan Lore Utara. Birokrat lain dari suku Lore adalah Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Praswil yang sudah disebut namanya tadi, Yohanes Tumiwa, berdarah Minahasa.
Tapi di fihak lain, Pusadan juga dekat dengan orang-orang yang pernah (atau masih?) mendukung kegiatan kelompok-kelompok paramiliter Muslim di Poso. Misalnya, Bahrun Latjuba yang pernah membagi dua ton raskin kepada Lasykar Jihad di Poso. Selain itu, Pusadan ditengarai memberikan rekomendasi kepada Daeng Raja, untuk menjual pakaian bekas yang disita Bea Cukai Poso dari kapal yang berangkat dari Malaysia (Fakta, Des. 2003: 33).
Seperti yang telah disinggung di depan, tokoh tua berdarah Bugis ini pernah terlibat dalam manipulasi dana KUT dan ikut memicu gelombang pertama dan kedua kerusuhan Poso, dan secara aktif mendukung kehadiran Lasykar Jihad di Poso. Namun setelah berhasil mengubah citranya dari provokator menjadi rekonsiliator, dengan ikut menandatangani Deklarasi Malino, dan duduk dalam Kelompok Kerja Deklarasi Malino (Pokja Deklama) Kabupaten Poso, Daeng Raja mendapat kepercayaan untuk membangun markas Brimob di Kelurahan Mo-engko, Poso.
Walhasil, berkat kehebatan Pusadan bersama kerabat dan kroninya memanipulasi anggaran pembangunan dan dana bantuan pengungsi, kekayaannya yang tampak kini sudah menyaingi, kalau tidak melebihi pendahulunya. Bekas PR III Universitas Tadulako itu kabarnya kini telah beternak rumah dan mobil mewah di mana-mana. Ia kabarnya memiliki tiga buah rumah pribadi di Poso. Salah satu rumah pribadi itu dibelinya dari bekas Kepala RSU Poso, dan terletak di Jalan Pulau Bali di Kelurahan Gebangrejo. Salah satu lagi terletak di Jalan Talasa, Kelurahan Lawanga, yang sebelumnya milik S. Wounde, bekas anggota DPR-RI dari Fraksi Golkar, sedangkan salah satu lagi dibelinya dari Pandeleke, seorang bekas birokrat senior. Rumah besar itu terletak di samping Hotel Wisata di Kelurahan Lawanga.
Transaksi rumah di Jalan Pulau Bali itu dilakukan oleh Wani Lamusu. Anak dari Nani Lamusu, seorang pengusaha ikan kelas kakap yang berdarah Gorontalo itu tampaknya merupakan orang kepercayaan sang Bupati untuk urusan bisnis pribadinya. Wani Lamusu sendiri seorang kontraktor.
Selanjutnya, sang Bupati memiliki enam rumah pribadi di kota Palu. Satu di Jalan Teluk Tomini No. 9A, di Jalan Tanjung Satu No. 81, di Jalan Tanjung Satu, di Jalan Tanjung Balantak, dan di Jalan Nuri. Sedangkan rumah pribadi yang keenam adalah bekas rumah dinasnya di Kompleks Perumahan Dosen Universitas Tadulako di Jalan Slamet Riyadi (Koran Akses, Minggu III Maret 2004 & Minggu II April 2004).
Di luar Sulawesi Tengah, keluarga Pusadan masih memiliki satu rumah pribadi di Kompleks Panakukkang, Makassar, yang dilengkapi dua buah mobil mewah, satu rumah mewah di Depok, Jakarta Selatan (no telp: 021 787 0484), Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan Bandung.
Semua transaksi rumah mewah Pusadan di Palu dilakukan oleh adik iparnya, Ibrahim Rauf yang akrab dipanggil Ingo, yang tinggal di samping rumah di Jalan Tanjung Satu yang sedang direnovasi. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu punya tanah pekarangan seluas satu hektar, yang rencananya mau dibangun jadi RS swasta. Salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu sudah direnovasi oleh Abun, salah seorang direktur CV Tri Candra, dengan biaya Rp 270 juta. Harga belinya Rp 400 juta. Rumah itu sekarang dijadikan klinik dengan dilengkapi delapan buah AC, satu set alat-alat medis. Sedangkan yang satu sekarang (5 April 2004) sedang direnovasi oleh Abun, sekaligus pemagaran di sekeliling tanah seluas satu hektar itu.
Rumah di Jalan Balantak sedang direhabilitasi oleh orang yang sama, begitu pula rumah yang di Jalan Nuri. Rumah tersebut dibeli Pusadan dari Ir. Bagio, mantan pimpinan proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, senilai Rp 400 juta. Begitu pula rumah yang di Jalan Teluk Tomini itu, menurut satu sumber. Juga dibeli dari Ir. Bagio, sekitar dua tahun lalu. Menurut sumber itu, di rumah di Teluk Tomini itulah Muin Pusadan dan keluarganya menginap, jika sedang berada di Palu. Tapi ketika diwawancarai oleh Koran Akses, Minggu III Maret 2004, Muin Pusadan mengatakan bahwa rumah di Teluk Tomini hanya dia kontrak dari Ir. Bagio, karena rumahnya sendiri di Palu sedang direnovasi.
Adapun salah satu rumah di Jalan Tanjung Satu itu, menurut Muin Pusadan lagi, bukan miliknya, melainkan milik yayasan keluarganya yang dipimpin oleh Dokter Rudy. Nama yayasan itu dia tidak ingat, “pokoknya Dokter Rudy yang tahu, katanya kepada Koran Akses , edisi Minggu III Maret 2004. Dokter Rudy Rauf ini memang adik ipar sang bupati, yang beristerikan Ramlah Rauf. Bekas Kepala RSU di Buol-Toli-toli ini, juga mendapat order dari Pemerintah Daerah Poso, berupa pengadaan alat-alat kesehatan senilai Rp 1 milyar. Sedangkan yayasan keluarga yang dipimpin oleh sang dokter ini, baru didirikan beberapa minggu lalu, setelah kekayaan dan dugaan korupsi sang bupati mulai dibeberkan di media massa. Begitu menurut seorang narasumber di Poso. Sedangkan rumah di Jalan Balantak itu diakuinya bukan miliknya, melainkan milik anaknya, dan bukan sedang direnovasi, tapi hanya sedang diperbarui catnya. Begitu kata sang Bupati pada Koran Akses, Minggu III Maret 2004.
Hampir setiap rumah pribadi itu dilengkapi dengan sebuah mobil mewah. Di Jalan Teluk Tomini No. 9A, Palu, diparkir dua buah mobil Nissan Terano dengan nomor polisi DN 557 AF dan DN 6001 AF, yang masing-masing ditaksir harganya Rp 400 juta, sementara di rumahnya di Bandung diparkir sebuah BMW senilai Rp 600 juta. Rumah-rumah dan mobil-mobil mewah di Jawa itu diperuntukkan bagi anak-anak serta kerabat Pusadan yang bersekolah atau bertugas di sana.
Di (kota) Poso dan Palu sendiri, ada beberapa proyek yang diduga di mark-up oleh sang Bupati atau anak buahnya. Proyek-proyek mercu suar itu adalah Mess Pemda Kabupaten Poso yang mewah dengan 25 kamar Jalan Sam Ratulangie, Palu, yang anggarannya Rp 5,1 milyar, yang baru diresmikan oleh sang Bupati hari Sabtu, 13 Maret lalu (Poso Post, 26 Maret – 10 April 2004); rehabilitasi Kantor Bupati Poso senilai Rp 6 milyar; serta pembangunan sebuah gedung RSU berlantai tiga dengan anggaran Rp 9,8 milyar.
Mungkin karena ingin mendekati para mahasiswa asal Poso di Jawa dan di Makassar, untuk memuluskan masa jabatannya yang kedua, baru-baru ini Muin Pusadan mengadakan serangkaian pertemuan dengan mereka. Di Yogya, pertemuan pertama dilakukan hari Senin, 29 Maret 2004, bertempat di Asrama Sulteng, dihadiri 16 orang mahasiswa. Pertemuan kedua, hari Selasa, 30 Maret 2004, diselenggarakan di Restoran Pringsewu, yang dihadiri sekitar 30 orang mahasiswa. Dalam pertemuan pertama, anggaran makan malam sebanyak Rp 400 ribu, dibagi-bagikan kepada setiap peserta masing-masing Rp 25 ribu. Sedangkan dalam pertemuan kedua, makan malam ditraktir oleh Pusadan.
Dalam pertemuan kedua itu “disepakati” bahwa Bupati akan membeli tanah untuk membangun gedung asrama mahasiswa Poso, berlokasi dekat asrama mahasiswa Sulteng, dengan anggaran Rp 500 juta. Uang sebanyak itu sudah diantarkan sendiri oleh Asisten III Kabupaten Poso, Rampu Kandolia, ke kalangan mahasiswa Poso di Yogyakarta. Tidak jelas apakah dana itu dikeluarkan dari kas daerah atas persetujuan DPRD Poso, hasil mark up proyek-proyek yang ditangani oleh Pemda Poso, atau hasil korupsi oligarki Pusadan sendiri.
Diteladani oleh Bupatinya sendiri, di tingkat kelurahan juga terjadi korupsi besar-besaran dari dana bantuan buat pengungsi dan para korban konflik lainnya, misalnya di Kelurahan Kayamanya, Poso Kota. Sebelum kerusuhan penduduk kelurahan itu tercatat sekitar 1600 keluarga, hampir 10% di antaranya beragama Kristen dan sudah hijrah ke Tentena, Palu, dan Minahasa. Tapi ketika mengambil jatah jadupnya, September lalu, seorang narasumber menyaksikan bahwa jumlah penduduk Kelurahan itu sudah berlipatganda menjadi lebih dari 4000 keluarga.
Gejala itu tidak cuma terjadi di Kayamanya. Telah diakui sendiri oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng, Andi Asikin Suyuti, bahwa ada sejumlah kelurahan dan desa mengusulkan pengungsi yang sudah menerima bantuan jadup dan bedup dan yang hanya mengaku sebagai pengungsi, sehingga terjadi “penggelembungan pengungsi” sampai 20 ribu keluarga (Fajar, 12 Agustus 2003).
Sementara itu, di kota Tentena di tepi Danau Poso, masih ada ribuan pengungsi yang belum pernah menerima jadup maupun bahan bangunan rumah (BBR). Atau ada juga yang baru menerima jadup tahun lalu, tapi dipotong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung sejak empat tahun lalu. Padahal, rumah mereka sudah terbakar sejak kerusuhan tahun 1998 – 2000.
(c ). Investor-investor besar, yang sudah atau akan terlibat dalam usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber daya alam di daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, yang punya potensi penggusuran yang besar:
Investor-investor besar ini, juga berpotensi menikmati keuntungan akibat kerusuhan yang terus dilestarikan di Kabupaten Poso dan tetangga-tetangganya di timur. Keuntungan mereka adalah dalam dua hal. Pertama adalah jatuhnya harga tanah di daerah kerusuhan, dan kedua adalah pengamanan langkah-langkah penggusuran rakyat setempat oleh aparat keamanan yang semakin bertambah di daerah-daerah konflik maupun yang terkena imbasnya.
Seperti yang telah disinggung di depan, dua investor terbesar di Sulteng bagian Timur adalah pertama, kelompok Medco, yang melalui JOB Pertamina – PT Exspan Tomori Sulawesi sedang melakukan eksplorasi migas di wilayah yang terentang dari terumbu karang Tiaka di Teluk Tolo s/d Kecamatan Toili dan Batui di Kabupaten Banggai; kedua, kelompok Artha Graha, yang punya rencana membuka tambang marmer seluas 150 hektar di Kabupaten Morowali (selengkapnya lihat tulisan Nerlian Gogali dalam buku ini).
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.
(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah menegakkan keamanan dalam negeri (internal security ). Sedangkan militer berada di bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.
(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukan-pasukan yang beroperasi secara terselubung.
(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak, unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian huru hara tanpa membunuh.
(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang (transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh — , tanpa pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (show of force ) yang selama ini dilakukan di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.
Palu, 10 Februari 2004.
Kepustakaan:
Aditjondro, G.J. (2001). “Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the Military Exploited Local Ethno-Religious Tensions in Maluku to Preserve their Political and Economic Privileges.” Dalam Ingrid Wessel & Georgia Wimhoefer (peny.). Violence in Indonesia. Hamburg: Abera, hal. 100-128.
————— (2003). “Renungan buat Papa Nanda, Anak Domba Paskah dari Tentena”. Prolog untuk Rinaldy Damanik. Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.
————— (2004a). Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Investigasi Korupsi Sistemik Bagi Aktivis dan Wartawan. Jakarta & Kendari: LSPP, PSHK & Formas.
————— (2004b). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi bagian Timur”. Jurnal Wawasan, INSIST, Yogyakarta, edisi mendatang.
Damanik, Rinaldy (2003). Tragedi Kemanusiaan Poso: Menggapai Surya Pagi Melalui Kegelapan Malam. Jakarta & Palu: PBHI & LPS-HAM Sulteng.
Harli (2003). Keuntungan di Balik Tragedi Kemanusiaan di Poso. Draft untuk buku tentang Tragedi Kemanusiaan di Poso dan Morowali yang sedang dipersiapkan di Palu.
ICG (2002). Indioonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates. Asia Report No. 43. Jakarta/Brussels: International Crisis Group.
Pode, Prama’artha S.L. (2003). Ambo Dae: Binatang Apakah itu? Makalah tak diterbitkan. Yogyakarta.
Pokja RKP (2003). Laporan Akhir Tahun 2003: Lima Tahun Konflik Poso, Dua Tahun Deklarasi Malino: 2003, Darah Masih Tumpah, 2004, Masa Pemulihan Kepercayaan (Trust Building ). Palu: Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Porka RKP).
Sondeng, Usman (2001). Menggali Akar Permasalahan Kasus Poso dan Formulasi Cara Penyelesaiannya, dengan Suplemen I & II. Palu.
Tengko, Rafyudin (t.t.) Pertikaian Poso dalam Tataran Realitas: Sebuah Catatan dari Pengalaman Lapangan. Naskah yang tidak diterbitkan.
[1] ) Ironisnya, seusai konflik antara Bupati dan Dandim Poso itu, setelah Usman Sondeng kembali ke Poso, anggota BPH Bidang Ekonomi itu sendiri berurusan dengan aparat hokum karena dituduh korupsi tekstil, diadili dan dipenjara.
Sumber : http://dongants.wordpress.com/2009/04/06/akar-masalah-konflik-poso-dan-morowali/


Menyelesaikan masalah Papua, Dialog yang bagaimana?

MUNGKINKAH dialog yang dimaksudkan banyak pengamat, akan menyelesaikan persoalan di Papua? Karena perlu diingat, aspirasi merdeka yang didengungkan rakyat Papua dari waktu ke waktu bukan meminta untuk tetap ikut dengan negara Indonesia , tetapi berdiri, bebas serta berdaulat sendiri sebagai sebuah negara yang telah merdeka. Tapi dalam prospeknya dialog yang ditawarkan adalah dialog damai untuk tetap ikut dengan negara ini. Mungkinkah di terima rakyat Papua?

Banyak pengamat mulai mendiskusikan bahkan sampai menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang sedang terjadi dan berkembang di Papua harus diselesaikan dengan sebuah jalan dialog. Dalam artian, Jakarta dan orang Papua duduk satu meja, berbicara dari hati ke hati. Dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan konflik di Papua secara damai.

Dan memang betul, penyelesaian konflik yang berkembang dan sedang terjadi di Papua harus diselesaikan dengan jalan dialog dan damai. Karena bagaimanapun, penyelesaian konflik di Papua dengan cara-cara kekerasan, yang mana selalu mengerahkan TNI/POLRI tidak akan pernah menyelesaikan sebuah persoalan. Malahan, bukan tidak mungkin mereka akan menimbulkan persoalan baru lagi panjang prosesnya.
Karena itu, pribadi sendiri sebagai orang asli Papua yang sedang mencari keadilan di tanah ini, sangat sepakat, bahkan sangat gembira, kalau dialog ditawarkan berbagai pihak adalah jalan akhir untuk rakyat Papua.
Gagasan pertama tentang penyelesaian masalah Papua dengan jalan dialog, telah dipaparkan panjang lebar oleh DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr dalam bukunya “Dialog Jakarta - Papua, Sebuah Perspektif Papua”. Buku tersebut diterbitkan baru-baru ini oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura.
Perlu diacungkana jempol, dimana sangat berani membuat sebuah konsep dialog yang harapannya bisa diterima oleh Jakarat. Konsep dialog yang diulas dalam buku itu juga telah memberi pertanyaan kepada Jakarta , kira-kira dimana letak keseriusan untuk menyelesaikan masalah di Papua, kalau saja tidak terpenuhi konsep yang ditawarkan dalam buku itu patut diragukan keseriusan pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah Papua.
Sangat jelas dalam buku itu, disimpulkan proses penyelesaian konflik di Papua dengan dialog damai. Dan sudah tentu, itikiad baik dari orang Papua untuk meminta dialog yang tidak bersifat anarkis, bahkan brutal perlu diterima dan ditanggapai serius oleh Jakarta (pemerintah pusat). Karena ini juga sudah bagian dari junjung demokrasi, yang sudah termasuk ideologi terpenting dari negara ini.
Dalam buku itu, Pater Neles juga mengemukakan bahwa Otsus bukan solusi untuk orang Papua, tetapi hanya menjadi bumerang untuk menutup aspirasi “M” yang selalu orang Papua lontarkan. Otsus dibuat dengan berbagai kajian yang kiranya akan mengangkat harkat, derajat, dan martabat orang asli Papua, namun nyatanya tidak demikian.
Dengan demikian, perlu untuk bercermin diri, apa benar Otsus diberikan untuk kesejahteraan bagi masyarakat Papua? Apakah Otsus diberikan untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Papua? Atau Otsus diberikan untuk memanjakan pejabat lokal? Entahlah, mungkin Jakarta telah mengetahui semua itu, namun sengaja berlagak tidak tahu persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
“Saya kira orang Papua akan tenang dan bahagia, apabila Jakarta bersedia membuka diri untuk menyelesaikan masalah Papua dengan jalan dialog. Karena jalan ini adalah jalan terakhir, bukan Otsus, karena memang betul bahwa Otsus tidak membuat masyarakat Papua berkembang dan bertumbuh. Saya bisa simpulkan, Otsus malah memperbudak orang asli Papua,” demikian tanggapan seorang bapak menyikapi diluncurkannya buku karya Pater Neles Kebadabi Tebay yang dirasa akan memberikan “angin segar” bagi rakyat Papua.
Selain itu, gagasan berikut yang juga sangat berpengaruh dan tampaknya telah mengetuk hati para petinggi pusat adalah kajian ilmiah yang dibuat oleh DR. Muridan S. Widjojo, M.Si dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dengan judul bukunya “Papua Road Map (PRM), yang diterbitkan beberapa waktu lalu.
Sebenarnya kajian LIPI telah lebih dulu mengidentifikasikan konflik yang terjadi di Papua serta solusi penyelesaiannya. Namun peluncuran bukunya agak terlambat. Sehingga saya bisa katakan bahwa gagasan Pater Neles telah lebih dulu muncul ke publik, daripada gagasan LIPI.
Mengamati buku yang diluncurkan LIPI, saya kira ini merupakan sebuah kajian yang sangat luar biasa. Dimana secara tegas, dan berani secara gamblang mengemukakan segala persolan, konflik hingga problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Papua. Salah satunya dalam bingkai Otsus yang tidak kunjung membaik.
Bisa disimpulkan, Muridan dan LIPI juga secara tidak langsung telah menyatakan bahwa Otsus yang selama ini menjadi panji kebesaran Jakarta telah gagal. Dan mereka juga telah sedikit menyepakati bahwa Otsus gagal karena Jakarta dan pejabat Papua tidak serius menjalankan amanat Otsus itu sendiri.
Jakarta “main mata” dengan pejabat Papua untuk tidak menjalankan Otsus. Buktinya, Majelis Rakyat Papua (MRP) hadir empat tahun setelah Otsus dilucurkan. Padahal semestinya Otsus dan MRP diluncurkan bersamaan. Karena jalan Otsus, berkembangnya Papua, semua dikerahkan MRP, yang mana dikatakan sebagai lembaga representatif kultural orang asli Papua.
Untuk itu, tawaran dialog versi Muridan (LIPI) dan Pater Neles kepada Jakarta , agaknya sudah menjadi kesepakatan seluruh orang asli Papua. Karena sangat tidak mungkin, orang Papua menawarkan jalan fight untuk penyelesaiannya. Sebab bagaimana pun, orang Papua tetap menginginkan Papua sebagai tanah damai, yang walau realitasnya Tanah Papua tidak sedamai slogan yang selalu diteriakan.
Dialog Yang Bagaimana?
Tidak ada seseorang pun yang dapat membendung aspiras merdeka yang terus disuarakan rakyat Papua. Karena merdeka dan berdaulat sendiri sebagai sebuah negara merdeka adalah tujuan utama rakyat Papua semenjak dulu. Bukan sebuah perjuangan baru yang masih eksis diperjuangkan hingga kini.
Awal mula munculnya konflik antara orang Papua dan Jakarta, terjadi sejak Indonesia menguasai Papua tanggal 1 Mei 1963, serta intregrasi Papua kedalam wilayah Indonesia yang tidak sah. Kedua masalah ini memang perlu diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh. Dan bisa ditarik kesimpulan bahwa kedua persoalan ini menjadikan sumber konflik yang pertama di Tanah Papua antara orang asli Papua dan Jakarta .
Nah, yang jadi pertanyaan: model dialog bagaimana yang selalu para pengamat tawarkan, baik dari Pater Neles maupun kajian LIPI dalam Papua Road Map (PRM)?. Karena keterbukaan semua pihak, baik dari orang Papua maupun Jakarta tergambarkan secara penuh, jika saja format dialog dan tujuan akhir dari proses dialog itu jelas.
Satu hal yang perlu dipahami, bahwa orang Papua tidak akan pernah mau lagi untuk tetap ikut dengan negara Indonesia . Dan saya kira, format dialognya harus mengarah kesana, dalam arti menjawab ketidakpuasan rakyat Papua untuk tetap ikut dengan Negara ini.
Menurut hemat saya, kajian dari LIPI dalam PRM bukanlah model dialog yang diinginkan rakyat Papua. Sebab kebanyakan orang Papua bahkan menilai PRM adalah Otsus era baru. Dalam arti PRM tidak akan membawa Papua keluar dari ketertinggalan, bahkan sampai menyelesaikan konflik yang terjadi di Tanah Papua.
Karena sudah pasti dialog yang di tawarkan LIPI dalam PRM hanya mengarah kepada pembenahan diri menuju Papua yang aman dan terntram dalan bingkai Otsus. Padahal hal ini tidak akan pernah mungkin tercapai, karena Jakarta selalu tidak konsisten dengan segala aturan yang telah mereka tetapkan sendiri. Mungkinkah, dialog yang di maksudkan dapat membawah angin segar bagi rakyat Papua. Kita tunggu saja.(***).Sumber : http://umum.kompasiana.com/2009/07/31/menyelesaikan-masalah-papua-dialog-yang-bagaimana/



JAMAAH ISLAMIYAH DAN AKSI TERORISME DI INDONESIA
Aksi terorisme yang melanda Indonesia, dari Bom Malam Natal tahun 2000, kediaman kedutaan Philipina tahun 2001, Bom Bali I tahun 2002, Kedutaan Australia tahun 2004, dan Bom Bali II Oktober 2005 lalu, melejitkan sebuah nama organisasi yang menjadi dalang di balik semua aksi terorisme di Indonesia, yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Keberadaan organisasi ini menjadi bahan pergunjingan masyarakat, benarkah ia ada, atau hanya organisai bentukan pemerintah untuk memojokkan umat Islam? Apa itu JI? Apa tujuan dan misinya? Untuk menjawab persoalan ini, pada tanggal 14 Desember 2005 Center for Moderate Muslim (CMM) bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) menggelar talk show dengan nara sumber Nasir Abas, mantan anggota JI. Pembaca akan mengetahui latar belakang berdirinya, tujuan, dan misi JI serta metode yang digunakan dalam mencapainya. Berikut petikannya.
Bisakah Anda menggambarkan bagaimana sebenarnya keberadaan Jamaah Islamiyah (JI)?
Jamaah Islamiyah (JI) dibentuk pada awal tahun 1993. Mengenai asal mula terbentuknya berawal dari perpecahan antara Abdullah Sungkar dengan Ajengan Masduki. Waktu itu, di awal tahun 1993, saya disuruh memilih berada di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar atau Ajengan Masduki. Ketika itu saya ada di Pesawar, Pakistan. Pada saat itulah saya mengerti bahwa telah terbentuk sebuah kelompok baru pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII), dan kelompok baru ini dipimpin oleh Abdullah Sungkar (alias Abdul Halim) yang diberi nama al-Jamaah al-Islamiyah atau juga sering disebut sebagai Jamaah Islamiyah (JI).
Jadi perkenalan Anda dengan JI di awal tahun 1993 di Pakistan?
Benar, tapi bukan kenal mendadak karena semua orang Indonesia dan Malaysia yang dikirim ke Pakistan dan Afghanistan adalah orang-orang NII. Kemudian Ustadz Abdullah Sungkar keluar dari NII dan membentuk sebuah kelompok baru. Semua anggota NII di mana saja mereka berada, baik di Pakistan, Singapura, dan Indonesia, disuruh memilih untuk tetap berada dalam NII atau bergabung dengan kelompok baru yang dipimpin oleh Ustadz Abdullah Sungkar.
Apakah antara orang-orang NII dan JI setelah pecah tetap menjalin komunikasi?
Saya sudah dua tahun lebih keluar dari JI, saya keluar dari JI pada pertengahan tahun 2003. Apakah saat ini antara JI dan NII terjalin komunikasi, saya kurang tahu. Tapi sebelum saya keluar dari JI, antara JI dan NII baik di Indonesia Malaysia, dan Philipina, terjalin komunikasi.
Di dalam organisasi JI Anda mempunyai posisi penting, yaitu sebagai ketua Mantiqi III. Apa yang melatarbelakangi Anda keluar dari JI?
Sejak awal terbentuknya JI, saya menjabat berbagai macam jabatan: jabatan terakhir adalah sebagai ketua Mantiqi III. Penyebab utama yang mendorong saya memutuskan untuk keluar dari JI adalah karena ada ketidakberesan dari sebagian anggota JI. Mereka punya fikiran yang menyimpang dan keliru dalam perjuangan misi JI, yaitu dengan melakukan aksi pemboman di tempat sipil. Itulah yang menyebabkan saya mengambil sikap tegas dengan menyatakan keluar dari JI.
Tepatnya, penyimpangan seperti apa yang menyebabkan Anda keluar dari JI?
Dalam masalah implementasi arti dan makna jihad, jihad yang saya pahami dan alami di Afghanistan dan di Philipina adalah adalah jihad menghadapi musuh berseragam, bersenjata, dan menyerang penduduk yang beragama Islam. Sementara sebagaian dari anggota JI, seperti Hambali dan orang-orang yang bersamanya, menjadikan tempat-tempat sipil sebagai target mereka, contohnya: pemboman di gereja-gereja pada tahun 2000, tahun 2001 pemboman di kediaman Kedutaan Philipina, dan tahun 2002 pemboman Bali pada tanggal 12 Oktober. Setelah Hambali ditangkap, misi Hambali ini dilanjutkan oleh anak buahnya, yaitu Dr. Azahari dan Nordin M. Top. Pemboman yang mereka lakukan mengatasnamakan jihad, saya tidak memahami arti dan makna jihad dengan pemahaman menyerang fasilitas sipil yang tidak bersenjata dan tidak bersalah. Ini adalah tindakan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan makna jihad. Inilah letak perbedaan saya dengan mereka.
Bisa Anda gambarkan seperti apa organisasi JI dan berapa kekuatannya?
Saya menulis buku JI tatkala saya melihat banyak orang yang buta tentang JI, maka dalam buku tersebut saya menjabarkan menjelaskan struktur organisasi JI dan prinsip-prinsipnya. JI mempunyai misi untuk melaksanakan syariat Islam sampai kepada tegaknya Negara Islam. Kegiatan-kegiatan JI berkisar pada pendidikan, dakwah Islam, kebajikan sosial, dan membantu umat yang tertindas, diserang atau terlibat konflik. Itulah pada mulanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JI. Mengenai struktur kepemimpinannya, pimpinan yang paling atas disebut sebagai “Amir Jamaah”, staf-staf Amir Jamaah di sebut “Markaziyah” (pusat). Di bawah tingkat Markaziyah terdapat empat wilayah besar yang disebut “Mantiqi I, II, III, dan IV.”
Bisa Anda jelaskan wilayah territorial dari masing-masing Mantiqi?
Mantiqi I meliputi Malaysia Barat dan Singapura, Mantiqi II meliputi Sumatera, Jawa, Sampai ke Nusa Tenggara, Mantiqi III meliputi Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Mindanau di Philipina Selatan, dan Mantiqi IV meliputi wilayah Australia. Kemudian di bawah Mantiqi terdapat wilayah kecil yang disebut “Wakalah,” jadi terdapat beberapa Wakalah dalam setiap Mantiqi. Kemudian Wakalah dibagi-bagi lagi untuk memudahkan dalam kegiatan JI, seperti pengajian-pengajian, pengajaran pengetahuan-pengetahuan Islam atau pengetahuan lainnya yang akan diberikan kepada anggota JI.
Bagaimana cara JI mengkader anggotanya?
Pengkaderan JI melalui pendidikan, jadi anggota JI secara berkelompok diberikan pengetahuan-pengetahuan, seperti tafsir, hadits, sirah nabawiyah (sejarah nabi Muhammad Saw), dan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan Islam. Jadi, melalui pendidikan itulah JI melakukan kaderisasi, JI lebih mengutamakan pengetahuan dalam membentuk kader.
Bagaimana cara yang ditempuh oleh JI dalam merekrut anggota?
JI merekrut anggota tidak buru-buru dan dilakukan melalui ceramah-ceramah, kursus-kursus Islam, dan kelas-kelas agama. Semua itu ditempuh sebagai cara mendekati masyarakat, karena JI ingin memberikan pendidikan Islam kepada masyarakat agar mengerti Islam. Dalam tenggat waktu satu sampai dua tahun, apabila didapati seseorang yang layak untuk ditawari menjadi anggota JI maka orang tersebut akan ditawari untuk menjadi anggota JI. Jika orang tersebut bersedia maka ia akan diambil janji setia yang disebut dengan “baiat.” Apabila orang tersebut telah mengucapkan baiat yang sudah ditentukan oleh JI, maka orang tersebut telah resmi dan sah menjadi anggota JI.
Apa kewajiban dari anggota JI?
Kewajiban anggota JI secara tertulis disebutkan secara terperinci, sayangnya saya tidak hafal, antara lain: mentaati perintah Allah Swt dan rasul-Nya, mentaati pimpinan organisasi, melindungi dan membela pimpinan dan sesama anggota.
Apakah ada iuran atau hal yang semacam itu?
Iuran anggota JI di sebut infak. Infak digalakkan, tapi tidak dalam bentuk paksaan, sebesar 5% dari hasil pendapatannya setiap bulan. Itu bukan aturan yang kaku, ada juga anggota JI yang tidak bisa menginfakkan sebesar 5% dari hasil pendapatannya setiap bulan. Itu cuma merupakan standar bagi anggota JI bagi anggota JI yang ingin memberikan infaknya. Selain itu dari infak, sumber dana JI juga berasal dari infak pengajian, usrah, shadaqah dari masyarakat, zakat fitrah, dan zakat mal.
Di antara misi JI adalah melaksanakan syariat Islam dan mendirikan Negara Islam serta membantu umat Islam yang dianiaya atau terlibat konflik, apakah JI dalam melaksanakan misinya ini tidak mempertimbangkan hukum di suatu negara, di mana umat Islam dianiaya atau terlibat konflik, yang tentu tidak membiarkan JI turun tangan di negara tersebut?
Tentu JI sudah tahu, makanya gerakan JI tidak terbatas pada suatu negara. JI adalah sebuah gerakan internasional, bukan hanya terbatas di Indonesia atau Malaysia saja. Dalam menjalankan misi JI untuk melaksanakan syariat Islam atau mendirikan negara Islam, tidak dilakukan dengan cara kekerasan. JI yang saya mengerti, sebelum ada anggota yang lebih mengedepankan cara-cara kekerasan, lebih mengutamakan pendidikan. Sehingga masyarakatlah yang menentukan apakah mereka sudah siap untuk melaksanakan syariat Islam atau tidak. Dalam melaksanakan misi membantu umat Islam yang teraniaya atau terlibat konflik pasti ada resikonya, karena menggunakan senjata dan bom. Namun, penggunaan senjata di daerah konflik hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok atau pasukan-pasukan yang menjadi musuh penduduk Islam yang diserang.
JI mempunyai misi untuk mendirikan Negara Islam, dimanakah JI akan mendirikan negara Islam tersebut?
Saya bukan pimpinan JI yang tertinggi, karena itu saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar tempat yang menjadi target untuk dijadikan Negara Islam.
Mungkinkah JI ketika melaksanakan dakwah dan pendidikan di pelbagai negara juga mensurvei negara mana yang pas untuk dijadikan sebagai negara Islam?
Saya kira itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi JI, namun saya tidak mengerti dan mengetahui hal itu.
Anda tadi mengatakan bahwa gerakan JI lebih mengutamakan pada dakwah dan pendidikan, tapi kenapa dalam perjalanan selanjutnya muncul anggota JI yang lebih mengutamakan kekerasan dalam menjalankan misi JI dan melakukan terorisme?
Inilah yang menjadi problem internal JI, di mana sebagian anggota JI ini telah merubah strategi gerakan JI yang yang pada mulanya menggunakan metode dakwah dan pendidikan dalam melaksanakan misi JI, yaitu syariat Islam dan mendirikan Negara Islam, menjadi penyerangan terhadap orang-orang sipil non-Muslim, terutama warga negara Amerika dan sekutu-sekutunya. Menurut saya, ini akibat konstalasi politik global saat ini, seperti Perang Teluk I yang terjadi tahun 1989-1990 di mana Amerika dan sekutu-sekutunya menduduki negara-negara Arab. Sejak itulah mulai muncul benih-benih kemarahan sebagian anggota JI kepada Amerika dan sekutu-sekutunya karena mereka menduduki wilayah suci dalam pandangan Islam dan tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang Islam. Demikian juga dengan penyerangan Amerika terhadap Afghanistan, Irak, serta sikap double standard Amerika atas konflik Palestina-Israel menambah kemarahan mereka. Ditambah lagi, pada tahun 1999, saya membaca tulisan bahasa Arab yang disebut sebagai fatwa Osama bin Laden yang mengatakan adalah “menjadi kewajiban umat Islam sekarang ini membunuh orang Amerika dan sekutunya, baik sipil maupun meliter, di mana saja mereka berada.” Hal inilah yang mempengaruhi pemikiran dan kegiatan dari sebagian anggota JI. Rasa marah kepada Amerika dan sekutunya, ditambah lagi dengan fatwa dari orang yang sangat mereka hormati dan dianggap sebagai mujahid besar, dijadikan landasan atau justifikasi gerakan mereka saat ini tanpa mempedulikan misi asal JI yang lebih mengutamakan dakwah dan pendidikan. Hal-hal itulah yang merubah pikiran mereka, dan praktek pemikiran baru tersebut dilaksanakan pada tahun 2000 oleh Hambali dan kawan-kawannya. Sejak tahun 1999 saya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah.
Bagaimana pendapat Anda atas fatwa Osama yang membuat orang-orang JI yakin bahwa perbuatan mereka adalah benar?
Bagi saya, marah adalah sifat manusia dan itu hal yang wajar. Namun, Islam punya etika dalam menyampaikan rasa kemarahan. Kemarahan terhadap Amerika dan sekutunya disebabkan rasa solidaritas sebagai sesama Muslim, saya juga tidak menyetujui hal yang tidak pantas. Mengenai fatwa Osama, saya tidak setuju dengannya. Karena Allah Swt tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk membunuh orang sembarangan. Allah Swt berfirman dalam Alquran: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. (QS. al-Maidah: 32).  Jadi membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan adalah sebuah dosa besar, dan nabi Muhammad Saw tidak pernah membunuh orang-orang sipil. Nabi Muhammad Saw dalam memimpin peperangan hanya memberi perintah membunuh kepada pasukan musuh yang menyerang umat Islam. Saya tidak menyebut Fatwa Osama sebagai fatwa, saya menyebutnya sebagai statemen Osama. Tidak mungkin melaksanakan statemen Osama tersebut dalam keadaan damai karena bertentangan dengan Alquran surat al-Maidah ayat 32 dan juga bertentangan dengan nurani. Bagaimana mungkin dalam keadaan damai, seperti di Indonesia, membunuh wanita dan anak-anak, ke mana hati nurani kita. Allah Swt tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan nurani manusia.

Para pelaku Bom Bali mengatakan bahwa mereka bertindak sendiri dan tidak ada hubungan dengan JI, apakah pelakunya Bom Bali, JW. Marriot, Kuningan, dan Kedutaan Besar Australia adalah orang-orang yang Anda kenal dan pernah menjadi anggota JI?
Saya kenal pelaku Bom Bali I, sebagian mereka adalah anggota JI, mereka juga bekerja sama dengan kelompok Serang, teman-teman Imam Samudra. Mungkin saja tindakan mereka tidak ada sangkut pautnya dengan JI, jika memang mereka mengatakan begitu. Tetapi mereka adalah anggota JI yang melaksanakan kegiatan di luar misi awal JI. Saya kenal mereka, misalnya Ali Ghufran alias Mukhlas, ia adalah adik ipar saya. Tahun 2001 Ali Ghufran menggantikan jabatan Hambali selaku ketua Mantiqi I. Bukan saya saja yang mengatakan seperti ini, pelaku bom yang ditangkap dalam BAP (Buku Acara Pidana) juga mengatakan hal yang sama. Bisa jadi apa yang mereka lakukan bersifat pribadi dan tidak mengemban misi JI. Misi JI adalah melaksanakan syariat Islam dan menegakkan Negara Islam melalui dakwah dan pendidikan, sementara apa yang mereka lakukan bukanlah cara-cara untuk melaksanakan syariat Islam dan menegakkan Negara Islam. Penyerangan terhadap kaum sipil bukanlah cara dalam menjalankan misi JI.
Apakah mereka bekerja sama dengan atau melakukan koordinasi dengan JI ketika mereka melakukan tindakan terorisme?
Itu saya tidak tahu, apalagi saya sekarang sudah keluar dari JI. Bahkan sebelum saya keluar masih menjadi tanda tanya apakah Bom Bali I direncanakan oleh JI atau direncanakan oleh sebagian anggota JI tanpa melibatkan organisasi JI.
Bagaimana dengan Dr. Azahari yang dianggap sebagai dalang di balik semua pemboman yang terjadi di Indonesia, apakah ia juga termasuk anggota JI?
Saya kenal Dr. Azahari dan Nordin M. Top sejak di Johor Baru, semenjak mereka baru menjadi anggota JI. Secara personal mereka menjadi anggota di bawah saya, saya adalah pimpinan mereka walaupun waktu itu saya staf Mukhlas yang waktu itu menjadi ketua Wakalah di Johor Baru. Sedangkan Dr. Azahari dan Nordin M. Top adalah adalah anggota JI di Johor baru tersebut. Jadi mereka berdua adalah anggota JI, kalau secara struktural, Nordin M. Top dan Dr. Azahari di bawah Mantiqi 1 yang dipimpin oleh Hambali. Setelah tertangkapnya Hambali, Nordin M. Top dan Dr. Azahari adalah anggota JI yang melanjutkan misi Hambali. Setelah Bom Bali I, Nordin M. Top dan Dr. Azahari melanjutkan aksi pemboman sehingga terjadilah Bom JW. Marriot 2003 dan Bom Kuningan 2004. Mereka adalah anggota JI, tapi apakah mereka mengatasnamakan JI, itu saya tidak tahu.
Setelah kematian Dr. Azahari, apakah aksi-aksi terorisme di Indonesia akan berakhir?
Selama mereka tetap memegang statemen Osama, yaitu membunuh orang Amerika dan sekutu-sekutunya di mana saja mereka berada, maka Nordin M. Top dan kelompoknya tidak akan berhenti melakukan pemboman selagi mereka mampu untuk melakukannya.
Apa komentar Anda tentang buku “Aku Melawan Teroris” yang ditulis oleh Imam Samudra?
Buku yang saya tulis, “Membongkar Jamaah Islamiyah,” pada bagian yang kedua menulis counter opinion atas buku yang ditulis Imam Samudra. Pada waktu muda ia adalah salah satu dari murid saya. Saya adalah salah satu instruktur dari sekian banyak instruktur dari Imam Samudra kemudian di Afghanistan saya bertemu lagi dengan dia. Jadi saya tahu siapa itu Imam Samudra dan di mana saja ia berada ketika di Afghanistan. Dalam buku “Aku Melawan Teroris” yang ditulis oleh Imam Samudra saya mendapati ada kebohongan-kebohongan yang dinyatakan oleh Imam Samudra. Maka saya tulis kebohongan Imam Samudra dalam buku saya, seperti tempat dia mendapatkan latihan di Afghanistan. Tempat latihan Imam Samudra, seperti yang dinyatakan dalam bukunya, bukan di Hus, tapi di Sada Pakistan. Ia mendapatkan latihan meliter bukan di camp orang Arab, tapi di Akdemi Militer Mujahidin Afghanistan. Yang paling berbahaya dalam buku Imam Samudra adalah masalah keyakinannya yang menganggap bahwa tindakannya membom Bali pada tahun 2002 dibenarkan oleh agama dan ia mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Saya menulis dalam buku saya judul, “kesesatan Imam Samudra,” saya menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Samudra di Bali dan semua pemikiran dia adalah sesat dalam hal memahami jihad dan pengimplementasiannya, saya tidak ragu untuk menyatakan hal tersebut. 
Menurut Anda, apa dan bagaimana memahami makna jihad yang cocok dilakukan di semua negara, termasuk di Indonesia dan Malaysia?
Jihad secara bahasa bermakna “sungguh-sungguh,” dari pengertian ini maka belajar sungguh-sungguh termasuk kategori jihad. Sedangkan jihad yang dimaksudkan dalam daerah konflik adalah jihad yang bermakna qital (perang). Jihad dalam makna perang seperti yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw adalah untuk membela agama, bangsa, dan negara. Membela agama Islam, bangsa Islam, umat Islam, dan daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Maka saya katakan, Indonesia adalah negara Islam, saya tidak ragu karena pemimpinnya Islam dan mayoritas penduduknya menganut agama Islam.
Tapi bangsa Indonesia tidak pernah mengatakan dan mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara Islam, bagaimana menurut Anda?
Itu keyakinan masing-masing, tapi saya menganggap Indonesia adalah negara Islam karena pemimpinnya beragama Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan umat Islam dapat melaksanakan amal-amal Islam. Begitu juga dengan Malaysia, ia adalah negara Islam. Seandainya keadaan negara Indonesia terjadi seperti yang terjadi di Irak, maka umat Islam berkewajiban membela negara Indonesia. Membela negara Indonesia dari ancaman luar itu termasuk jihad karena membela wilayah yang dimiliki atau diduduki oleh mayoritas umat Islam.
Apakah JI mempunyai tanggung jawab dalam membela suatu negara dari serangan negara lain? Atau itu merupakan tanggung jawab dari aparat atau tentara yang bersangkutan?
JI tidak mempunyai hubungan dengan polisi dan tentara pada sebuah negara. Karena JI meyakini bahwa Indonesia bukan Negara Islam, Malaysia juga bukan Negara Islam. Saya menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah Negara Islam, itu adalah keyakinan pribadi saya. Sewaktu masih menjadi anggota JI saya berpendapat bahwa Indonesia dan Malaysia bukan Negara Islam, makanya JI ingin memperjuang terlaksananya syariat Islam dan terbentuknya negara Islam, negara yang ada saat ini tidak diyakini sebagai Negara Islam.
Jadi dalam pandangan JI, Indonesia dan Malaysia akan dijadikan negara Islam?
Benar, itulah yang menjadi salah satu dari tujuan JI. Tapi tercapainya misi tersebut melalui dakwah dan pendidikan, bukan dengan jalan kekerasan,.
Mungkinkah JI salah dalam menerapkan metode indoktrinasi sehingga para anggota JI melakukan tindakan terorisme?
Tadi saya sudah menjelaskan bahwa paham radikal yang berkembang di tubuh JI berasal dari luar, yaitu Osama bin Laden, bukan dari tubuh JI sendiri. Yang timbul dari JI adalah pemahaman bahwa negara Indonesia dan Malaysia bukanlah negara Islam, jadi harus diusahakan agar menjadi negara Islam.
Indonesia dan Malaysia bukanlah Negara Islam dan rakyat juga tidak menginginkan Negara Islam. Ketika JI berusaha menjadikan Indonesia dan Malaysia menjadi Negara Islam bukankah ini melanggar kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara. Bagaimana menurut Anda?
Inilah perubahan pola pikir yang terjadi pada diri saya. Dulu saya meyakini bahwa Indonesia dan Malaysia bukan negara Islam, sekarang saya mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah Negara Islam. Kita harus mentaati pemimpin yang ada saat ini, walaupun mereka belum melaksanakan syariat Islam. Inilah keyakinan saya pribadi yang berbeda dengan keyakinan JI.
Setelah Anda keluar dari JI, bagaimana Anda melihat persoalan umat Islam dewasa ini?
Saat ini saya berpendapat bahwa kita perlu menghargai bentuk pemerintahan yang ada. Kita cukup mendekati pemerintah dan memberi saran tentang Negara Islam yang sebenarnya. Buat apa kita mendirikan negara baru padahal sudah ada negara, kenapa kita harus menggangu kadaulatan negara yang sudah ada. Inilah perubahan pola pikir yang terjadi pada diri saya. Dulu saya memahami, bahwa negara yang ada bukanlah negara Islam, jadi harus dilakukan usaha-usaha untuk merubah negara yang sudah ada menjadi Negara Islam dengan cara apa pun. Bahkan ada paham yang lebih ektrem mengatakan bahwa negara ini adalah negara murtad dan kafir. Saya pikir cap negara murtad dan kafir perlu dikaji ulang dan dipertimbangkan kembali. Menurut saya, jika salah mohon dibantu, negara Islam adalah negara yang pemimpinnya beragama Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Seandainya ada beberapa syariat Islam yang belum dilaksanakan, itu bukan berarti tidak mau melaksanakan syariat Islam. mungkin ada alasan tertentu suatu negara belum melaksanakan syariat Islam. Saya tidak setuju bahwa negara ini harus digulingkan dan dirubah menjadi Negara Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh Taliban terhdap pemerintahan Mujahidin. Pemerintahan Mujahidin dibentuk oleh para Mujahidin Afghanistan pada tahun 1992, setelah mengalahkan pemerintahan komunis, lalu Taliban menyerang pemerintahan Mujahidin ini. Pemberontakan Taliban ini dimulai pada tahun 1994 dengan alasan bahwa pemerintahan Mujahidin tidak memberlakukan syariat Islam. Akhirnya Taliban dapat menguasainya pada tahun 1996. Taliban melakukan penggulingan negara, padahal pemimpin Afghanistan pada waktu itu adalah Ustadz Burhanuddin Rabbani, seorang pemikir Islam. Tetapi, Taliban menganggap pemerintahan ini tidak melaksanakan syariat Islam dan menggulingkannya serta membentuk pemerintahan baru yang bernama Taliban.
Jadi sekarang ini Anda lebih toleran dan menghargai kedaulatan sebuah negara?
Benar, saya menginginkan hal ini tidak terjadi lagi sebagaimana yang terjadi di Afghanistan.
Apakah Anda bersedia membantu polisi dalam menangkap para pelaku teror?
Selama ini apa yang saya lakukan adalah sumbangan terhadap rakyat Indonesia, demi keamanan Indonesia.
Mulyadi di Jakarta Timur
Sekarang ini terbentuk opini bahwa Islam dihadapkan dengan Barat, terutama dengan Amerika. Menurut saya ini adalah pendapat yang salah, Islam jangan dihadapkan dengan suatu bangsa, tapi dihadapkan dengan akhlak jahiliyah. Bisa jadi, umat Islam yang tinggal di Barat lebih shaleh dari pada mereka yang berdiam di Timur. Bagaimana menurut Anda? Yang kedua mengenai Amerika. Saya secara pribadi tidak membenci rakyat Amerika, tapi saya membenci rezim yang berkuasa di Amerika saat ini. Rezim yang berkuasa di AS saat ini adalah penjajah dan selalu memerangi orang Islam. bagaimana Anda menanggapi sikap rezim Amerika ini?
Saya tidak setuju dengan opini Islam versus Barat, Islam adalah rahmatan lil’amien, Islam tidak memusuhi sebuah suku atau pun suatu kaum. Kemudian tentang masalah rezim Amerika yang dinilai oleh Bapak Mulyadi sebagai rezim yang suka menjajah dan memerangi orang-orang Muslim. Kita boleh tidak setuju dan marah, itu hal yang manusiawi. Saya juga tidak setuju dengan sebuah kedzaliman, apa pun bentuknya. Tapi, apakah kedzaliman harus dibalas dengan kedzaliman? Kalau Amerika dalam aksi meliternya dalam rangka memburu para pelaku teroris mengakibatkan terbunuhnya orang-orang sipil Muslim yang tidak bersalah dan berdosa, lalu apakah pantas kita membalas dengan sebuah kedzaliman yang baru? Itu bukanlah etika seorang Muslim. Ada cara lain yang lebih bijaksana untuk menghadapi cara mereka (Barat-red) yang tersebut.
Dea di Jakarta
Amerika memiliki kepentingan terhadap terhadap negara-negara Timur Tengah karena kekayaan sumber minyaknya. Inilah yang melatarbelakangi Amerika melakukan perbuatan dzalim atas umat Islam di Timur Tengah. Untuk menutupi kebusukannya, Amerika membuat opini bahwa mereka yang melakukan perlawanan terhadap mereka di Timur Tengah dianggap sebagai teroris, salah satunya adalah Intifadhah yang merupakan gerakan perlawanan atas ketidakadilan, agar tidak menimbul simpati dari umat Islam di negara lain. Saya melihat ada semacam konspisarasi untuk memojokkan umat Islam, misalnya dari Tragedi WTC 11 September 2001. Dan juga saya melihat bahwa peledakan yang terjadi di Indonesia adalah ulah sebagian orang yang tidak senang dengan arus reformasi yang bergulir di negari ini. Bagaimana menurut Anda?
Pertama, saya hanya menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Kedua, saya tidak berfikir tentang adanya konspsirasi dan adanya campur tangan pihak lain dalam bom-bom yang terjadi di Indonesia, saya tidak mengerti hal itu. Tapi kalau Anda bertanya tentang siapa saja pelakunya, mungkin saya kenal dan akan saya jelaskan. Pemboman yang terjadi di Indonesia dimotivasi oleh paham yang mereka miliki. Akibat negatif dari cara kekerasan yang ditempuh oleh sebagian umat Islam dalam menyampaikan rasa marahnya membuat pihak lain menyerang balik umat Islam. Makanya Umat Islam harus lebih bijaksana dalam menyikapi suatu masalah. Alangkah baiknya, ketidaksetujuan atas tindakan Amerika di negara tertentu kita serahkan kepada kebijakan sebuah negara di mana kita tinggal. Kita tidak melakukan aksi itu secara pribadi, sebagaimana dilakukan oleh anggota-anggota JI yang saya kenal. Itulah yang dapat saya tanggapi dari pertanyaan Dea di Jakarta.
Menurut pengamatan Anda, apakah ada di antara anggota JI yang direkrut pihak lain untuk melakukan terorisme?
Saya tidak mengatakan bahwa pemboman tidak direncanakan oleh JI, sampai saat ini saya masih bertanya-tanya apakah peledakan bom direncanakan oleh JI atau tidak. Mengenai masalah campur tangan pihak luar dalam peledakan bom, saya tidak tahu karena saya tidak terlibat dalam aksi tersebut. Namun saya mengatakan bahwa saya kenal pelaku pemboman dan saya tahu mereka mampu untuk melakukan hal tersebut berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang mereka dapatkan di Afghanistan dan Philipina.
Abdullah di Cirebon
Setelah sekian lama Anda berkecimpung dalam JI, apakah Anda sekarang ini memiliki paham Islam yang sesuai dengan paham Salafus Shalih? Kedua, apakah Abu Bakar Baasyir mempunyai hubungan dengan JI?
Saya berubah tidak secara drastis, tapi bertahap. Meskipun demikian, ketika masih menjadi anggota JI saya tidak setuju dengan cara-cara kekerasan yang dipergunakan oleh sebagian anggota JI. Misalnya, dalam masalah pemboman, saya menyampaikan ketidaksetujuan ketika ada semacam diskusi untuk melakukan pemboman gereja. Yang perlu saya sampaikan di sini, ada sebagian dari anggota JI juga tidak setuju dengan statemen yang dikeluarkan oleh Osama. Insya Allah paham keagamaan yang saya pegang saat ini sesuai dengan paham Shalafus Shaleh, tapi saya harus lebih banyak belajar lagi. Mengenai pertanyaan kedua tentang hubungan Abu Bakar Baasyir dengan JI, menurut sepengetahuan saya, beliau adalah pengganti Ustadz Abdullah Sungkar pada tahun 1999, selaku Amir JI. Namun apakah sekarang Abu Bakar Baasyir adalah Amir JI, saya tidak tahu lagi.
Berapa jumlah anggota JI yang tidak setuju dengan fatwa Osama?
Saya kesulitan untuk menyebutkan jumlahnya secara pasti, tapi hanya sebagian dari anggota JI yang tidak setuju dengan statemen Osama tersebut.
Abdullah di Jakarta Selatan
Menurut Anda, apa kelebihan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibandingkan dengan ideologi yang Anda dapatkan sewaktu masih menjadi anggota JI?
Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah jelas, negaranya ada, ada sistem pemerintahannya, ada pemimpinnya dan lain sebagainya. Sementara JI belum apa-apa, masih berupa kelompok kecil.
Dayat di Kebayoran Baru Jakarta
Dalam sebuah negara di mana pemerintahannya tidak menerapkan hukum Islam, sebatas apa kewajiban muslim dalam menerapkan syariat Islam?
Sebagai pribadi Muslim, hendaknya menyerahkan kebijakan tersebut kepada negara yang berangkutan, negara mempunyai alasan kapan menerapkan syariat Islam dan tidak.
Muhdi di Serang
Apakah anggota-anggta JI terdiri dari pelbagai macam organisasi yang ada di Indonesia, seperi NU, Muhammadiyah dan Persis? Kedua, bisakah Anda membantu polisi mencari Nordin M. Top dengan menjelaskan tempat-tempat persembunyiannya?
JI adalah sebuah kelompok tersendiri, bukan Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Dan JI tidak menganut paham sebuah mazhab, berbeda dengan ormas-oramas Islam yang lain. Kalau boleh saya katakan, paham keagamaan JI mirip dengan paham keagamaan Muhammdiyah, seperti cara shalat, namun JI tidak berasal dari Muhammadiyah. Dulu ketika saya di Malaysia, sebelum saya kenal dengan orang Indonesia, saya ikut paham Muhammadiyah yang ada di Malaysia. Kalau saya keliru dalam memahami ini saya minta dibetulkan. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kesedian saya bisa membantu polisi memulihkan keamanan Indonesia, Insya Allah akan saya bantu semampu saya.  Termasuk jika saya mengetahui keberadaan Nordin M. Top, saya akan melaporkan ke aparat kepolisian.




Mengapa Noordin M. Top Menebar Teror di Indonesia, Bukan di Malaysia?!?
Ini tulisan pertama yang ter-posting sejak Mei lalu. Cukup lama, memang. Bukan karena sedang enggan menulis, tapi karena justru sedang tak senggang karena terdera deadline berterusan. Yah, maklum hidup dari menulis.
Satu hal yang kemudian memacu saya hari ini untuk menulis, apalagi jika bukan perkembangan kasus Noordin M Top dan jaringannya.  Apalagi, ketika  Kadiv Humas Polri sudah mengumumkan bahwa Noordin M Top masih hidup.
Bukan apa-apa, press release Polri tersebut kembali memicu kekhawatiran publik bahwa Noordin M Top akan kembali mengguncang tanah pertiwi ini dengan teror-teror bom.  Kekhawatiran itu kemudian diiringi dengan sebuah pertanyaan sumir: mengapa Noordin tak “berjihad” di Malaysia saja, mengapa Mister Ibnu M. Top itu tak meledakkan Menara Petronas saja, misalnya. Mengapa harus mengacak-acak Indonesia? Mengapa tak Malaysia, toh Malaysia adalah purwarupa dari Inggris, salah satu motor Barat?
Jujur, tak sulit sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, jika saja mengawalinya dari awal keterlibatan Noordin dengan gerakan yang bermuara pada aksi teror itu.
Begini, ketokohan Noordin sebagai gembong teror sebenarnya tidak terlepas dari geliat gerakan Negara Islam Indonesia (NII), yang juga populer dengan sebutan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Gerakan ini diproklamirkan oleh Sang Imam: Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (SMK).
Seiring dengan penangkapan SMK pada tahun 1962 melalui sebuah operasi “Pagar Betis” yang cukup legendaris di kalangan aktivis NII, gerakan NII mulai terpecah menjadi beberapa faksi–meski ada yang bilang sebenarnya faksi itu hanya merepresentasikan basis wilayah gerakan saja.
Nah, di era tahun 1970-an dan 1980-an, muncul beberapa nama tokoh NII lanjutan, seperti Adah Djaelani (Mamak), Abu Darda, Rahmat Tahmid Basuki (keduanya putra SMK), dan Ajengan Masduki yang berbasis di Priangan. Sementara di Jawa Tengah, muncul nama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir. Menurut kalangan dalam NII, Abdullah Sungkar ketika itu adalah Amir NII Wilayah III Jateng, sedangkan Abu Bakar Baasyir adalah figur kepercayaan Abdullah Sungkar. Menurut kalangan dalam, baik Sungkar maupun Baasyir berbaiat kepada H. Ismail Pranoto (Hispran) pada tahun 1976–meskipun kemudian hal itu dibantah dalam pleidoi mereka.
Sungkar dan Baasyir pun kemudian bahu membahu dengan para tokoh DI lain, seperti Danu Muhammad Hassan, Aceng Kurnia, Adah Jaelani, dan Gaos Taufik.  Sebagai catatan, Danu Muhammad Hassan adalah ayah dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Ketika para tokoh DI ini dituduh melakukan beberapa aksi teror, seperti pemboman Gereja Methodis di Medan, pemerintahan Soeharto mulai mengambil tindakan represif. Lebih dari 700 anggota dan tokoh DI di Sumatera Utara,  Palembang, Lampung, Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur ditangkap. Mereka yang ditangkap di antaranya Haji Ismail Pranoto (Hispran), Gaos Taufik, Danu Muhammad Hassan, Muhammad Darda, Timsar Zubil dll. Mereka dituding terlibat gerakan Komando Jihad yang bercita-cita mendirikan NII.
Basis gerakan DI pindah ke Jawa Tengah terutama Solo dan Yogyakarta. Aparat keamanan belum mengendus keterlibatan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir dalam gerakan Darul Islam. Abdullah Sungkar masih aktif berceramah, sementara Abu Bakar Ba’asyir lebih aktif mengurus pesantren.  Ceramah-ceramah Sungkar dikenal keras.  Salah satu tema paling ia sukai soal aqidah. Konsep aqidah Abdullah Sungkar sangat dipengaruhi pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi.
Kecenderungan Wahabiyah yang dikembangkan Sungkar ini memang agak lari dari asal-usul DI itu sendiri, yang justru sama sekali tidak mengarah pada semangat Wahabi.
Pertengahan dekade 1980-an, ketika Borobudur jadi sasaran bom, militer semakin represif,  Abdullah Sungkar dan Baasyir pun lari ke Johor, untuk kemudian ke Selangor. Nah, setelah beberapa tahun berdakwah di Malaysia, duo kiyai pentolan dari Ngruki ini kemudian mendirikan Jemaah Islamiyah (JI). Sebelumnya, beberapa kader DI atau NII telah lebih dulu bermukim di Malaysia. Salah satunya, Abdussalam Rasyidi, yang kini lebih dikenal sebagai Syaykh A.S. Panji Gumilang, pimpinan NII faksi Al-Zaytun–pengelola Universitas Al-Zaytun dan Ma’had Al-Zaytun di Indramayu. Konon, menurut desas-desus di kelompok DI Zaytun ini, Abdussalam punya andil dalam pelarian Sungkar dan Baasyir. Memang, Abdussalam kemudian lebih banyak bermukim di Sabah (Malaysia Timur), sedangkan duo Ngruki kemudian bermukim di Negeri Sembilan (Malaysia Barat).
Di Malaysia, dakwah Sungkar dan Baasyir berjalan mulus. Mereka mulai melakukan perekrutan anggota DI. Beberapa nama yang berhasil berbaiat di hadapan Sungkar dan Baasyir yakni: Hambali, Ali Ghufron, dan Imam Samudera. Di Malaysia, Sungkar bertemu dengan Syaykh Rasul Sayyaf,  salah seorang pimpinan Mujahidin Afganistan. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan kerjasama antara kelompok  Syaikh Rasul Sayyaf dengan DI pimpinan Sungkar dalam bentuk pelatihan militer di Afganistan bagi para kader DI.  Beberapa kader pun dikirim ke Afghan, termasuk Hambali, Ali Ghufron, dan Imam Samudera.
Sayang, hubungan Sungkar-Baasyir dan tokoh-tokoh DI di tanah air merenggang. Itu karena duet Sungkar-Baasyir dianggap lalai berkoordinasi dengan Amir NII di tanah air, termasuk dalam pengiriman para kader DI ke Afghan.
Singkat cerita, Sungkar-Baasyir mendirikan Jamaah Islamiyah (JI).  Keputusan itu sungguh masuk akal karena nama JI jauh lebih universal ketimbang NII, yang sangat Indonesia sentris.  Langkah semacam ini juga diikuti oleh NII faksi Al-Zaytun yang memodifikasi sebutan NII di Malaysia menjadi DIN (Daulah Islamiyah Nusantara).
Johor Baru adalah salah satu basis JI pimpinan duet Sungkar-Baasyir. almarhum Dr. Azhari dan Noordin M. Top adalah murid-murid Sungkar-Baasyir. Dari beberapa informasi kalangan dalam, keduanya sudah bergabung dan berbaiat sejak gerakan Sungkar-Baasyir masih bernama DI/TII atau NII.
Melompat jauh ke depan, pada 1998, Noordin menjadi Kepala Sekolah Madrasah Luqmanul Hakiem, salah satu madrasah di Johor Baru yang dibidani kelahirannya oleh Abu Bakar Baasyir, yang menjadi pimpinan tertinggi JI menggantikan Abdullah Sungkar yang sudah mangkat. Ketika, pemerintah Malaysia mulai mengendus aroma tak sedap kelompok pimpinan Baasyir itu, seluruh pesantren yang dicurigai memiliki hubungan dengan Baasyir pun ditutup. Ketika itu, mereka disebut sebagai KMM alias Kelompok Militan Malaysia. Baasyir cs, termasuk Noordin M. Top, pun pindah ke Indonesia–kembali ke asal pergerakan JI bermula ketika dahulu masih bernama DI/TII. Dalam pelariannya itu, Noordin memboyong istri dan ketiga  anaknya ke kampung isterinya di Desa Pendekar Bahar, Bangko, Rokan Hilir, Riau. Letak Rokan Hilir memang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Seperti sumbu ketemu tutup, di Indonesia para aktivis JI itu kembali bersinergi dengan para aktivis DI, yang sejatinya merupakan kakak tua secara ideologis.  Menurut beberapa mantan aktivis JI di Jawa Tengah,  pola tilawah (aktivitas perekrutan) JI 90% serupa dengan pola tilawah di DI. Di antara 10% yang berbeda adalah doktrin JI sudah diwarnai dengan semangat Wahabi. Berbeda dengan doktrin DI yang jelas-jelas tidak mengidentifikasi diri sebagai Wahabi. Hal ini menjadi penjelasan logis, mengapa para istri aktivis JI memakai cadar. Tak seperti aktivis DI yang tidak menganjurkan cadar bagi jamaah perempuan DI.
Sementara itu, ketika sang guru (Baasyir) mulai memerankan pola perlawanan politik  yang lebih lunak–di antaranya dengan mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia, anak-anak JI lulusan Afghan mulai gerah.  Bahkan, ketika perang saudara di Poso dan Ambon meletus, tersiar kabar bahwa anak-anak JI lulusan Afghan kemudian lebih memilih bergabung dengan para sejawat DI  lulusan Afghan untuk bertempur di dua daerah konflik tersebut.
Ketika dua perang lokal itu berakhir, mereka seolah kehilangan medan jihad. Wajar jika mereka kemudian mencari medan jihad baru. Nah, ketika itulah, Hambali berhasil memfasilitasi kerinduan mereka untuk berjihad. Apalagi, ketika itu Hambali telah menjelma menjadi salah satu tokoh Al-Qaeda di Asia Tenggara. Sejak itu, berhembus kabar bahwa JI pecah. Satu kelompok tetap setia pada JI pimpinan Baasyir yang lebih moderat, sedangkan satu kelompok lagi JI yang didukung Hambali yang lebih memiliki karakter kelompok paramiliter. Kelompok kedua inilah, yang kemudian berkembang menjadi kelompok yang kini dibesarkan oleh Noordin M. Top cs.
Dari latar belakang itu, ada beberapa simpul yang bisa menjelaskan mengapa Noordin tidak menebar teror di negerinya: Malaysia.
Pertama, basis ideologi JI adalah Indonesia karena JI lahir dari gerakan DI/TII atau NII.
Kedua, karena alasan pertama itu,  Noordin lebih mudah mendapat dukungan ideologis dari para aktivis JI maupun DI di Indonesia. Memang, tidak semua aktivis DI sepakat dengan cara-cara Noordin. Bahkan, Baasyir  yang merupakan guru sekaligus mentor,  pun tak sepakat dengan teror ala Noordin. Apalagi di Malaysia, jamaah DI maupun JI sudah semakin terdesak, yang pada akhirnya membuat ke-DI-an dan ke-JI-an mereka semakin memudar.
Ketiga,  jauh lebih mudah bagi Noordin untuk merekrut anggota baru di Indonesia ketimbang di Malaysia. Karakter orang Indonesia jauh lebih mudah dikader untuk menjadi militan ketimbang orang Malaysia.
Keempat,  dalam doktrin DI–organisasi militan pertama yang dikenal Noordin–Indonesia diyakini sebagai pusat dakwah dan kebangkitan Islam dengan sebutan Madinah Indonesia.  Karena itu, Indonesia memiliki kedudukan istimewa dalam hati Noordin. Bahkan, bisa jadi Noordin merasa lebih nyaman menjadi JI  yang Indonesianis ketimbang sebagai JI yang Malaysianis.


Kontra Terorisme Dilema Indonesia Era Transisi
Sebelum bom meledak di Hotel JW Marriott, 5 Agustus 2003, pengunjung dan penghuni hotel berkebangsaan AS dievakuasi dari hotel tersebut. Setidaknya, mereka telah diberi peringatan dini akan terjadinya suatu peristiwa dahsyat yang bisa merenggut nyawa. Tak heran, dalam ledakan tersebut tidak ada warga AS yang menjadi korban. Hanya seorang warga negara Belanda yang nahas karena sedang berada di hotel tersebut. Selebihnya, korban ledakan itu, baik yang meninggal mapun luka-luka, adalah warga Indonesia. Padahal, hotel tersebut dikenal sebagai tempat berkumpulnya para ekspatriat dari berbagai negara.
Itulah salah satu keanehan yang terungkap dalam buku Kontra Terorisme Dilema Indonesia Era Transisi yang ditulis Sapto Waluyo. Berbekal pengalaman sebagai wartawan, Sapto mampu memasukkan data-data mutakhir secara cepat. Di antaranya, ledakan bom di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott (2009) yang dilanjutkan dengan penangkapan para pelaku melalui aksi tembak-menembak yang menegangkan. Para pelaku teror ditembak mati melalui penyergapan yang dramatis di Temanggung dan Bekasi.
Penggerebekan di Temanggung lebih dramatis karena disiarkan secara live oleh dua stasiun televisi sehingga masyarakat bisa menyaksikan detik demi detik drama itu. Dalam bab 14 tak kalah menariknya, juga diungkap tentang aksi penyergapan gembong teroris Noordin M. Top di Jebres, Solo, pada 17 September 2009. Berbeda dengan penggerebekan sebelumnya, terutama di Temanggung, penumpasan Noordin dan kelompoknya itu ''luput'' dari liputan media massa.
Masih banyak misteri yang sampai saat ini belum terungkap di balik aksi teror yang tak pernah berhenti mendera negeri ini. Dalam ledakan bom Marriott I pada 2003, misalnya, petugas hotel kebingungan dengan keputusan Kedubes AS yang tiba-tiba membatalkan pesanan 20 kamar, hanya beberapa jam sebelum bom meledak. Padahal, acara resmi itu sebenarnya diadakan Kedubes beberapa jam sebelum peledakan.
Bukan hanya AS, Australia juga menyimpan rahasia yang sampai sekarang belum dijelaskan oleh pemerintah negeri tersebut. Penyidik AFP dari Australia sudah berada di lokasi pada jam pertama setelah ledakan, lebih cepat daripada penyidik kita. Bahkan PM Australia waktu itu, John Howard, langsung mengadakan konferensi pers mengenai ledakan tersebut saat dia berkunjung ke sebuah kota terpencil di Cape York, Australia. Howard bisa menjelaskan aksi ledakan itu dengan sangat detail dan valid.
Keanehan-keanehan tersebut diungkap oleh Joe Vialls, pakar masalah peledakan bom dari Australia, yang secara konsisten menentang kampanye perang terhadap terorisme internasional. Vialls mengungkap sejumlah fakta yang mencengangkan di balik aksi ledakan bom menghebohkan itu. Fakta tersebut sulit terbantahkan sekaligus sulit dijelaskan. Pendapat PM Australia John Howard dan Presiden George Bush yang oleh Vialls dituduh tergesa-gesa saat menuding pelaku ledakan itu adalah Jamaah Islamiah dengan tegas disanggahnya. Bahkan, dengan analisis yang tajam dan bukti kuat, dia berkesimpulan sebaliknya bahwa pelaku peledakan bom itu adalah warga AS atau Israel yang menguasai bom inkonvensional.
Berbagai misteri di balik aksi ledakan bom di Indonesia itu menjadi masalah pelik pemerintah dalam aski kontra-terorisme yang menjadi pokok bahasan buku ini. Empat presiden pengganti Soeharto, sejak B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih lagi untuk kali kedua, tetap dihadapkan pada masalah terorisme. Setiap presiden punya gaya dan policy sendiri dalam menangani masalah teroris.

Terorisme menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, terutama selama satu dekade terakhir. Aksi teror mulai marak setelah Soeharto turun dari tampuk kekuasaan yang didudukinya selama 32 tahun. Sejak itulah Indonesia tidak pernah lepas dari aksi teror, baik dalam skala kecil maupun besar, yang menimbulkan banyak korban. Empat presiden yang menggantikan kedudukan Soeharto menghadapi masalah pelik untuk menyelesaikan masalah teroris itu. Apalagi dalam perkembangannya, terorisme bukan hanya masalah dalam negeri tapi sudah menjadi isu internasional.
Campur tangan asing ditengarai menyebabkan penanganan masalah teroris di dalam negeri semakin rumit. Dalam buku ini bahkan digambarkan secara jelas bagaimana pihak luar ikut campur dalam urusan terorisme. Penanganan kasus bom Bali, penangkapan Abu Bakar Ba'asyir, sampai pembentukan Densus 88 tak lepas dari campur tangan asing.
Meski tidak bisa dibuktikan, banyak yang mengaitkan aksi peledakan bom tersebut dengan Soeharto dan para pendukung setianya, terutama dari kalangan tentara. Itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan para pengganti Soeharto yang berniat menyeretnya ke meja hijau atas berbagai masalah korupsi. Belum lagi kebijakan di masa transisi yang ''mengebiri'' kekuasaan tentara agar kembali ke barak dan meninggalkan panggung politik. Kebijakan itu tak sepenuhnya bisa diterima dengan baik karena berkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan yang pada era Soeharto banyak dinikmati oleh kalangan tentara.
Tentu saja kebijakan menghapus peran tentara dalam dunia politik (yang dikenal dengan istilah dwi fungsi ABRI) menimbulkan gejolak penentangan. Situasinya semakin panas manakala presiden -waktu itu B.J. Habibie- memenuhi tuntutan masyarakat untuk memisahkan TNI dengan Polri. Penanganan berbagai konflik tidak maksimal karena Polri belum berpengalaman menangani masalah yang menyebar di berbagai pelosok. Ledakan bom pertama pada masa reformasi yang terjadi di luar daerah konflik adalah bom di Masjid Istiqlal, Jakarta, menjelang digelarnya pemilu pertama setelah Soeharto lengser. Setelah itu, serentetan bom terus meledak di berbagai daerah dengan intensitas yang berbeda.

Wawancara Arwah Dengan Dr.Azhari
Gembong teroris Noordin M Top masih lolos dari sergapan Densus 88, sedangkan rekan seperjuangannya Dr. Azahari dan asistennya Amran terbunuh dalam sebuah penggerebekan di villa flamboyan, Batu Malang beberapa tahun yan lalu.

Sebuah tim paranormal dibentuk oleh tabloid Posmo untuk mewawancarai arwah Dr. Azahari. Lokasi dipilih dekat Villa Flamboyan, selain untuk memudahkan pemanggilan juga untuk menerawang keadaan arwah Dr. Azahari dan Amran dirumah tersebut. Karena menurut keyakinan Jawa, arwah seseorang sebelum 40 hari masih berada dilokasi tempatnya meninggal.

Terlebih dahulu dilakukan penerawangan kedalam rumah tersebut. Dari hasil terawangan, tampak arwah Dr. Azahari sedang duduk termenung sementara arwah Arman berkali-kali menyumpahi Dr. azahari menuntut adanya surga yang dijanjikan. Kondisinya amat mengerikan, tubuh bagian bawah hancur, namun dialam gaib ia masih bisa berjalan. Tampak ia sangat menyesal bergabung dengan kelompok Azahari.

Berikutnya proses pemanggilanpun dilakukan. Ketegangan tampak pada wajah sang paranormal maupun sang mediator. Pembacaan mantra dan konsentrasi yang kuatpun dilakukan. Tak beberapa lama tubuh sang mediator bergetar, dan dari terawangan batin tampak arwah Dr. Azahari yg sedang termenung sudah memasuki tubuh sang mediator.

Asalamualaikum.


(Mendengar sapaan ini dari wajah sang mediator tampaknya Azahari sedikit kaget dan membalasnya). Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah benar anda Dr. Azahari Husin?


Ya, benar. Lalu anda siapa?

Saya dari tim Posmo.

Agama anda apa?

Islam.

Coba ucapkan syahadat.

(Pewawancara lalu menjawab dengan ucapan dua kalimat syahadat)
Oh ya mari. Ada perlu apa anda kemari?

Maaf, saya hanya ingin tahu apa yg anda lakukan. Sebab, banyak orang yg ingin bertanya tentang latar belakang anda dan kelompok anda melakukan kegiatan itu.


Oh, begitu.(Azahari tidak langsung menjawab, tapi dia diam beberapa saat. Nampaknya ia sedang memikirkan sesuatu yg telah terjadi)

Apakah anda kecewa dengan kejadian kemarin?

Ya kecewa, ya tidak. (Nampaknya dia mengerti bahwa yg dimaksud adalah peristiwa penggerebekan di Villa Flamboyan)

Maksudnya?

Saya kecewa karena tugas saya belum selesai. Masih banyak rencana-rencana yg belum dikerjakan.

Terus?


Saya katakan tidak kecewa karena sudah banyak yg saya kerjakan meskipun blm sampai tujuan. Tetapi paling tidak misi saya membuka mata AS bahwa Islam tidak bisa diremehkan tercapai. Banyak rencana yg sudah berjalan dgn baik. Selama tiga tahun saya "mengelola" Indonesia sudah banyak yg saya kerjakan bersama teman2 seperjuangan.

Selama ini dimana saja yg paling banyak anda "kelola"?


Lebih banyak di P. Jawa.

Mengapa tidak di Thailand yg banyak tempat maksiatnya, Singapura yg banyak orang kafirnya, Malaysia negara anda sendiri atau AS sekalian?


(Diam cukup lama)
Tugas saya hanya Indonesia. Tiap negara punya penanggung jawab dan saya kebagian Indonesia bersama Noordin M. Top.

Mengapa Indonesia dijadikan sasaran?

Indonesia adalah negara besar dgn penduduk mayoritas nuslim, tetapi tidak berdaulat karena byk dikendalikan AS. Kepentingan-kepentingan strategis selalu berdasarkan kepentingan AS. Menurut kami, pemerintah Indonesia selalu tunduk kepada AS. Bandingkan dgn Malaysia yg meskipun kecil, tapi sangat tegas dan memiliki harga diri yg tinggi.

Lalu bagaimana anda melihat bahwa yg menjadi korban adalah umat Islam sendiri?

Memang banyak umat Islam tak berdosa menjadi korban, tetapi itu semua tanggung jawab saya kepada Tuhan. Saya kira, itu semua sudah takdir mereka.

Kalau begitu anda mendahului kehendak Yang Kuasa?


(Azahari tidak menjawab. Dari ekspresi yg ditunjukkan mediator, nampak ia tidak senang dgn pertanyaan ini).

Kalau sekarang keadaannya menjadi seperti ini, bagaimana tanggung jawab anda?


Semuanya sudah saya niati dan pikirkan akibatnya. Saya juga sudah menyiapkan rencana lain seandainya saya tak bisa melanjuntukan tugas. Jadi, secara ideologi, saya tidak pernah mati. Jangan menganggap ini sukses besar. Selama sumbernya di Philipina tdk pernah bisa dikalahkan, kelompok saya tidak akan pernah mati. Sekarang saja masih ada delapan anak buah saya yg bisa dijadikan andalan. Belum lagi 12 orang yg berasal dari Philipina sudah masuk Indonesia.

Setelah menjawab pertanyaan ini, Dr. Azahari tampak kelelahan dan sang paranormalpun marfum dan segera mengeluarkannya dari tubuh sang mediator.

Namun pemanggilanpun dilakukan lagi untuk menggali informasi lebih lanjut. Berikut rangkuman hasil wawancara lebih lanjut dengan arwah Dr. Azahari dan Amran.

Setelah pengeboman kedutaan Australia, kelompok ini berpindah-pindah kota terutama didaerah Banten dan Jawa Barat. Mereka memanfaatkan kelemahan pengejaran aparat yg hangat-hangat tahi ayam. Mereka menggunakan mobil untuk mengangkut bahan peledak berjumlah besar, selebihnya menggunakan motor dengan helm berteropong. Mobilisasi dilakukan antara jam 2-4 pagi, karena pada jam tersebut penjagaan sangat longgar.

Di Sidotopo, Jawa Timur, Azahari pernah hendak meledakkan markas Pertamina di Perak dan Tunjungan Plaza. Alasannya Pertamina merupakan sarang koruptor dan uangnya tersedot untuk kepentingan yg tidak jelas. Sedang Tunjungan Plaza merupakan ajang pamer budaya barat. Di Malang, Azahari juga merencanakan meledakkan PLTA Tulungagung. Menurutnya dengan peledakan PLTA ini, listrik se-Jawa Bali akan terganggu sehingga pemerintah akan terkonsentrasi pada masalah ini, dan mereka akan lebih mudah melakukan aksi-aksi selanjutnya.

Tentang biaya operasional, mereka mendapat sokongan dari Al-Qaeda dan dari orang2 Arab yg anti Amerika. Dana 50 jt sampai 100 juta masuk kerekening kelompok ini setiap bulannya, namun Azahari menolak menyebuntukan di bank mana dan atas nama siapa rekening tersebut.

Sementara Arman tampak sangat menyesal dan berkali-kali protes kepada Azahari. "Mana surga yg kamu janjikan? Sekarang saja gelap seperti ini. Untuk pulang ke rumah sudah tak mungkin," katanya. Arman tampak sangat gundah. Tubuhnya yg hancur tampak selalu kepanasan dan ia merasakan sangat kehausan. "Terus bagaimana saya ini, Mas?" tanyanya kepada tim paranormal. "Kalau tahu akhirnya begini, saya tak mau bergabung. Sebab niat saya sebenarnya hanya memperdalam agama, bukan yg lain. Ya, Tuhan memang Maha Adil. Siapa berbuat, ia akan menuai hasilnya. Mungkin sudah takdir saya seperti ini." Katanya lagi.

Sebelum bergabung ke kelompok ini, Arman seorang pengangguran. Ia pamit kepada keluarganya untuk mencari pekerjaan, namun sebenarnya ia memperdalam ilmu agama di sebuah pondok pesantren. Di sana ia bertemu dengan Noordin, mendapat "pencerahan" sedikit lalu diserahkan ke Azahari. Di kelompok ini ia hanya sebagai kurir, namun ia juga diajari berbagai macam dan sifat bahan peledak serta cara merakit bom oleh Azahari. Tapi sejauh ini ia blm pernah melakukannya sendiri. Sayang akhir hidupnya ternyata tak seperti yg ia harapkan. 




Dr. Azahari Dipastikan Tewas 
10/11/2005, 01:08 WIB
KOMPAS Cyber Media - NASIONAL
Batu, Malang, Rabu

Teroris yang menjadi dalang sejumlah aksi bom bunuh diri di Indonesia, Dr.Azahari dipastikan menjadi salah satu dari tiga korban tewas dalam baku tembak antara aparat keamanan dan kelompok teroris di villa jalan Flamboyan Blok A nomor 7, kota Batu, Malang, Jawa Timur, Rabu (9/11) petang.

Penegasan ini diberikan Kapolri Jenderal Pol Sutanto kepada pers di kota Batu, Rabu malam. Namun, meskipun telah diyakini Azahari menjadi salah satu korban tewas dalam insiden tersebut, Polri tetap akan melakukan tes DNA untuk benar-benar memastikan kematiannya.

Kapolri lalu menyatakan, informasi keberadaan Dr Azahari di Batu tersebut berasal dari CH, seorang anggota jaringan teroris yang tertangkap di Semarang. Pada kesempatan itu, Kapolri mengucapkan terima kasih kepada CH dan masyarakat kota Batu, atas pengertiannya pada peristiwa tersebut termasuk atas pemadaman listrik yang masih diberlakukan hingga Rabu malam.

Sutanto pun mengharapkan dukungan masyarakat untuk menangkap jaringan teroris lainnya termasuk kelompok Noordin M Top.

Jenazah Misterius
Kendati kematian Azahari telah dipastikan, tidak sedikit di antara masyarakat yang meragukan dan menganggapnya misterius. Seorang saksi warga kota Batu, Solikin, mengaku melihat mobil tim Anti Teror Detasemen 88 Mabes Polri seperti mengangkut barang dari dalam rumah yang diduga mayat, usai baku tembak.

Ada spekulasi ketiga korban tewas itu, termasuk Dr Azahari dibawa ke RS Polri Hasta Brata yang ada di Batu, atau ke RS Bhayangkara Polda Jatim. Namun Kapolri maupun Walikota Batu Imam Kabul yang berkomentar ketika ditanya oleh wartawan menyatakan, korban masih ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Ketiga mayat itu belum dievakuasi, karena dikhawatirkan masih terdapat bahan-bahan peledak di dalam rumah. "Besok petugas akan melakukan pembersihan, karena di lokasi saat ini gelap dan porak poranda setelah terjadi baku tembak dan dua kali ledakan keras," katanya. Ia juga mengaku tidak tahu apakah di dalam TKP masih ada anggota komplotan teroris itu. Namun, aparat sudah mengepung lokasi.

Disinggung mengenai jumlah korban, Imam Kabul belum mengetahui pasti. Namun, ia mengaku melihat langsung ada dua komplotan teroris yang ditembak oleh sniper dari tim Anti Teror Detasemen 88 Mabes Polri.

Hingga Rabu pukul 22.45 WIB terlihat empat ambulans masih di sekitar lokasi. Satu mobil hanya berjarak 100 meter dari lokasi, sedangkan tiga lainnya bersiaga di ujung gang yang berjarak sekitar 500 meter. 

Drama meninggalnya gembong teroris Nurdin M. Top
Bertahun-tahun kita selalu mendengar nama Nurdin M Top disebut-sebut di semua media televisi. Apalagi jika telah terjadi suatu pengeboman, nama Nurdin M Top pasti dikaitkan sebagai otak dari pengeboman itu.
Mungkin sekarang rakyat Indonesia bisa bernafas lebih panjang, setelah melihat drama pengepungan gembong teroris ini selama kurang lebih 17 jam, akhirnya sang gembong bisa dilumpuhkan alias pass way alias meninggal alias mati. Waktu 17 jam ini sedikit banyak bisa mengobati pencarian selama bertahun-tahun karena dalam 17 jam ini benar-benar terjadi drama yang amat seru antara Densus 88 dengan sang gembong.
Sabtu, 8 Agustus 2009
Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia
Kejadian hari ini adalah salah satu kejadian yang luar biasa. Semoga setelah ini tidak ada lagi teroris-teroris yang akan membuat ketakutan seluruh orang dan hanya menimbulkan berbagai kerugian-kerugian saja. Atau paling tidak jangan sampai para teroris ini mengatasnamakan agama dalam setiap aksinya karena di dalam ajaran agama mana pun bahwa kekerasan, pembunuhan, pengrusakan bukanlah suatu tindakan yang bisa dibenarkan karena tidak akan menghasilkan apa pun untuk kemaslahatan umat.

Benarkah Nurdin M. Top meninggal?
Sabtu kemarin, tim densus 88, melakukan pengrebekan sebuah rumah di daerah temanggung jawa tengah, setelah sebelumnya rumah tersebut telah diintai selama kurang lebih 12 jam sebelum bisa ditaklukan oleh polisi khusus densus 88 anti terror, sebelumnya telah terjadi pengerebekan di sebuah perumahan di jatiasih bekasi, dan menurut berita yang didapatkan mayat yang ada di temanggung itu merupakan gembong teroris paling dicari, Noordin M Top yang selama ini menjadi target utama pencarian dari para aparat kepolisian,
akan tetapi banyak pihak yang meragukan orang yang mati di temanggung itu merupakan Noordin M Top yang disebut-sebut sebagai aktor utama serangkaian teroris yang dilakukan di Indonesia selama ini, dan telah banyak menelan korban jiwa dan korban segalanya
teroris memang meresahkan kita bersama, karena kegiatan itu tidak bisa dibenarkan dengan dasar apapun karena banyak orang yang tidak berdosa menjadi korbanya, dan kembali lagi kepada pengerebekan disebuah rumah ditemanggung, dimana kepastian siapakah yang menginggal dunia dalam pengerebekan tersbut, kepolisian juga belum berani memastikan siapa sebenarnya yang tebunuh, apakah benar noordin M top ataukah hanya kroni-kroninya

karena menurut banyak pengamat Noordin M top merupakan orang yang sangat cerdan dan lihai dalam penyamaran, karena kita tahu sudah sekitar 7 tahun berkeliaran di negeri tercinta ini, gembong teroris noordin M Top juga belum bisa ditemukan
kita semua tahu orang yang disinyalir sebagai norrdin m top yang meninggal di temanggung tersebut, hanya sendirian didalam ruamah sederhana dekat sawah tersebut, dan kata orang yang meliput dia sempat mengaku sebagai noordin dan merintih kesakitan sebelum dialkukan penambakan mati oleh tim densus 88, dan itu bukanlah tipikal dari Noordin,kalo memang itu noordin yang katanya seorang mujahit pastilah dia sudah melakukan teriakan takbir sebelum kemantianya,
kita semua menunggu kepastian dari pihak berwajib apakah benar sosok mayat yang meninggal di temanggung itu adalah mayat noordin m top ataukah hanya anakbuah dari gembong teroris paling dicari itu, semoga hasil tes DNA mayat norrdin segera diluncurkan oleh pihak kepolisaian, diamana rencanaya kan mendatangkan anak dari Noordin untuk melakukan tes DNA,
seluruh warga Negara Indonesia berharap segera mendapatkan kepastian atas mayat yang terbuunuh ditemanggung tersebut, apakah benar Noodin M top ataukah hanya orang yang mengaku sebagi Noordin, kita semua menunggu kabar terkini tentang hal tersebut.

Nurdin M Top Telah Tewas
Akhirnya Nurdin M Top buronan teroris nomor wahid yang paling dicari sejak tahun 2001 menemui ajalnya, tadi pagi menjelang siang yakni pukul 10.10 WIB setelah terjadi baku tembak dengan personil Dansus 88, yang mengepungnya selama 17 jam dengan total personil berjumlah 600 personil. Yang mengejutkan saya ternyata almarhum dan diduga sebagai otak peledekan bom Hotel JW Marriot & Hotel Ritz hanya sendirian saat di kepung di rumah kontrakannya, hebat bener si top ini, lalu pada kemana anak buahnya yg lain? Apakah mereka berhasil lolos dari rumah itu dengan menyamar sebagai penduduk sekitar kemudian melarikan diri?
Dengan tewasnya Nurdin M TOP, di harapkan teror bom dan sejenisnya akan sirna dari bumi pertiwi, dan Indonesia akan aman dan tidak ada lagi bom-bom. Namun ada suatu hal yang menyisakan tanda tanya yakni kenapa Nurdin tidak melakukan teror bom di negaranya sendiri yakni Malaysia? Kenapa hanya di Indonesia saja, padahal di Malaysiajuga banyak tempat-tempat yg dimiliki orang asing dan juga MU Setan Merah mampir, menginap dan bertanding di negaranya. Kok Malaysia aman-aman saja? Bukannya saya mengharapkan Malaysia ikut di ledakan, namun hal ini menyisakan kecurigaan dan tanda tanya besar. Sehingga ada sebagian pihak yang menuduh bahwa Nudin adalah agenMalaysia yang ditugaskan membuat huru-hara di negeri kita.
Pertanyaan tersebut sejauh ini terkubur bersama jasadnya Nurdin M Top, mungkin suatu saat akan tersingkap misteri dibaliknya.
Namun saya menyesalkan kenapa Nurdin di tembak mati, harusnya ditangkap hidup-hidup, jika ia tidak mau tembakan saja semacam bom atau gas yang bisa orang menjadi pingsan kedalam rumah itu, dengan begitu, Nurdin bisa ditangkap hidup-hidup dan bisa di interogasi mengenai keberadaan jaringannya dan siapa saja anggotanya.
Ya selamat jalan Nurdin semoga Allah Mengampuni dosa-dosamu!

Serangan Teroris Bali

'Teroris Muslim' Hanyalah Rekayasa Dinas Inteligen

Militer Indonesia yang korup - yang mendalangi serangan Bom Bali, diduga kuat didanai oleh Dinas Inteligen Barat.
Publik Australia dibuat terhenyak dan terperangah minggu lalu, mengetahui bahwa kemungkinan 88 warga Australia yang menjadi korban pembantaian di Bom Bali I, hanyalah korban perbuatan licik untuk menciptakan histeria anti-muslim di antara publik Australia, dengan tujuan agar publik Australia menyetujui pengiriman pasukan Australia untuk peperangan Bush di Iraq.
Bukti-bukti tak terbantahkan dari siaran dokumenter SBS-TV Australia, adalah berupa wawancara dengan mantan Presiden Indonesia yang menyatakan dengan yakin bahwa militer dan polisi Indonesia-lah yang mendalangi Operasi Bom Bali!
Hal ini menyudutkan rakyat Australia pada dilema yang sangat membingungkan. Kita diharuskan memilih salah satu di antara dua pilihan tentang siapa yang menyatakan fakta dan kebenaran : para politikus Australia atau mantan presiden Indonesia ( yang publik Australia telah mengakui kejujurannya).
6 orang Australia yang telah menyaksikan siaran dokumenter ini, mereka semua setuju bahwa bila mereka diharuskan memilih, mereka akan mempercayai apa yang dinyatakan oleh mantan presiden Indonesia daripada pernyataan para politisi Australia.
Saat ini, kita mulai mengetahui bahwa sebagian besar insiden-insiden internasional terkait dengan Dinas Inteligen Barat. Saya masih ingat pada artikel yang pernah membuat heboh tentang mobil amerika yang secara misterius dicuri, kemudian diketemukan di Irak sedang dipersiapkan untuk 'bom bunuh diri'.http://www.aljazeera.com/
Siapa yang mau repot-repot mengirimkan mobil-mobil ini menempuh perjalanan panjang dari amerika ke Irak? Yang pasti bukan 'muslim teroris' , dimana mereka bisa dengan mudah mencuri mobil-mobil di Eropa atau di Timur Tengah sendiri.
Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana dua orang anggota SAS Inggris tertangkap basah di Basra, sedang mengendarai mobil yang dipasangi jebakan bom. http://www.rense.com/general67/boobie.htm
Kita juga menjadi tahu bahwa dua orang pasukan komando amerika tertangkap basah sedang menyiapkan bom mobil bunuh diri di kota Baghdad. http://iraqwar.mirror-world.ru/
Kasus-kasus tersebut hanyalah merupakan 'puncak gunung es di lautan' daripada kebohongan dan pembantaian. Ada lebih banyak lagi laporan-laporan serupa oleh media massa internasional. Tidak akan mengejutkan bila sebagian besar kasus bom bunuh diri yang terjadi di Irak adalah hasil pekerjaan tangan-tangan kotor Dinas Inteligen ...Israeli, US, British... untuk menciptakan horor dan kesengsaraan untuk melanggengkan cengkeraman mereka atas minyak di Irak.
Sekarang, akhirnya, semua kartu telah 'terbuka ', semuanya menjadi sangat jelas dan masuk akal.
Fakta yang sangat menyedihkan di negara-negara muslim - politisi korup telah mengontrol semuanya. Jika para penguasa negara muslim memilih untuk hanya diam saja selama bertahun-tahun berselang dan selalu menjadi budak yang taat bagi pihak barat, dengan imbalan sejumlah keuntungan uang/kekayaan jangka pendek. Maka inilah masalah nyata sebenarnya yang sangat-sangat menakutkan.
Para pemimpin Muslim tahu dari sejak awal bahwa peristiwa 9/11 adalah hasil tangan kotor pihak pemerintah amerika, tapi tak seorangpun dari mereka berani menentang usaha-usaha untuk menciptakan penyebaran kebencian melawan kaum muslim ini. Tidak hanya itu, mereka malah ikut berpartisipasi dan membantu skenario 9/11 (Bush mengungsikan seluruh keluarga kerajaan Saudi keluar dari amerika pada peristiwa 9/11 itu - walaupun saat itu ada larangan semua penerbangan di atas langit amerika).
Sejak peristiwa 9/11, dan kemudian terjadinya pembunuhan Dr. Kelly, para pembaca berita yang pandai semestinya mulai mengetahui bahwa kehidupan di dunia modern ini dikontrol secara ekslusif oleh Dinas Intelijen Barat.
Seluruh omong kosong tentang 'demokrasi' telah dimonopoli oleh para propaganda garis depan seperti misalnya Condi, CNN, Fox 'news' dan BBC (British Bullshit Corporation).http://www.geocities.com/subliminalsuggestion/olson.html
Publik Australia seharusnya mulai menyatakan sikap ats politisi-politisi mereka yang membodohi, kurang informasi dan selalu di bawah tekanan amerika. Setiap rakyat Australia harus mulai sadar bahwa mereka sekarang sedang digiring ke dalam kancah perang dunia III. Yaitu pihak Barat melawan dunia islam + China + Russia.
Banyak-banyak terima kasih atas keberanian dan kejujuran para jurnalis SBS-TV-Australia, yang membuat siaran dokumenter ini sekali dalam seumur hidup, yang bisa menjungkir balikkan sejarah kita. Dan sungguh tidak tahu malu engkau para jurnalis amerika!!!!!

TV-Dokumentasi Australia : "Bom Bunuh Diri" bali Adalah hasil Tangan Kotor INTEL
Pada sebuah siaran dokumenter SBS-TV Australia - dengan judul "Inside Indonesia's War on Terror" - pada 12 Oktober, mantan presiden Indonesia - menyatakan tuduhan dengan serius bahwa Polisi atau Militer Indonesia ada di belakang bom Bali.
Di website SBS-TV (link http://news.sbs.com.au/dateline/index.php?page=archive&daysum=2005-10-12#) tulisan tentang cerita ini tidak bisa lagi di akses sekarang. Ada pernyataan - "This transcript is currently unavailable". Tapi artikel itu masih bisa dibaca di globalreseach.ca dengan judul "Inside Indonesia's War on Terror".
Juga kita bisa mendapati pernyataan-pernyataan di RENSE.COM seperti di bawah ini :
·         Juga di acara itu, para jurnalis dan pengamat Indonesia menyatakan, dengan yakin dan tanpa ragu-ragu, bahwa 'Organisasi Teroris Muslim' itu TIDAK PERNAH ADA berbeda dengan yang selalu digambarkan oleh pemerintah Indonesia - mereka itu adalah rekayasa yang diciptakan dan dikoordinir oleh para provokator yang terkait dengan militer Indonesia.
·         Lebih lanjut mereka juga menyatakan bahwa militer Indonesia sudah sangat korup dan para jendral dan politisi mengalihkan dalam jumlah  besar uang yang diterima sebagai dana bantuan 'perang melawan terorisme' - terorisme yang pada kenyataannya adalah rekayasa mereka sendiri.
·         Setelah membaca/menonton siaran dokumenter tersebut, anda akan memandang dunia ini dengan pandangan berbeda. Kebohongan , rekayasa 'perang melawan terorisme' di Indonesia telah terungkap sepenuhnya dengan jelas. Bayangkan berapa banyak negara dan pemerintahan di seluruh dunia ini yang juga terlibat di dalam kebohongan dan rekayasa 'perang melawan terorisme', yang ironisnya itu memberikan keuntungan finansial secara pribadi kepada para pemimpin politisi dan militer....

Jumat 19/03/2010, 14.28 WIB
Densus 88 Lumpuhkan ‘Teroris’ di Bali
BADUNG | DNA - Sekelompok teroris berhasil dilumpuhkan anggota Densus 88 Polri di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Badung. Mereka sebelumnya menyusup dan hendak menyandera presiden negara sahabat.
http://www.dnaberita.com/Gambar/lumpuhkan.jpg
(foto:dnaberita/dewaumbara)
Penyanderaan ini merupakan simulasi penanggulangan teror (gultor) gabungan Polda Bali bersama TNI Kodam IX/Udayana, Jumat (19/3).  Skenario diawali dari mendaratnya presiden di Bandara Internasional Ngurah Rai kemudian menuju Hotel Kartika Plaza untuk membuka konferensi tingkat dunia.
Ketika akan membuka konferensi,  ruangan  disusupi kelompok teroris yang menyamar sebagai pelayan hotel. Kelompok teroris itu juga  sudah menyadera  beberapa peserta konferensi.
Aksi pihak keamanan dimulai dari tindakan para Paspampres yang mengetahui aksi terorisme tersebut. Aparat pun  mengevakuasi  presiden negara sahabat ini  ke Bandara Ngurah Rai dengan pengawalan ketat. Dari hasil pengembangan tim Polri, menemukan  kelompok teroris tersebut bersembunyi di sebuah rumah yang berisi bahan peledak. Densus 88 Antiteror Polri berusaha melumpuhkan teroris tersebut.
Kapolda Bali Irjen Pol Sutisna di sela-sela latihan mengatakan, latihan seperti  ini merupakan agenda rutin dan tidak terkait dengan kunjungan Presiden Barack Obama. “Latihan ini sudah diprogram sejak Tahun 2009 dan tahun ini baru bisa terlaksana,”tegasnya.  
Ditanya jadwal kedatangan Obama yang ditunda hingga Juni mendatang, Kapolda asal Jawa Barat ini mengaku belum menerima pemberitahuan resmi. Kendati demikian, pihaknya tidak akan menarik pasukan karena tugas pengamanan merupakan tugas sehari-hari.


Image 
Mukhlas 
Laporan berita dari Reuter melalui New Zealand Herald dan dari Agence France Presse via The Nation menyatakan bahwa tiga orang dari kelompok pembom Bali di tanggal 12 Oktober, 2002 yang membunuh 202 orang, termasuk 88 turis Australia, akan segera menjalani hukuman mati. 
Ketiga orang tersebut adalah Imam Samudra (36 thn), Amrozi (43 thn) dan Ali Ghufron (46 thn) alias Mukhlas (lihat foto wajahnya di atas), dan semuanya merupakan anggota kelompok teror Islam Jemaah Islamiyah yang menginginkan terbentuknya satu negara besar Islam di seluruh Asia tenggara. 
Mukhlas yang dalam persidangan seringkali mengacungkan tinjunya ke udara sambil meneriakkan rasa bangganya jadi teroris, telah dijatuhi hukuman mati di tanggal 2 Oktober, 2003. Adiknya yakni Amrozi juga menunjukkan tingkah aneh ketika dijatuhi hukuman mati di tanggal 8 Agustus, 2003. Amrozi atau Amrozi bin Haji Nurhasyim terkenal karena seringai dan ketawanya yang tidak lumrah. Ketika dia dibawa ke luar ruang persidangan setelah menerima hukuman mati, dia berkata “BOM” dan lalu mulai tertawa dan menyeringai. Amrozilah yang menyetir van yang membawa bom2 untuk usaha peledakan. Imam Samudra diam saja dalam pengadilan, tapi ketika dia dijatuhi hukuman mati di tanggal 10 September di berteriak “Allahu Akbar” beberapa kali dan sewaktu dia dibawa ke luar ruangan persidangan, dia berteriak: Amerika dan Australia masuk neraka. 
Sewaktu dipenjara, Samudra (lihat foto di bawah) telah jadi penulis buku yang sukses. Bukunya yang setebal 281 halaman berjudul “Aku Melawan Teroris” telah terjual 12.000 kopi sejak pertama kali diterbitkan di bulan September 2004, dan telah dicetak ulang tiga kali. Di bulan November, penerbit bukunya yakni Jazera mengambil keputusan untuk tidak mencetak ulang buku tersebut. 

Image 

Istri Mukhlas yakni Paridah Abas juga telah menulis buku berjudul “Orang Berkata Ayah adalah Teroris” dan saudara lakinya telah menulis sebuah buku berjudul “Menyingkap Jemaah Islamiyah”. 
Anehnya, Mukhlas dan Samudra muncul di TV Indonesia http://www.westernresistance.com/blog/a ... 01074.html di akhir bulan November. Mukhlas berkata bahwa dia “sangat bangga jadi teroris.” Dia juga berkata, “Jihad adalah jalan terbaik menerima berkat dalam Islam.” 
Samudra berkata dalam tayangan di Metro TV: “Jika kita diserang, maka kita serang balik. Di setiap perjuangan, selalu saja akan ada korban.” Dia menyalahkan pihak Barat yang menindas sehingga tindakan pemboman Bali merupakan “reaksi yang seimbang”. 
Di bulan Oktober lalu, Mukhlas, Amrozi dan Samudra dipindahkan dari penjara Bali ke Nusakambangan. Mereka dipindahkan setelah masyarakat Hindu di Bali marah dengan terjadinya Bom Bali II di tanggal 1 Oktober, 2005 yang membunuh 20 orang dan sangat merusakkan industri turisme. 
Wayan Pasek Suartha yang adalah juru bicara Jaksa Umum Indonesia berkata di akhir minggu lalu: “Kami sedang mempersiapkan hukuman mati, tapi tempat dan waktunya dirahasiakan sesuai dengan aturan yang berlaku.” 
Biasanya hukuman mati di Indonesia dilakukan oleh pasukan penembak dan terjadi di tempat sama di mana dikeluarkannya keputusan hukuman mati. Tapi karena kemarahan masyarakat atas pihak teroris di Bali, maka pihak Kejaksaan menetapkan bahwa Nusakambangan merupakan tempat yang lebih tepat untuk pelaksanaan hukuman mati, lagipula ketiga pidana juga dipenjarakan di sana. 
Ketiga pidana menolak mengajukan grasi kepada Presiden Indonesia.

Hukuman Mati Teroris Belum Beri Efek Jera

(BERITA SORE ONLINE)
Sab, Okt 31, 2009
Denpasar ( Berita ) :  Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku bom bunuh diri ternyata belum memberi efek jera kepada pelakunya dan hal itu terbukti masih ada yang ingin melakukan hal serupa.
Hukuman berat belum memberi efek jera kepada pelaku teroris, oleh sebab itu perlu upaya yang lain, kata Ketua Presidium Lembaga Cegah Kejahatan ndonesia (LCKI) Pusat, Da,i Bachtiar di Denpasar, Sabtu [31/10] .
Ia seusai melantik pengurus LCKI Provinsi Bali mengatakan, ada beberapa hal  penting yang harus diperhatikan dalam mencegah teroris itu yakni calon pelaku memiliki idiologi radikal disamping adanya isu global.
Isu global yang menyudutkan kelompok-kelompok tertentu itu juga menyulut terjadinya gerakan teroris yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat internasional dimanapun berada.
Da,i Bachtiar pada kesempatan itu meminta para tokoh dunia untuk mengurangi melontarkan isu-isu global yang dapat menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, sebab dengan  dipojokkan mereka bisa saja bersatu melakukan gerakan yang dapat mengancam ketentraman dunia.
Seusai pelantikan pengurus LCKI setempat dilanjutkan dengan Workshop Cegah Terorisme di Lingkungan Pariwisata Bali, yang bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dalam upaya menangkal usaha teroris di negeri ini.
Bali berkepentingan untuk membentuk lembaga tersebut sebab, daerah pariwisata ini yang sudah cukup terkenal di dunia internasional dan banyak dikunjungi turis asing tetap menjadi target peledakan Bom.
Hal itu  berdasarkan hasil analisa dari dokumentasi yang ditemukan dalam laptop milik Noordin M Top yang mengindikasikan bahwa kelompok teroris masih menjadikan Bali sebagai sasaran peledakan berikutnya.
Untuk mengurangi gerak para teroris ke Bali perlu peningkatan peran serta semua pihak dengan melakukan deteksi dini terhadap masuknya pelaku teroris ke sini dengan cara peduli terhadap situasi sekitarnya, memberdayakan dan meningkatkan peran serta Desa Pekraman yang ada di seluruh Bali dan melakukan pendataan penduduk pendatang termasuk pengawasannya, disamping perlunya alat deteksi berupa X-ray Cargo di daerah penyeberangan di pintu masuk Bali.  ( ant )

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar